News / Hukum / Berita

Penggerebekan Pabrik PCC oleh BNN Dikritik LBH Masyarakat

akurat logo
Yohanes Antonius
Senin, 04 Desember 2017 22:41 WIB
Share
 
Penggerebekan Pabrik PCC oleh BNN Dikritik LBH Masyarakat
Jutaan obat terlarang yang disita BNN dari dua lokasi penggerebekan di Jawa Tengah, Minggu (03/12).. ISTIMEWA

AKURAT.CO, LBH Masyarakat mengkritik keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengungkapan kasus paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) di Semarang pada Minggu (3/12).

Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Yohan Misero mengatakan, BNN semestinya tidak terlibat dalam penganan PCC, apalagi memimpin operasi tersebut. dia mengatakan BNN hanya berwenang untuk mengurusi narkotika dan secara hukum, PCC bukanlah narkotika.

"Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tugas BNN adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika," kata Yohaan melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO di Jakarta, Senin (4/12).

Yohan melanjutkan, pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut

Merujuk pada sejumlah peraturan tersebut Yohan mengatakan, semestinya BNN hanya mengerjakan kasus yang zatnya memang sudah disebut dalam lampiran UU Narkotika. Lampiran UU Narkotika yang terakhir, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017, tidak mencantumkan PCC di dalam zat yang dilarang.

"LBH Masyarakat memandang bahwa elemen penegak hukum yang lebih tepat, secara hukum, untuk mengurusi persoalan PCC ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," ungkapnya.

Yohan menjelaskan kasus PCC lebih tepat dikenakan dengan Pasal 196 atau Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kualitas dan tanpa izin edar.

"Polri berwenang untuk menyelesaikan perkara di UU Kesehatan, sedangkan BNN tidak memiliki kewenangan tersebut. Wewenang BNN terbatas pada UU Narkotika saja," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan LBH Masyarakat mendukung penuh upaya penghentian peredaran obat-obatan ilegal. Namun dalam melakukan upaya pemberantasan, penegak hukum tetap perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan ketentuan hukum.

"Jangan sampai kasus dan temuan sepenting ini kemudian tidak dapat diproses lebih jauh, karena persoalan pelanggaran hukum acara. Tentu kita tidak mau persoalan pajak kita diurus oleh Satpol PP," tuntasnya.

Pada Minggu (3/12) kemarin, BNN memang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi pabrik pembuatan pil PCC. BNN menyita jutaan butir pil PCC dan 21 orang. []


Editor. Gema Trisna Yudha

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Rupiah Masih Lembek, Dekati Level Rp14.000 per USD

Kamis, 26 April 2018 10:19 WIB

Reza: Imbal hasil sejumlah obligasi AS membuat ruang pergerakan Rupiah kian sempit dan menutup peluang untuk terjadinya balik arah


IHSG Masih Belum Melek Awal Perdagangan

Kamis, 26 April 2018 10:16 WIB

Dalam pembukaan perdagangan Kamis (26/4) menghasilkan transaksi perdagangan mencapai Rp350,44 miliar.


Preview: Jalan Terjal Arsenal Dapatkan Kado Perpisahan

Kamis, 26 April 2018 10:15 WIB

Kemenangan akan menjadi kado terindah bagi Arsene Wenger yang akhir musim ini meninggalkan bangku kepelatihan Arsenal.


Padukan Musik dan eSports, Festival Hyperplay 2018 Segera Hadir

Kamis, 26 April 2018 10:10 WIB

Untuk ranah eSports, festival tersebut menggelar turnamen League of Legends.


Palak Sopir Truk, Empat Preman Kampung Diciduk Polisi

Kamis, 26 April 2018 10:09 WIB

Kawanan tersebut tertangkap basah saat tengah memalak sopir yang sedang melintas


Semburan Api di Sumur Minyak Padam, Muncul Semburan Gas Setinggi 70 Meter

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Api padam dengan sendirinya sekitar pukul 05.00 WIB pagi tadi.


Pemerintah Klaim Harga Pangan Jelang Bulan Puasa Terpantau

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Pemerintah tetapkan HET beras medium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram.


Bamsoet Minta Perpres TKA Tidak Dipolitisasi

Kamis, 26 April 2018 09:56 WIB

Ketua DPR: Selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia.


Apa Kabar 8 Blok WK Migas Terminasi?

Kamis, 26 April 2018 09:45 WIB

Nicke: Proses pengambil alihan delapan WK migas tersebut sedang berjalan, dalam satu bulan ke depan 3 dari 8 WK sudah dialihkan ke Pertamina


PSSI Jelaskan Alasan Kembali Tunjuk Indra Sjafri Sebagai Pelatih

Kamis, 26 April 2018 09:42 WIB

Indra Sjafri kembali dipercaya menukangi Timnas Indonesia U-19.


Anies Baswedan: Satpol PP Siap Kawal Pilkada Serentak

Kamis, 26 April 2018 09:36 WIB

Anies berharap Satpol PP dan Satlinmas dapat menjaga ketentraman dan ketertiban sebelum atau saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.


Tiga Kelompok Industri Ini Bisa Dapat Tax Allowance, Apa Saja?

Kamis, 26 April 2018 09:35 WIB

Pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan 'tax allowance' dan akan tertuang pada revisi PP No 18 Tahun 2015.


Pemkab Tangerang Gandeng Swasta Optimalkan Pemasaran Produk Unggulan UMKM

Kamis, 26 April 2018 09:29 WIB

Maesyal: Masih banyak pengusaha UMKM lokal yang belum memanfaatkan internet untuk pemasaran sehingga pembeli hanya dari kalangan terbatas.


Indra Sjafri Berniat Bawa Timnas U-19 Berlaga di Piala Dunia

Kamis, 26 April 2018 09:20 WIB

Indra Sjafri kembali dipercaya menukangi Timnas Indonesia U-19.


Pertamina Andalkan Blok Mahakam, Cegah Potensi Lost Pendapatan

Kamis, 26 April 2018 09:16 WIB

Nicke yakin Pertamina mampu mempertahankan dan meminimalkan potensi lost pendapatan dengan berbagai cara