News / Hukum / Berita

Ahli: Dari Segi Ilmu Politik, Presidential Threshold Sulit Diterima

akurat logo
Deni Muhtarudin
Rabu, 15 November 2017 01:02 WIB
Share
 
Ahli: Dari Segi Ilmu Politik, Presidential Threshold Sulit Diterima
Sidang MK mendengarkan Keterangan Ahli Presiden dan Ahli Pihak Terkait di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). . AKURAT.CO/ Deni Muhtarudin

AKURAT.CO, Para pemohon uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Pakar Ilmu Politik, Djayadi Hanan, sebagai Ahli dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Djayadi Hanan yang juga Dosen Ilmu Politik di Universitas Paramadina itu mengungkapkan, dinilai dari segi ilmu politik, ketentuan tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) yang tercantum dalam Pasal 222 tersebut sulit diterima.

"Sepanjang yang saya ketahui, sulit untuk mencari pembenaran atau justifikasi yang logis, teoritis maupun contoh-contoh empiris yang mendukung ketentuan tersebut," ungkapnya dalam sidang.

Menurut Djayadi, setidaknya ada empat kesalahan fatal dalam penerapan aturan Ambang Batas tersebut. Pertama, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan logika pemurnian sistem pelaksanaan presidensil, yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pemilu serentak.

"Kedua, ketentuan ini potensial untuk bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, secara politik sulit untuk mencari pembenaran yang kuat atas adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, baik dari segi teoritis maupun dari contoh-contoh empirik," ujarnya.

Keempat, lanjut Djayadi, alasan para pendukung ambang batas bahwa ambang batas pencalonan presiden itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensil adalah alasan yang lemah.

Sekadar informasi, para pemohon yang menghadirkan Djayadi Hanan sebagai Ahli dalam sidang kali ini diantaranya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Perludem dan Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polres Tangsel Ungkap Kronologi Kasus Penyebar Konten Pornografi

Selasa, 23 Januari 2018 22:25 WIB

Tim Vipers Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap penyebar konten video pornografi melalui media elektronik.


Wiranto: Pak OSO Ketum Hanura yang Sah

Selasa, 23 Januari 2018 22:21 WIB

Mulai hari ini OSO kembali menjadi ketua umum DPP Hanura.



Dalami Kasus Penembakan, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 23 Januari 2018 22:04 WIB

Tim penyidik Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat meminta pendapat sejumlah ahli untuk penyelidikan yang dilakukan oknum Brimob


Latih ASN, Kemenpan Bakal Tiru Sistem Telkom Corporate University

Selasa, 23 Januari 2018 22:00 WIB

ASN harus bisa menghadapi tantangan masa kini.


BMKG Pastikan Isu Gempa Susulan Berkekuatan 7,5 SR Hoax

Selasa, 23 Januari 2018 21:48 WIB

Aktifitas Gempa di Banten terus melemah.


Bawaslu Riau Bentuk Tim Siber Pantau Keterlibatan ASN dalam Politik

Selasa, 23 Januari 2018 21:41 WIB

Selamanya, ASN itu haram menyentuh dunia politik.


Dulang Suara di Madura untuk Khofifah-Emil, Demokrat Optimalkan Kyai Kampung

Selasa, 23 Januari 2018 21:40 WIB

Kami maksimalkan kyai kampung karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.


Kalahkan Perseru, Persebaya Berpeluang ke Perempatfinal

Selasa, 23 Januari 2018 21:39 WIB

Persebaya mengumpulkan empat poin dan berpeluang ke perempatfinal Piala Presiden 2018.


KPK Ingin Tangani Korupsi di Sektor Swasta, Arsul Sani: Harus Revisi UU KPK

Selasa, 23 Januari 2018 21:34 WIB

Arsul meminta KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi yang ada di sektor swasta.


Chiangrai United Kubur Mimpi Bali United Berlaga di Liga Champions Asia

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Bali United tak berdaya menghadapi wakil Thailand di perpanjangan waktu.


Polrestra Bogor Belum Bisa Simpulkan Kronologi Penembakan

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Polrestra Bogor Kota belum bisa menyimpilkan kronologi peristiwa penembakan.


Wiranto Imbau DPD dan DPC Konsentrasi Persiapan Verifikasi Faktual

Selasa, 23 Januari 2018 21:30 WIB

Tidak ada lagi kubu OSO atau Daryatmo.


Terkait Beras 4,5 Ton, BPBD Pidie Jaya: Saya Tidak Bertanggung Jawab

Selasa, 23 Januari 2018 21:24 WIB

Untuk menyuplai beberapa sak beras ke desa-desa, pihaknya selalu mengeluarkan izin.