News / Hukum / Berita

ICJR: Pasal 488 RKUHP Dapat Mengkriminalisasi Pasangan di Luar Perkawinan Sah

akurat logo
Yudi Permana
Selasa, 14 November 2017 22:31 WIB
Share
 
ICJR: Pasal 488 RKUHP Dapat Mengkriminalisasi Pasangan di Luar Perkawinan Sah
Ilustrasi. AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba

AKURAT.CO, Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) memberikan perhatian khusus terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda yang diarak disepanjang jalan umum, sehingga terlihat kemaluan dari kedua pasangan tersebut. ‎

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan bahwa dalam ‎ketentuan Pasal 488 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dapat mengkriminalisasi seseorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Pasalnya, dalam ketentuan pasal tersebut telah rentan memicu terjadinya persekusi oleh masyarakat sekitar, karena tidak jelasnya aturan yang dimaksud.

"Dalam pasal tersebut dimuat ketentuan mengenai “perkawinan yang sah” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diakui, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (14/11).‎

Lebih lanjut dikatakannya bahwa satu-satunya pengaturan yang menyebutkan agama-agama yang diakui oleh negara adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada penjelasan Pasal 1, yang disebutkan terdapat 6 agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Menurutnya, Undang-undang (UU) tersebut sebenarnya mengakomodir agama, selain keenam agama yang disebutkan di atas. Namun pada praktiknya administrasi pencatatan perkawinan hanya tersedia bagi keenam agama tersebut.

"Aliran agama dan penghayat kepercayaan lain sulit untuk melakukan pencatatan perkawinannya yang berakibat pada lahirnya potensi penilaian bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah," ujarnya. ‎

Sementara, kata dia, bahwa per-Agustus 2017 pihak Disdukcapil Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa terdapat hampir 50% pasangan suami istri di daerahnya yang tidak dicatatkan perkawinannya. Kalau di Gorontalo per 2014 terdapat 9.626 pasangan yang tidak tercatat perkawinannya.

"Jika ketentuan Pasal 488 RKUHP ini disahkan, maka penafsiran “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” dapat menyasar kelompok rentan yang pemenuhan haknya untuk membentuk keluarga tidak diakomodir oleh negara," ucapnya.

Maka dari itu ia khawatir, ‎masyarakat dan aparat penegak hukum dengan sewenang-wenang dapat menyatakan perkawinan warga penganut kepercayaan tertentu tidak sah, dan menuntutnya dengan pidana.

"Hal ini jelas berdampak buruk bagi sistem hukum pidana dan kembali menimbulkan pertanyaan untuk apa ketentuan pasal ini dirumuskan," imbuhnya. ‎

Selain itu, dikatakan Supriyadi, ‎pada intinya, permasalahan kesusilaan sangat erat kaitannya dengan moral di masyarakat dengan tendensi dan subjektivitas masyarakat mayoritas. ‎

Bagaimana pun juga, lanjut dia, bahwa hukum pidana harus dibuat berdasarkan asas legalitas yang tidak boleh dilanggar, karena yang pertama, hukum pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroatkif/nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praeviae). ‎

"Kedua, hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta)," tuturnya. ‎

Ketiga, lanjut dia, bahwa rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa). Kemudian, keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/ lex stricta).

"Segala jenis aturan terlebih lagi yang menyertakan hukum pidana dengan konsekuensi terlanggarnya hak atas kemerdekaan seseorang harus dirumuskan secara hati-hati dan tidak boleh menimbulkan potensi terjadinya kesewenang-wenangan," pungasnya. []‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Kapolri: TNI-Polri Harus Kompak Jaga Keutuhan NKRI

Sabtu, 21 April 2018 00:41 WIB

TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara harus bersinergi.


Demokrat Masih Buka Peluang Koalisi dengan Jokowi dan Prabowo

Sabtu, 21 April 2018 00:30 WIB

Semua peluang sama besarnya.


Sandiaga Uno Harap PKS Dapat Jadi Bagian Wujudkan Jakarta Sejahtera

Sabtu, 21 April 2018 00:15 WIB

Kemitraan antara Pemprov DKI dengan PKS bisa terus berjalan dengan harmonis.


Wanita Militer Miliki Peran Strategis Bagi Peradaban Manusia

Sabtu, 21 April 2018 00:03 WIB

ak bisa dibayangkan jika seorang ibu melupakan atau melalaikan kewajibannya .


Viral Video Jari 98 Siap Dukung Aktivis Jadi Presiden 2019

Jumat, 20 April 2018 23:55 WIB

Tolak capres latar belakang militer 2019.


Amien Rais Patahkan Wacana Poros Ketiga Pilpres 2019

Jumat, 20 April 2018 23:35 WIB

Poros ketiga itu hanya untuk membuat rame aja. Pasti head to head.


Airlangga dan Rusli Habibie Deklarasikan Relawan 'GOJO' di Palu

Jumat, 20 April 2018 23:20 WIB

Keduanya kompak mendukung Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019 mendatang.


Ketua DPR Minta Pemuka Agama Doakan Kesuksesan Atlet di Asian Games

Jumat, 20 April 2018 23:20 WIB

"Saya harap ajang Asian Games bisa meredam konflik yang mungkin timbul," kata Bambang Soesatyo.


KPK: Penetapan Tersangka Baru Kasus Century Berdasarkan Putusan Budi Mulya

Jumat, 20 April 2018 23:05 WIB

Kasus Century menjadi tanggung jawab pihak KPK untuk menyelesaikan hingga tuntas.


Tinggalkan Formappi, Sebastian Salang Maju Jadi Caleg Partai Golkar

Jumat, 20 April 2018 23:00 WIB

Keputusan untuk meninggalkan Formappi adalah sebuah panggilan moral.


Tomy Winata Tegaskan Tak Dukung Gatot Maju di Pilpres 2019

Jumat, 20 April 2018 22:46 WIB

Pak Tomy hanya berteman biasa dengan Pak Gatot Nurmantyo.


KPAI Desak Polisi Usut Kasus Penganiyaan Oleh Guru SMK di Purwokerto

Jumat, 20 April 2018 22:44 WIB

Yang dilakukan oknum guru SMK Purwokerto melanggar UU apapun alasannya.


DPR: Penamparan Murid Tak Bisa Dibenarkan, Itu Kekerasan

Jumat, 20 April 2018 22:30 WIB

Upaya mendidik atau mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan tak diperbolehkan.


Presiden Trump Undang Putin ke Gedung Putih

Jumat, 20 April 2018 22:10 WIB

Trump menyatakan akan senang melihat Putin di Gedung Putih.