News / Hukum / Berita

ICJR: Pasal 488 RKUHP Dapat Mengkriminalisasi Pasangan di Luar Perkawinan Sah

akurat logo
Yudi Permana
Selasa, 14 November 2017 22:31 WIB
Share
 
ICJR: Pasal 488 RKUHP Dapat Mengkriminalisasi Pasangan di Luar Perkawinan Sah
Ilustrasi. AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba

AKURAT.CO, Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) memberikan perhatian khusus terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda yang diarak disepanjang jalan umum, sehingga terlihat kemaluan dari kedua pasangan tersebut. ‎

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan bahwa dalam ‎ketentuan Pasal 488 dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dapat mengkriminalisasi seseorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Pasalnya, dalam ketentuan pasal tersebut telah rentan memicu terjadinya persekusi oleh masyarakat sekitar, karena tidak jelasnya aturan yang dimaksud.

"Dalam pasal tersebut dimuat ketentuan mengenai “perkawinan yang sah” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diakui, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (14/11).‎

Lebih lanjut dikatakannya bahwa satu-satunya pengaturan yang menyebutkan agama-agama yang diakui oleh negara adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada penjelasan Pasal 1, yang disebutkan terdapat 6 agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Menurutnya, Undang-undang (UU) tersebut sebenarnya mengakomodir agama, selain keenam agama yang disebutkan di atas. Namun pada praktiknya administrasi pencatatan perkawinan hanya tersedia bagi keenam agama tersebut.

"Aliran agama dan penghayat kepercayaan lain sulit untuk melakukan pencatatan perkawinannya yang berakibat pada lahirnya potensi penilaian bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah," ujarnya. ‎

Sementara, kata dia, bahwa per-Agustus 2017 pihak Disdukcapil Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa terdapat hampir 50% pasangan suami istri di daerahnya yang tidak dicatatkan perkawinannya. Kalau di Gorontalo per 2014 terdapat 9.626 pasangan yang tidak tercatat perkawinannya.

"Jika ketentuan Pasal 488 RKUHP ini disahkan, maka penafsiran “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” dapat menyasar kelompok rentan yang pemenuhan haknya untuk membentuk keluarga tidak diakomodir oleh negara," ucapnya.

Maka dari itu ia khawatir, ‎masyarakat dan aparat penegak hukum dengan sewenang-wenang dapat menyatakan perkawinan warga penganut kepercayaan tertentu tidak sah, dan menuntutnya dengan pidana.

"Hal ini jelas berdampak buruk bagi sistem hukum pidana dan kembali menimbulkan pertanyaan untuk apa ketentuan pasal ini dirumuskan," imbuhnya. ‎

Selain itu, dikatakan Supriyadi, ‎pada intinya, permasalahan kesusilaan sangat erat kaitannya dengan moral di masyarakat dengan tendensi dan subjektivitas masyarakat mayoritas. ‎

Bagaimana pun juga, lanjut dia, bahwa hukum pidana harus dibuat berdasarkan asas legalitas yang tidak boleh dilanggar, karena yang pertama, hukum pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroatkif/nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praeviae). ‎

"Kedua, hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta)," tuturnya. ‎

Ketiga, lanjut dia, bahwa rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa). Kemudian, keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/ lex stricta).

"Segala jenis aturan terlebih lagi yang menyertakan hukum pidana dengan konsekuensi terlanggarnya hak atas kemerdekaan seseorang harus dirumuskan secara hati-hati dan tidak boleh menimbulkan potensi terjadinya kesewenang-wenangan," pungasnya. []‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polres Tangsel Ungkap Kronologi Kasus Penyebar Konten Pornografi

Selasa, 23 Januari 2018 22:25 WIB

Tim Vipers Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap penyebar konten video pornografi melalui media elektronik.


Wiranto: Pak OSO Ketum Hanura yang Sah

Selasa, 23 Januari 2018 22:21 WIB

Mulai hari ini OSO kembali menjadi ketua umum DPP Hanura.



Dalami Kasus Penembakan, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 23 Januari 2018 22:04 WIB

Tim penyidik Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat meminta pendapat sejumlah ahli untuk penyelidikan yang dilakukan oknum Brimob


Latih ASN, Kemenpan Bakal Tiru Sistem Telkom Corporate University

Selasa, 23 Januari 2018 22:00 WIB

ASN harus bisa menghadapi tantangan masa kini.


BMKG Pastikan Isu Gempa Susulan Berkekuatan 7,5 SR Hoax

Selasa, 23 Januari 2018 21:48 WIB

Aktifitas Gempa di Banten terus melemah.


Bawaslu Riau Bentuk Tim Siber Pantau Keterlibatan ASN dalam Politik

Selasa, 23 Januari 2018 21:41 WIB

Selamanya, ASN itu haram menyentuh dunia politik.


Dulang Suara di Madura untuk Khofifah-Emil, Demokrat Optimalkan Kyai Kampung

Selasa, 23 Januari 2018 21:40 WIB

Kami maksimalkan kyai kampung karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.


Kalahkan Perseru, Persebaya Berpeluang ke Perempatfinal

Selasa, 23 Januari 2018 21:39 WIB

Persebaya mengumpulkan empat poin dan berpeluang ke perempatfinal Piala Presiden 2018.


KPK Ingin Tangani Korupsi di Sektor Swasta, Arsul Sani: Harus Revisi UU KPK

Selasa, 23 Januari 2018 21:34 WIB

Arsul meminta KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi yang ada di sektor swasta.


Chiangrai United Kubur Mimpi Bali United Berlaga di Liga Champions Asia

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Bali United tak berdaya menghadapi wakil Thailand di perpanjangan waktu.


Polrestra Bogor Belum Bisa Simpulkan Kronologi Penembakan

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Polrestra Bogor Kota belum bisa menyimpilkan kronologi peristiwa penembakan.


Wiranto Imbau DPD dan DPC Konsentrasi Persiapan Verifikasi Faktual

Selasa, 23 Januari 2018 21:30 WIB

Tidak ada lagi kubu OSO atau Daryatmo.


Terkait Beras 4,5 Ton, BPBD Pidie Jaya: Saya Tidak Bertanggung Jawab

Selasa, 23 Januari 2018 21:24 WIB

Untuk menyuplai beberapa sak beras ke desa-desa, pihaknya selalu mengeluarkan izin.