News / Politik / Berita

Djan Faridz: Keputusan MK Soal Penghayatan Kepercayaan Resahkan Masyarakat

akurat logo
Muslimin
Selasa, 14 November 2017 22:15 WIB
Share
 
Djan Faridz: Keputusan MK Soal Penghayatan Kepercayaan Resahkan Masyarakat
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.. Istimewa

AKURAT.CO, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Djan Faridz menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap undang-undang tentang administrasi kependudukan yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk akan meresahkan masyarakat.

"Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat serta menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/11).

Keputusan MK itu terkait dengan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Ia mengatakan keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah sehingga akan berefek pada suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat Islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya.

Ia memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbagkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek Hak Asasi Manusia," katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Setelah disahkan, penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polres Tangsel Ungkap Kronologi Kasus Penyebar Konten Pornografi

Selasa, 23 Januari 2018 22:25 WIB

Tim Vipers Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap penyebar konten video pornografi melalui media elektronik.


Wiranto: Pak OSO Ketum Hanura yang Sah

Selasa, 23 Januari 2018 22:21 WIB

Mulai hari ini OSO kembali menjadi ketua umum DPP Hanura.



Dalami Kasus Penembakan, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 23 Januari 2018 22:04 WIB

Tim penyidik Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat meminta pendapat sejumlah ahli untuk penyelidikan yang dilakukan oknum Brimob


Latih ASN, Kemenpan Bakal Tiru Sistem Telkom Corporate University

Selasa, 23 Januari 2018 22:00 WIB

ASN harus bisa menghadapi tantangan masa kini.


BMKG Pastikan Isu Gempa Susulan Berkekuatan 7,5 SR Hoax

Selasa, 23 Januari 2018 21:48 WIB

Aktifitas Gempa di Banten terus melemah.


Bawaslu Riau Bentuk Tim Siber Pantau Keterlibatan ASN dalam Politik

Selasa, 23 Januari 2018 21:41 WIB

Selamanya, ASN itu haram menyentuh dunia politik.


Dulang Suara di Madura untuk Khofifah-Emil, Demokrat Optimalkan Kyai Kampung

Selasa, 23 Januari 2018 21:40 WIB

Kami maksimalkan kyai kampung karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.


Kalahkan Perseru, Persebaya Berpeluang ke Perempatfinal

Selasa, 23 Januari 2018 21:39 WIB

Persebaya mengumpulkan empat poin dan berpeluang ke perempatfinal Piala Presiden 2018.


KPK Ingin Tangani Korupsi di Sektor Swasta, Arsul Sani: Harus Revisi UU KPK

Selasa, 23 Januari 2018 21:34 WIB

Arsul meminta KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi yang ada di sektor swasta.


Chiangrai United Kubur Mimpi Bali United Berlaga di Liga Champions Asia

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Bali United tak berdaya menghadapi wakil Thailand di perpanjangan waktu.


Polrestra Bogor Belum Bisa Simpulkan Kronologi Penembakan

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Polrestra Bogor Kota belum bisa menyimpilkan kronologi peristiwa penembakan.


Wiranto Imbau DPD dan DPC Konsentrasi Persiapan Verifikasi Faktual

Selasa, 23 Januari 2018 21:30 WIB

Tidak ada lagi kubu OSO atau Daryatmo.


Terkait Beras 4,5 Ton, BPBD Pidie Jaya: Saya Tidak Bertanggung Jawab

Selasa, 23 Januari 2018 21:24 WIB

Untuk menyuplai beberapa sak beras ke desa-desa, pihaknya selalu mengeluarkan izin.