News / Hukum / Berita

ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU

akurat logo
Yudi Permana
Selasa, 14 November 2017 21:52 WIB
Share
 
ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU
Kapolresta Tangerang, AKBP M. Sabilul Alif saat memberikan keterangan pada wartawan, Senin (13/11).. AKURAT.CO/Miftahul Munir

AKURAT.CO, ‎Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) mengecam keras tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda.

Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan, bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban di depan umum.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan, ‎bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak mengatur adanya tindak pidana kesusilaan pada ranah privat dalam ruang tertutup.

"Dan dilakukan dengan konsen atau persetujuan antar para pihak yang terlibat, sehingga apa yang dilakukan oleh warga Cikupa tersebut telah melanggar hak atas privasi pasangan yang bersangkutan, dan dilakukan tanpa hak dan wewenang apapun," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, di Jakarta, Selasa (14/11). ‎

Padahal, kata dia, seperti diketahui tidak ada perbuatan apapun terkait dengan kesusilaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Tindakan warga yang main hakim sendiri atau persekusi tersebut dapat diganjar dengan pidana berlapis.

"Salah satunya Tindak Pidana Kesusilaan di depan umum Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU Pornografi tentang menjadikan orang lain objek atau model yang bermuatan pornografi. Namun sayangnya justru kembali berpotensi menyerang korban," ujarnya. ‎

Ia juga mengatakan bahwa ‎fakta tersebut kembali mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mengatur norma kesusilaan secara hati-hati, karena jangan sampai pengaturan tindak pidana menjadi eksesif yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kejahatan, namun juga digunakan sebagai pengontrol masalah moral masyarakat yang tidak relevan untuk dilindungi.

"Hukum pidana seharusnya bersifat ultimum remedium," sambungnya. ‎

Sementara tentang pengaturan yang berpotensi menghadirkan persekusi dapat terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR di Parlemen.

"Beberapa pasal dalam RKUHP, khsusunya mengenai tindak pidana kesusilaan, lantas menghadirkan potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat," ucapnya. ‎

Lebih lanjut dikatakannya, ‎pertama bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang mengatur perluasan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam pasal ini hukum yang hidup di masyarakat menetukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Hal tersebut, lanjut dia, jelas menimbulkan celah hukum yang sangat multi tafsir dan melahirkan potensi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri.

"Dan secara jelas melanggar asas hukum pidana itu sendiri, dimana norma hukum pidana harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti apa yang dibaca (lex stricta) dan tidak multitafsir (lex certa)," tuturnya. ‎

Supriyadi menambahkan, dalam rangka mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang sifatnya sangat dinamis, subjektif, dan sangat bergantung pada konsep yang mayoritas akan melahirkan norma hukum yang tidak jelas yang melanggar fungsi hukum pidana itu sendiri, untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara.‎

Kedua, lanjut dia, bahwa ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP yang memberikan definisi luas mengenai tindak pidana zina. Dimana zina diartikan, termasuk didalamnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

"Dalam Pasal 484 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana ini dapat dituntut jika adanya pengaduan dari suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Lagi-lagi ketentuan ini justru menghadirkan potensi main hakim sendiri, karena adanya “pihak ketiga yang tercemar” yang diperbolehkan untuk melakukan penuntutan," paparnya. ‎

Unsur ini, menurut dia, sangat multitafsir dan tidak ada penjelasan spesifik mengenai “pihak ketiga yang tercemar”, terlebih lagi unsur inti pada ketentuan ini, yaitu “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah” dan akan rentan disalahgunakan.

"Ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e yang hanya memberi batas terjadinya persetubuhan secara potensial justru dapat menyasar korban-korban perkosaan dengan pembuktian yang cukup sulit," tegasnya. ‎

"Lantas aparat penegak hukum akan menggunakan ketentuan pasal ini, yang mana mereka tidak perlu membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga relatif lebih mudah pembuktiannya dan lantas berpotensi mengkriminalisasi korban," tandasnya. []‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Tak Sampai 12 Jam, Panglima TNI: Evakuasi Sandera di Papua Bisa Dilaksanakan

Senin, 20 November 2017 07:02 WIB

"Tidak mungkin pasukan yang bergerak tanpa informasi yang akurat dan tepat"


Setnov: Saya Pikir Masih Diberi Kesempatan untuk Recovery

Senin, 20 November 2017 06:30 WIB

Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB.


Disdukcapil Biak Siap Sediakan Kolom Aliran Kepercayaan di e-KTP

Senin, 20 November 2017 06:21 WIB

"Jika ada warga yang menganut aliran kepercayaan, kami jajaran Disdukcapil Biak siap memasukkan datanya di kolom agama"


Pelemahan USD Diharapkan Mampu Kerek Rupiah

Senin, 20 November 2017 06:20 WIB

Munculnya kisruh politik di pemerintah Presiden Trump diharapkan turut menambah sentimen positif pada Rupiah.


BI Direspon Positif, IHSG Balik Menguat

Senin, 20 November 2017 06:16 WIB

Tampaknya pelaku pasar tidak terlalu memperhatikan pergerakan bursa saham Asia.


Sundulan Aduritz Bikin Athletic Bilbao Raih Satu Angka

Senin, 20 November 2017 06:16 WIB

Hasil ini tak menggeser posisi Athletic Bilbao di peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga dengan 12 angka.


Panglima TNI Terharu dengan 5 Perwira Misi Pembebasan Sandera di Papua

Senin, 20 November 2017 05:59 WIB

"Lima perwira tersebut menyampaikan kepada saya, bahwa keberhasilan milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab perwira"


Gasperini: Icardi Menjadi Pembeda Inter

Senin, 20 November 2017 05:50 WIB

"Kami tahu Inter memiliki banyak peluang untuk mencetak gol dengan gaya menyerangnya."


Sebut Takbir Indikasi Teroris, DPR Desak Kapolri Copot Kapolres Dharmasraya

Senin, 20 November 2017 05:43 WIB

"Apa yang disampaikan Kapolres Dharmasraya, AKBP Roedy Yoelianto, sangat melukai hati umat Islam"


Tumbangkan "Favorit Goffin", Dimitrov Rajai Final ATP

Senin, 20 November 2017 05:36 WIB

Gelar ini merupakan yang keempat sepanjang 2017 bagi Grigor Dimitrov.


Polisi Prancis Tembak Mati Tiga Orang Lalu Bunuh Diri

Senin, 20 November 2017 05:26 WIB

"Polisi itu awalnya membunuh dua orang dengan senjatanya di jalan"


Dua Gol Icardi Bikin Rekor Tak Terkalahkan Inter Berlanjut

Senin, 20 November 2017 05:00 WIB

Inter Milan berada di posisi dua dan hanya berselisih dua poin dengan sang pemuncak klasemen Napoli yang mengemas 35 angka dari 12 laga.


Babak I: Miskin Peluang Tanpa Gol di Giuseppe Meazza

Senin, 20 November 2017 03:46 WIB

Hingga menit ke-40, baik Inter dan Atalanta, sama-sama mengemas 50 persen penguasaan bola.


Pembebasan Sandera di Papua Dilaksanakan Secara Senyap dan Teliti

Senin, 20 November 2017 03:27 WIB

"Kepolisian menyiagakan dan mengamankan warga sekitar, TNI bergerak dengan senyap"


Protes Berlebihan, Pelatih Valencia Absen Dampingi Timnya Kontra Barcelona

Senin, 20 November 2017 03:08 WIB

"Saya tidak suka ini, mereka (wasit) harus membiarkan pelatih berbicara," kata Quique Flores.