News / Hukum / Berita

ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU

akurat logo
Yudi Permana
Selasa, 14 November 2017 21:52 WIB
Share
 
ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU
Kapolresta Tangerang, AKBP M. Sabilul Alif saat memberikan keterangan pada wartawan, Senin (13/11).. AKURAT.CO/Miftahul Munir

AKURAT.CO, ‎Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) mengecam keras tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda.

Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan, bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban di depan umum.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan, ‎bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak mengatur adanya tindak pidana kesusilaan pada ranah privat dalam ruang tertutup.

"Dan dilakukan dengan konsen atau persetujuan antar para pihak yang terlibat, sehingga apa yang dilakukan oleh warga Cikupa tersebut telah melanggar hak atas privasi pasangan yang bersangkutan, dan dilakukan tanpa hak dan wewenang apapun," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, di Jakarta, Selasa (14/11). ‎

Padahal, kata dia, seperti diketahui tidak ada perbuatan apapun terkait dengan kesusilaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Tindakan warga yang main hakim sendiri atau persekusi tersebut dapat diganjar dengan pidana berlapis.

"Salah satunya Tindak Pidana Kesusilaan di depan umum Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU Pornografi tentang menjadikan orang lain objek atau model yang bermuatan pornografi. Namun sayangnya justru kembali berpotensi menyerang korban," ujarnya. ‎

Ia juga mengatakan bahwa ‎fakta tersebut kembali mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mengatur norma kesusilaan secara hati-hati, karena jangan sampai pengaturan tindak pidana menjadi eksesif yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kejahatan, namun juga digunakan sebagai pengontrol masalah moral masyarakat yang tidak relevan untuk dilindungi.

"Hukum pidana seharusnya bersifat ultimum remedium," sambungnya. ‎

Sementara tentang pengaturan yang berpotensi menghadirkan persekusi dapat terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR di Parlemen.

"Beberapa pasal dalam RKUHP, khsusunya mengenai tindak pidana kesusilaan, lantas menghadirkan potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat," ucapnya. ‎

Lebih lanjut dikatakannya, ‎pertama bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang mengatur perluasan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam pasal ini hukum yang hidup di masyarakat menetukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Hal tersebut, lanjut dia, jelas menimbulkan celah hukum yang sangat multi tafsir dan melahirkan potensi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri.

"Dan secara jelas melanggar asas hukum pidana itu sendiri, dimana norma hukum pidana harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti apa yang dibaca (lex stricta) dan tidak multitafsir (lex certa)," tuturnya. ‎

Supriyadi menambahkan, dalam rangka mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang sifatnya sangat dinamis, subjektif, dan sangat bergantung pada konsep yang mayoritas akan melahirkan norma hukum yang tidak jelas yang melanggar fungsi hukum pidana itu sendiri, untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara.‎

Kedua, lanjut dia, bahwa ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP yang memberikan definisi luas mengenai tindak pidana zina. Dimana zina diartikan, termasuk didalamnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

"Dalam Pasal 484 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana ini dapat dituntut jika adanya pengaduan dari suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Lagi-lagi ketentuan ini justru menghadirkan potensi main hakim sendiri, karena adanya “pihak ketiga yang tercemar” yang diperbolehkan untuk melakukan penuntutan," paparnya. ‎

Unsur ini, menurut dia, sangat multitafsir dan tidak ada penjelasan spesifik mengenai “pihak ketiga yang tercemar”, terlebih lagi unsur inti pada ketentuan ini, yaitu “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah” dan akan rentan disalahgunakan.

"Ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e yang hanya memberi batas terjadinya persetubuhan secara potensial justru dapat menyasar korban-korban perkosaan dengan pembuktian yang cukup sulit," tegasnya. ‎

"Lantas aparat penegak hukum akan menggunakan ketentuan pasal ini, yang mana mereka tidak perlu membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga relatif lebih mudah pembuktiannya dan lantas berpotensi mengkriminalisasi korban," tandasnya. []‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Kapolri: TNI-Polri Harus Kompak Jaga Keutuhan NKRI

Sabtu, 21 April 2018 00:41 WIB

TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara harus bersinergi.


Demokrat Masih Buka Peluang Koalisi dengan Jokowi dan Prabowo

Sabtu, 21 April 2018 00:30 WIB

Semua peluang sama besarnya.


Sandiaga Uno Harap PKS Dapat Jadi Bagian Wujudkan Jakarta Sejahtera

Sabtu, 21 April 2018 00:15 WIB

Kemitraan antara Pemprov DKI dengan PKS bisa terus berjalan dengan harmonis.


Wanita Militer Miliki Peran Strategis Bagi Peradaban Manusia

Sabtu, 21 April 2018 00:03 WIB

ak bisa dibayangkan jika seorang ibu melupakan atau melalaikan kewajibannya .


Viral Video Jari 98 Siap Dukung Aktivis Jadi Presiden 2019

Jumat, 20 April 2018 23:55 WIB

Tolak capres latar belakang militer 2019.


Amien Rais Patahkan Wacana Poros Ketiga Pilpres 2019

Jumat, 20 April 2018 23:35 WIB

Poros ketiga itu hanya untuk membuat rame aja. Pasti head to head.


Airlangga dan Rusli Habibie Deklarasikan Relawan 'GOJO' di Palu

Jumat, 20 April 2018 23:20 WIB

Keduanya kompak mendukung Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019 mendatang.


Ketua DPR Minta Pemuka Agama Doakan Kesuksesan Atlet di Asian Games

Jumat, 20 April 2018 23:20 WIB

"Saya harap ajang Asian Games bisa meredam konflik yang mungkin timbul," kata Bambang Soesatyo.


KPK: Penetapan Tersangka Baru Kasus Century Berdasarkan Putusan Budi Mulya

Jumat, 20 April 2018 23:05 WIB

Kasus Century menjadi tanggung jawab pihak KPK untuk menyelesaikan hingga tuntas.


Tinggalkan Formappi, Sebastian Salang Maju Jadi Caleg Partai Golkar

Jumat, 20 April 2018 23:00 WIB

Keputusan untuk meninggalkan Formappi adalah sebuah panggilan moral.


Tomy Winata Tegaskan Tak Dukung Gatot Maju di Pilpres 2019

Jumat, 20 April 2018 22:46 WIB

Pak Tomy hanya berteman biasa dengan Pak Gatot Nurmantyo.


KPAI Desak Polisi Usut Kasus Penganiyaan Oleh Guru SMK di Purwokerto

Jumat, 20 April 2018 22:44 WIB

Yang dilakukan oknum guru SMK Purwokerto melanggar UU apapun alasannya.


DPR: Penamparan Murid Tak Bisa Dibenarkan, Itu Kekerasan

Jumat, 20 April 2018 22:30 WIB

Upaya mendidik atau mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan tak diperbolehkan.


Presiden Trump Undang Putin ke Gedung Putih

Jumat, 20 April 2018 22:10 WIB

Trump menyatakan akan senang melihat Putin di Gedung Putih.