News / Hukum / Berita

ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU

akurat logo
Yudi Permana
Selasa, 14 November 2017 21:52 WIB
Share
 
ICJR: Tindak Pidana Kesusilaan pada Ranah Privat Tidak Diatur UU
Kapolresta Tangerang, AKBP M. Sabilul Alif saat memberikan keterangan pada wartawan, Senin (13/11).. AKURAT.CO/Miftahul Munir

AKURAT.CO, ‎Institute for Criminal Justice Reform‎‎ (ICJR) mengecam keras tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, khususnya ketua RW setempat atas dugaan terjadinya tindak pidana kesusilaan oleh sepasang pemuda.

Para warga secara brutal dan tanpa wewenang mengarak perempuan, bahkan tak segan-segan untuk mempertontonkan kemaluan korban di depan umum.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono menjelaskan, ‎bahwa hingga saat ini, peraturan perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak mengatur adanya tindak pidana kesusilaan pada ranah privat dalam ruang tertutup.

"Dan dilakukan dengan konsen atau persetujuan antar para pihak yang terlibat, sehingga apa yang dilakukan oleh warga Cikupa tersebut telah melanggar hak atas privasi pasangan yang bersangkutan, dan dilakukan tanpa hak dan wewenang apapun," kata Supriyadi dalam pernyataan tertulis yang diterima AKURAT.CO, di Jakarta, Selasa (14/11). ‎

Padahal, kata dia, seperti diketahui tidak ada perbuatan apapun terkait dengan kesusilaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Tindakan warga yang main hakim sendiri atau persekusi tersebut dapat diganjar dengan pidana berlapis.

"Salah satunya Tindak Pidana Kesusilaan di depan umum Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal 35 UU Pornografi tentang menjadikan orang lain objek atau model yang bermuatan pornografi. Namun sayangnya justru kembali berpotensi menyerang korban," ujarnya. ‎

Ia juga mengatakan bahwa ‎fakta tersebut kembali mengingatkan semua pihak tentang pentingnya mengatur norma kesusilaan secara hati-hati, karena jangan sampai pengaturan tindak pidana menjadi eksesif yang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kejahatan, namun juga digunakan sebagai pengontrol masalah moral masyarakat yang tidak relevan untuk dilindungi.

"Hukum pidana seharusnya bersifat ultimum remedium," sambungnya. ‎

Sementara tentang pengaturan yang berpotensi menghadirkan persekusi dapat terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR di Parlemen.

"Beberapa pasal dalam RKUHP, khsusunya mengenai tindak pidana kesusilaan, lantas menghadirkan potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat," ucapnya. ‎

Lebih lanjut dikatakannya, ‎pertama bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang mengatur perluasan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Dimana dalam pasal ini hukum yang hidup di masyarakat menetukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Hal tersebut, lanjut dia, jelas menimbulkan celah hukum yang sangat multi tafsir dan melahirkan potensi terjadinya tindak pidana main hakim sendiri.

"Dan secara jelas melanggar asas hukum pidana itu sendiri, dimana norma hukum pidana harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti apa yang dibaca (lex stricta) dan tidak multitafsir (lex certa)," tuturnya. ‎

Supriyadi menambahkan, dalam rangka mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang sifatnya sangat dinamis, subjektif, dan sangat bergantung pada konsep yang mayoritas akan melahirkan norma hukum yang tidak jelas yang melanggar fungsi hukum pidana itu sendiri, untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara.‎

Kedua, lanjut dia, bahwa ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP yang memberikan definisi luas mengenai tindak pidana zina. Dimana zina diartikan, termasuk didalamnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

"Dalam Pasal 484 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana ini dapat dituntut jika adanya pengaduan dari suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Lagi-lagi ketentuan ini justru menghadirkan potensi main hakim sendiri, karena adanya “pihak ketiga yang tercemar” yang diperbolehkan untuk melakukan penuntutan," paparnya. ‎

Unsur ini, menurut dia, sangat multitafsir dan tidak ada penjelasan spesifik mengenai “pihak ketiga yang tercemar”, terlebih lagi unsur inti pada ketentuan ini, yaitu “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah” dan akan rentan disalahgunakan.

"Ketentuan Pasal 484 ayat (1) huruf e yang hanya memberi batas terjadinya persetubuhan secara potensial justru dapat menyasar korban-korban perkosaan dengan pembuktian yang cukup sulit," tegasnya. ‎

"Lantas aparat penegak hukum akan menggunakan ketentuan pasal ini, yang mana mereka tidak perlu membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga relatif lebih mudah pembuktiannya dan lantas berpotensi mengkriminalisasi korban," tandasnya. []‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polres Tangsel Ungkap Kronologi Kasus Penyebar Konten Pornografi

Selasa, 23 Januari 2018 22:25 WIB

Tim Vipers Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap penyebar konten video pornografi melalui media elektronik.


Wiranto: Pak OSO Ketum Hanura yang Sah

Selasa, 23 Januari 2018 22:21 WIB

Mulai hari ini OSO kembali menjadi ketua umum DPP Hanura.



Dalami Kasus Penembakan, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 23 Januari 2018 22:04 WIB

Tim penyidik Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat meminta pendapat sejumlah ahli untuk penyelidikan yang dilakukan oknum Brimob


Latih ASN, Kemenpan Bakal Tiru Sistem Telkom Corporate University

Selasa, 23 Januari 2018 22:00 WIB

ASN harus bisa menghadapi tantangan masa kini.


BMKG Pastikan Isu Gempa Susulan Berkekuatan 7,5 SR Hoax

Selasa, 23 Januari 2018 21:48 WIB

Aktifitas Gempa di Banten terus melemah.


Bawaslu Riau Bentuk Tim Siber Pantau Keterlibatan ASN dalam Politik

Selasa, 23 Januari 2018 21:41 WIB

Selamanya, ASN itu haram menyentuh dunia politik.


Dulang Suara di Madura untuk Khofifah-Emil, Demokrat Optimalkan Kyai Kampung

Selasa, 23 Januari 2018 21:40 WIB

Kami maksimalkan kyai kampung karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.


Kalahkan Perseru, Persebaya Berpeluang ke Perempatfinal

Selasa, 23 Januari 2018 21:39 WIB

Persebaya mengumpulkan empat poin dan berpeluang ke perempatfinal Piala Presiden 2018.


KPK Ingin Tangani Korupsi di Sektor Swasta, Arsul Sani: Harus Revisi UU KPK

Selasa, 23 Januari 2018 21:34 WIB

Arsul meminta KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi yang ada di sektor swasta.


Chiangrai United Kubur Mimpi Bali United Berlaga di Liga Champions Asia

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Bali United tak berdaya menghadapi wakil Thailand di perpanjangan waktu.


Polrestra Bogor Belum Bisa Simpulkan Kronologi Penembakan

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Polrestra Bogor Kota belum bisa menyimpilkan kronologi peristiwa penembakan.


Wiranto Imbau DPD dan DPC Konsentrasi Persiapan Verifikasi Faktual

Selasa, 23 Januari 2018 21:30 WIB

Tidak ada lagi kubu OSO atau Daryatmo.


Terkait Beras 4,5 Ton, BPBD Pidie Jaya: Saya Tidak Bertanggung Jawab

Selasa, 23 Januari 2018 21:24 WIB

Untuk menyuplai beberapa sak beras ke desa-desa, pihaknya selalu mengeluarkan izin.


Remukkan Korsel, Uzbekistan Jumpa Vietnam di Final

Selasa, 23 Januari 2018 21:23 WIB

Laga final antara Uzbekistan dan Vietnam akan dilangsungkan di Changzhou, Sabtu (27/1), mendatang.