Penyebaran Konten Seksual Tanpa Persetujuan, Ini Kata LBH Mayarakat

akurat logo
Yohanes Antonius
Kamis, 26 Oktober 2017 23:14 WIB
Share
 
 Penyebaran Konten Seksual Tanpa Persetujuan, Ini Kata LBH Mayarakat
Ilustrasi - Situs Porno. AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Dua hari belakangan publik digegerkan dengan beredaranya video yang menayangkan adegan tidak senonoh yang diduga diperankan oleh HA salah satu Alumni perguruan tinggi ternama di Indonesia. Bahkan beberapa media baik cetak maupun online memberitakan kejadian tersebut dengan menyebut dan menampilkan foto salah satu pemeran dalam video itu.

LBH Masyarakat mengecam penyebaran pemberitaan dan konten video HA oleh media massa dan publik. Penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan menurut LBH merupakan kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran atas hak privasi korban.

"Hingga saat ini, sedikitnya tiga puluh (30) media online dan cetak telah memberitakan mengenai video HA dengan menyebutkan nama jelas dan menampilkan foto korban. Pemberitaan oleh media-media ini telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai profesionalisme jurnalis dan Pasal 9 mengenai penghormatan hak narasumber tentang kehidupan pribadinya," kata Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea Dini Singgi melalaui keterangan tertulisnya yang diterima AKURAT.CO, Kamis (26/10).

Menurut Dea Selain itu, berita-berita yang berkembang juga melanggar hak atas privasi korban yang telah diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

"Media massa seharusnya turut melindungi korban dengan tidak menyebutkan nama korban ataupun identitas lainnya, tidak menyebarkan stigma, dan tidak menyalahkan korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan," Ujarnya lagi.

Dea melanjutkan sebaliknya, media perlu memberitakan kasus ini secara berimbang dengan menitikberatkan pemberitaan pada pelaku yang melakukan penyebaran tersebut.

"Penyebaran berita maupun konten video tersebut yang dilakukan juga oleh publik melalui sosial media akan berdampak pada terganggunya kehidupan korban serta membahayakan keselamatan korban,"sambungnya.

Lebih jauh Dea menyebutkan masyarakat dapat melindungi korban dengan tidak menyebarkan video, pemberitaan yang menyebutkan identitas korban, melaporkan akun yang menyebarkan konten serta mengecam pelaku penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan tersebut.

Dea mengatakan kasus HA bukanlah kasus pertama dan satu-satunya. Ada banyak kasus penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan lainnya yang tidak dapat diproses karena kekosongan hukum, ketakutan korban akan dipersalahkan ketika melapor dan opini negatif publik terkait korban.

“Beberapa penyedia layanan korban kekerasan seksual sering kebingungan ketika mendapatkan pengaduan dari korban karena tidak mekanisme hukum yang bisa digunakan. Undang-Undang ITE sudah melarang praktik penyebaran konten pornografi, namun, tidak mengatur penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan seperti kasus ini,"ucapnya.

Menurut Dea, masih ada kekosongan hukum terkait dengan perlindungan, pemulihan dan restitusi korban. RUU Kekerasan Seksual dapat menjawab kekosongan hukum tersebut oleh karena itu menurut Dea pihak kepolisian perlu mempertimbangkan situasi-situasi tersebut dalam kasus HA dengan memperlakukan HA sebagai korban.

Dea mengatakan Polri juga harus melakukan terobosan hukum dengan membuat standar opersional prosedur dalam menangani korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan dan mengusut pelaku penyebar video HA.

"Polisi, media massa, dan publik sepatutnya bisa bahu-membahu untuk melindungi korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan sembari terus mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar disahkan,"tandasnya.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Rupiah Masih Lembek, Dekati Level Rp14.000 per USD

Kamis, 26 April 2018 10:19 WIB

Reza: Imbal hasil sejumlah obligasi AS membuat ruang pergerakan Rupiah kian sempit dan menutup peluang untuk terjadinya balik arah


IHSG Masih Belum Melek Awal Perdagangan

Kamis, 26 April 2018 10:16 WIB

Dalam pembukaan perdagangan Kamis (26/4) menghasilkan transaksi perdagangan mencapai Rp350,44 miliar.


Preview: Jalan Terjal Arsenal Dapatkan Kado Perpisahan

Kamis, 26 April 2018 10:15 WIB

Kemenangan akan menjadi kado terindah bagi Arsene Wenger yang akhir musim ini meninggalkan bangku kepelatihan Arsenal.


Padukan Musik dan eSports, Festival Hyperplay 2018 Segera Hadir

Kamis, 26 April 2018 10:10 WIB

Untuk ranah eSports, festival tersebut menggelar turnamen League of Legends.


Palak Sopir Truk, Empat Preman Kampung Diciduk Polisi

Kamis, 26 April 2018 10:09 WIB

Kawanan tersebut tertangkap basah saat tengah memalak sopir yang sedang melintas


Semburan Api di Sumur Minyak Padam, Muncul Semburan Gas Setinggi 70 Meter

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Api padam dengan sendirinya sekitar pukul 05.00 WIB pagi tadi.


Pemerintah Klaim Harga Pangan Jelang Bulan Puasa Terpantau

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Pemerintah tetapkan HET beras medium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram.


Bamsoet Minta Perpres TKA Tidak Dipolitisasi

Kamis, 26 April 2018 09:56 WIB

Ketua DPR: Selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia.


Apa Kabar 8 Blok WK Migas Terminasi?

Kamis, 26 April 2018 09:45 WIB

Nicke: Proses pengambil alihan delapan WK migas tersebut sedang berjalan, dalam satu bulan ke depan 3 dari 8 WK sudah dialihkan ke Pertamina


PSSI Jelaskan Alasan Kembali Tunjuk Indra Sjafri Sebagai Pelatih

Kamis, 26 April 2018 09:42 WIB

Indra Sjafri kembali dipercaya menukangi Timnas Indonesia U-19.


Anies Baswedan: Satpol PP Siap Kawal Pilkada Serentak

Kamis, 26 April 2018 09:36 WIB

Anies berharap Satpol PP dan Satlinmas dapat menjaga ketentraman dan ketertiban sebelum atau saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.


Tiga Kelompok Industri Ini Bisa Dapat Tax Allowance, Apa Saja?

Kamis, 26 April 2018 09:35 WIB

Pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan 'tax allowance' dan akan tertuang pada revisi PP No 18 Tahun 2015.


Pemkab Tangerang Gandeng Swasta Optimalkan Pemasaran Produk Unggulan UMKM

Kamis, 26 April 2018 09:29 WIB

Maesyal: Masih banyak pengusaha UMKM lokal yang belum memanfaatkan internet untuk pemasaran sehingga pembeli hanya dari kalangan terbatas.


Indra Sjafri Berniat Bawa Timnas U-19 Berlaga di Piala Dunia

Kamis, 26 April 2018 09:20 WIB

Indra Sjafri kembali dipercaya menukangi Timnas Indonesia U-19.


Pertamina Andalkan Blok Mahakam, Cegah Potensi Lost Pendapatan

Kamis, 26 April 2018 09:16 WIB

Nicke yakin Pertamina mampu mempertahankan dan meminimalkan potensi lost pendapatan dengan berbagai cara