News / Politik / Berita
Pansus Angket KPK

Undang Puslabfor Polri, Pansus KPK Ingin Pastikan OTT di BPK Salahi Prosedur

akurat logo
Yudi Permana
Kamis, 14 September 2017 16:31 WIB
Share
 
Undang Puslabfor Polri, Pansus KPK Ingin Pastikan OTT di BPK Salahi Prosedur
RDPU Pansus Angket KPK dengan Puslabfor Polri. AKURAT.CO/Yudi Permana

AKURAT.CO, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri ini berdasarkan hasil dari kunjungan Pansus ke BPK waktu diawal masa kerja.

"Pansus ini dalam menjalankan fungsi penyelidikan, kita mengunjungi BPK dan mendapatkan dokumen tersebut setelah dijelaskan bagaimana proses audit," kata Agun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Dalam kunjungan ke BPK kala itu, Pansus Angket KPK menanyakan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di lembaga audit keuangan. Sehingga pada akhirnya pihak BPK memberikan dokumen dan hasil rekaman CCTV.

Diketahui KPK melakukan OTT terhadap auditor BPK dalam kasus pemberian opini WTP  pada Kemendes beberapa waktu lalu.

"Pansus menanyakan bagaimana sebetulnya waktu terjadinya peristiwa OTT di BPK. Rupanya BPK punya rekaman CCTV yang sudah disampaikan kepada kita," ucapnya.

Atas dasar hal itu, Pansus pada hari ini melakukan pengkajian dan pendalaman dengan mengundang Kepala Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Alexander untuk meminta penjelasannya.

"Tentu hasilnya seperti apa yang kita miliki, pansus harus mendalami. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Karena, lanjut Agun, salah satu yang menjadi keinginan Pansus itu bahwa terminologi OTT harus berdasarkan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU).

"Ke depan yang namanya terminologi OTT itu, prosedur dan mekanismenya harus benar, karena jangan sampai nanti persoalan-persoalan ini tidak terselesaikan dengan baik," tuturnya.

Sehingga menurut dia, jika nanti terjadi OTT kembali dan sebagainya, orang-orang sudah memahami dan mengetahui mekanisme segala macam.

"Oleh karena itu terkait dengan yang di BPK ini Pansus berkepentingan untuk mengetahui," cetusnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Pansus bukan anti terhadap OTT, maka silahkan KPK tetap menjalan OTT.

"Bukan kita anti (OTT). Silahkan saja OTT jalan terus, nggak ada masalah buat kita," tegasnya.

Sementara itu ketika ditanya, apakah ada kesalahan prosedur (OTT) yang dilakukan KPK, dengan yang ada di rekaman CCTV. Politisi Golkar ini enggan membeberkan terkait peristiwa OTT di BPK.

"Tentunya nanti yang bisa tahu kan bagaimana dari Puslabfor Polri yang akan menjelaskan," tandasnya. []


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

PPP Apresiasi TNI - Polri Tangani KKB

Sabtu, 18 November 2017 06:07 WIB

Djan Faridz mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam Operasi Satgas Terpadu Penanggulangan KKB di Papua.


Gus Ipul-Anas Konsolidasi dengan PDIP

Sabtu, 18 November 2017 05:44 WIB

Sekitar 1.500 pengurus PDIP di tingkat kota, seluruh anggota DPRD, seluruh pengurus 31 kecamatan dan 156 kelurahan akan menghadiri forum itu


KPAI: Jangan Terprovokasi Dugaan Malapraktik Jessica

Sabtu, 18 November 2017 05:15 WIB

Hasil yang didapatkan dari penelusuran KPAI, RS Adam Malik telah melakukan prosedur operasi standar dalam penanganan Jessica.


Pileg 2019, PKB Targetkan 100 Kursi di DPR

Sabtu, 18 November 2017 04:36 WIB

Pada Pemilu Anggota DPR RI 2014, PKB meraih suara sebanyak 11 juta, sehingga pada Pemilu 2019, cak Imim mengharapkan lebih dari itu.


PAN: Wajar Kiai Terlibat Proses Pilkada Jatim

Sabtu, 18 November 2017 04:11 WIB

Menurut Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPW PAN Jatim Keterlibatan kiai dalam Pilkada Jatim merupakan bentuk keterpanggilan.


TNI Amankan Mortir Aktif Temuan Warga di Sukabumi

Sabtu, 18 November 2017 04:00 WIB

Mortir itu pertama kali ditemukan oleh warga yang diketahui bernama Tohasin saat sedang mencari barang bekas di sekita Sungai Cibandang


Organda: Taksi Online Harus Ikuti Aturan

Sabtu, 18 November 2017 03:32 WIB

Dengan aturan pemerintah yang juga diterapkan kepada taksi online, persaingan antara taksi konvensional dengan online dapat makin sehat


Mahfud MD Tegaskan Sikap Politik KAHMI Independen

Sabtu, 18 November 2017 03:15 WIB

Kahmi dan HMI tidak akan mengambil sikap politik partisan, melainkan politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar


Tiga Parpol di Kabupaten Bandung Terancam Gagal Ikut Pemilu

Sabtu, 18 November 2017 03:01 WIB

Ketiga parpol yang terancam tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 diketahui pada Rapat Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi KPU.


Tragis, Empat Warga Ketapang Tewas di Dalam Sumur

Sabtu, 18 November 2017 02:41 WIB

Peristiwa itu bermula ketika keempat korban menguras sumur di lingkungan lembaga pendidikan Islam di Dusun Tobedes Laok.


Khofifah Beri Santunan Korban Longsor Jember

Sabtu, 18 November 2017 02:23 WIB

Santunan tersebut diberikan Menteri Sosial di sela-sela kegiatan kuliah umum pelatihan kader lanjut PMII


Jokowi: Indonesia Perlu Keseimbangan Kebijakan Luar Negeri

Sabtu, 18 November 2017 01:56 WIB

Upaya menciptakan keseimbangan dalam kebijakan politik luar negeri tersebut mendapatkan respon positif dari pemimpin Timur Tengah


Pelanggaran Dalam Operasi Zebra Tembus 3.800 Kasus

Sabtu, 18 November 2017 01:44 WIB

Kebanyakan pelanggaran dilakukan kendaraan roda dua karena ketidaklengkapan surat menyurat.


BNN Sulbar: Narkoba Merusak Otak

Sabtu, 18 November 2017 01:30 WIB

Indonesia saat ini dinyatakan pemerintah darurat narkoba karena terdapat 66 jenis narkoba yang masuk dan beredar di negara ini


Di Lebanon, Prajurit TNI Indobatt Latih Tentara UNIFIL dan LAF

Sabtu, 18 November 2017 01:18 WIB

Pelatihan Joint Urban Combat Training tersebute merupakan salah satu program dari PBB