News / Politik / Berita

Fahri: Surat yang Dikirimkan Fadli Zon ke KPK Tidak Langgar Etika

akurat logo
Yudi Permana
Kamis, 14 September 2017 13:01 WIB
Share
 
Fahri: Surat yang Dikirimkan Fadli Zon ke KPK Tidak Langgar Etika
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. AKURAT.CO

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa surat yang dikirimkan koleganya (Fadli Zon) kepada KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto tidak melanggar etika, karena hanya meneruskan aspirasi masyarakat.

"Saya menilai tidak melanggar etika, karena hanya meneruskan surat aspirasi dari Pak Novanto (sapaan akrab Setya Novanto)," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Menurutnya, mekanisme di DPR itu untuk meneruskan surat aspirasi masyarakat yang langsung diteruskan kepada lembaga yang dituju. Sehingga wajar ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi Novanto kepada institusi KPK.

Ia mengatakan setiap surat yang masuk ke Sekretaris Jenderal DPR tersebut telah dipilih terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh Pimpinan DPR, berdasarkan bidangnya masing-masing.

"Memang semua surat yang diteruskan itu dikirim oleh Kesekjenan DPR ke institusi yang dituju," ucapnya.

Maka dari itu, Fahri menyatakan tidak beralasan kalau Wakil Ketua Umum Gerindra itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, karena mengirimkan surat ke KPK tanpa persetujuan Pimpinan DPR yang lain.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk meneruskan aspirasi masyarakat, maka tidak perlu diketahui Pimpinan DPR lainnya. Sehingga tidak menjadi masalah ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi dari Novanto tersebut.

"Itu kan hanya meneruskan surat aspirasi, yaitu ada seorang yang mengusulkan suatu hal," ujarnya.

Fahri menegaskan semua orang bisa mengirimkan surat aspirasi kepada DPR, dan akan diteruskan oleh institusi tersebut.

Sebelumnya seperti diketahui Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa dirinya menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto, yang ditujukan kepada Pimpinan KPK.

"Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (13/9).

Fadli mengatakan adanya permintaan dari Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama, sehingga dirinya hanya meneruskan permintaan tersebut.

Ia mengklaim, bahwa seluruh Pimpinan DPR telah mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut, dan meneruskannya kepada dirinya karena merupakan Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP), pada Selasa (12/9).

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. []


Editor. Ridwansyah Rakhman

Sumber. Antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Reuni 212, Sandi: Katanya Saya Diundang

Jumat, 24 November 2017 21:48 WIB

Sandiaga Uno mengaku belum menerima undangan peringatan satu tahun aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).


Pancasila Bisa Menjadi Role Model Kerukunan Internasional

Jumat, 24 November 2017 21:43 WIB

Sekretaris Jenderal Religion of Peace, Kyoichi Sugino menilai Pancasila bisa menjadi role model dalam membangun negara dalam perbedaan


Dituding Sudutkan Setya Novanto, Doli Kurnia Dipolisikan

Jumat, 24 November 2017 21:35 WIB

Politisi Partai Golkar, Johnson Silitonga melaporkan mantan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia


Presiden Kedua Zimbabwe Dilantik, Mnangagwa: Saya Tidak Lupa pada Rakyat

Jumat, 24 November 2017 21:32 WIB

Saya tidak lupa pada banyak rakyat Zimbabwe dari berbagai ras dan kekuatan politik yang membantu menciptakan hari ini


Pemprov DKI Ingin Kerja Sama dengan PT Pindad

Jumat, 24 November 2017 21:29 WIB

Pemprov DKI Jakarta berencana menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pindad untuk pengadaan alat-alat berat.


Madu Bisa Dipadukan dengan 6 Bahan Ini untuk Bantu Kesehatan Rambut

Jumat, 24 November 2017 21:26 WIB

Berikut beberapa bahan alami yang dipadukan dengan madu agar rambut kamu tidak rapuh.


KPK Terima Daftar Saksi yang Meringankan Setnov

Jumat, 24 November 2017 21:24 WIB

Kuasa hukum Setya Novanto menurunkan delapan orang saksi dan empat orang ahli yang meringankan Setnov


DPD Partai Golkar Jabar Desak Ridwan Kamil Tentukan Wakilnya

Jumat, 24 November 2017 21:23 WIB

Itu domainnya DPP. Suratnya saya belum baca


Banyak Lakukan Blunder, Ahsan/Rian Dikandaskan Ganda Jepang

Jumat, 24 November 2017 21:18 WIB

Indonesia hanya mengirimkan dua wakil saja ke babak semifinal Hong Kong Terbuka 2017.


Frans Magnis: Selain Pancasila, ini Dua Hal Perekat Kebangsaan

Jumat, 24 November 2017 21:17 WIB

Tiga langkah yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, pertama adalah Pancasila


Serangan Militan di Masjid Al-Rawda Tewaskan 155 Jamaah

Jumat, 24 November 2017 21:14 WIB

Lebih dari 100 orang terluka dalam serangan itu


Lawan Indonesia, Skuat Guyana Kombinasi Pemain Muda dan Senior

Jumat, 24 November 2017 21:06 WIB

Guyana membawa 19 pemain ke Indonesia.


Pengamat Nilai Calon Ketum Baru Partai Golkar Harus Dapat Restu Jokowi

Jumat, 24 November 2017 21:00 WIB

Pasti kepentingan presiden juga ada


Tinggalkan Malaysia, RD Kembali ke Pelukan Mantan

Jumat, 24 November 2017 20:51 WIB

Pelatih yang sempat memberikan gelar juara double winner tahun 2007 ke SFC ini dikontrak hingga dua tahun ke depan.


Peneliti Senior CSIS Anggap Airlangga Tokoh yang Aktif Melakukan Perubahan

Jumat, 24 November 2017 20:48 WIB

Menurut saya Golkar jangan dipimpin oleh orang yang murni politisi yang kemudian sudah tercemar dengan kekuasaaan