News / Kolom / Berita
Kolom

Membangun Demokrasi Berkeadilan

akurat logo
Ujang Komarudin
Kamis, 14 September 2017 11:55 WIB
Share
 
Membangun Demokrasi Berkeadilan
Ujang Komarudin. Dok Pribadi

AKURAT.CO, Membangun demokrasi yang berkeadilan memang tidaklah mudah. Membutuhkan proses yang panjang dan lama. Namun membangun demokrasi yang ideal bukanlah sesuatu yang sulit. Bergantung pada kita untuk memaknai demokrasi secara utuh dan bertanggung jawab.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia sedang mengalami dilema. Demokrasi memang berjalan, namun tidak berbanding lurus dengan keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat. Rakyat dipaksa untuk berdemokrasi, namun rakyat pula yang harus susah payah mencari sesuap nasi. Sejatinya demokrasi ditandai dengan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak-hak lainnya dengan layak.

Pilhan kita berdemokrasi merupakan pilhan yang rasional dan sesuai dengan sosio kultural masyarakat Indonesia yang majemuk. Karena konstruksi masyarakat yang heterogen itulah demokrasi tumbuh dan berkembang.

Namun demokrasi tanpa ditopang dengan peningkatan pendidikan masyarakat yang tinggi, demokrasi hanya menjadi demokrasi prosedural tanpa arti. Demokrasi juga mengharuskan ekonomi masyarakat tumbuh dan baik. Bagaimana kita akan berdemokrasi jika perut rakyatnya masih kosong. Bagaimana akan berdemokrasi jika masyarakatnya masih miskin dan menderita.  

Demokrasi juga membutuhkan penegakan hukum yang kuat. Jika demokrasi tidak dibarengi dengan penegakan hukum, demokrasi akan berjalan tanpa arah. Tidak ada negara demokrasi yang kuat, tanpa penegakan hukum yang kuat pula.   

Jika kita melihat negara-negara Eropa atau Amerika, mereka berdemokrasi dengan menjalankan hukum dengan adil. Tanpa hukum yang kokoh demokrasi akan berjalan runyam dan rumit.

Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami masa-masa kelam. Lihat saja bagaimana kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan masih belum ditemukan pelakunya. Jika masalah ini tidak bisa terselesaikan, maka bisa menjadi musim kelabu bagi penegakan hukum di Indonesia.  

Bangsa ini bangsa besar. Jangan mengkerdilkan bangsa ini dengan cara-cara kotor dengan cara merusak penegakan hukum. Hukum biarlah berjalan sesuai sistem yang sudah ada. Jika memang ada kekurangan atau kesalahan dari penegak hukumnya, mari kita perbaiki. Bukan untuk dirusak atau dihancurkan.

Demokrasi dengan penegakan hukum tidak bisa terpisahkan. Bagai dua sisi keping mata uang. Demokrasi tanpa hukum akan menjadi kacau. Dan hukum tanpa demokrasi akan menyasar liar dan tak terkontrol. Menjadi alat kepentingan penguasa dan mudah dipermainkan.

Hukum di Indonesia masih dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil yang sejatinya pemilik kekuasaan. Hukum masih menjadi alat politik bagi kalangan elit tertentu untuk kepentingan jangka pendek. Hukum yang harusnya jadi panglima dilemahkan oleh atraksi dan akrobat politik aktor-aktor politik untuk kepentingan tertentu.

Jika demokrasi dengan hukum tidak sejalan, maka yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Dan Jika demokrasi dan hukum dipermainkan tidak akan terjadi demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi diharapkan menjadi sistem yang mampu membangun keadilan bagi siapapun yang menjadikan demokrasi sebagai jalan untuk kesejahteraan.

Kemana rakyat hendak berlindung jika demokrasi digunakan oleh elit untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partainya. Demokrasi harus membawa harapan agar masyarakat mencapai apa yang diinginkannya yaitu kesejahteran yang berkeadilan.

Kesejahteran akan semakin jauh jika demokrasi dijalankan sebagai prosedur semata. Pilihannya demokrasi atau kembali ke otoriter. Jika dengan demokrasi bisa menjadi berkeadilan dan berkesejahteran. Mungkin itulah pilihan yang terbaik. Namun sebaliknya, jika negara non demokrasi juga bisa menjamin kesejahteraan. Itu juga merupakan pilihan terbaik.

Demokrasi di kita masih dimaknai secara sempit. Demokrasi masih dimaknai sebatas pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur, presiden, dan anggota DPR RI. Demokrasi harus dimaknai bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika rakyat sudah memberi mandat kepada wakil rakyat untuk memegang kekuasaan, maka wakil rakyat tersebut harus berjuang untuk mensejahterakannya.

Memang kita akan menemui jalan terjal menuju demokrasi yang berkeadilan dan berkesejahteran. Jalan demokrasi sudah kita pilih. Tinggal bagaimana kita menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan kita.

Negeri yang makmur ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi negeri sekarat dan miskin. Dan ini sudah terlihat dengan penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan rakyat Indonesia belum menikmati kekayaan alam yang ada di perut bumi nusantara ini.

Kita memang tidur di atas emas, tembaga, timah, bauksit, batu bara, gas, dan kekayaan alam lainya, namun kita tidak menikmati itu semua. Hutan. sawah, kebun yang membentang di tanah Indonesia ini, bukan milik rayat, tetapi milik konglomerat.

Akankah demokrasi menemukan jalannya, yaitu jalan keadilan dan kesejahteraan. Ataukah sebaliknya, jika demokrasi tidak mampu mengatasi itu semua, maka demokrasi akan menemukan jalan buntu atau bahkan akan kembali ke sistem otoriter.

Demokrasi yang tidak menemukan bentuknya akan ditinggalkan dan dilupakan. Demokrasi yang tidak sesuai harapan rakyat juga akan menuai kebencian dan kegaduhan.

Kita akan menghadapi pesta demokrasi Pilpres dan Pileg serentak untuk pertama kalinya dan terbesar di tahun 2019. Tidak ada kata lain. Pemilihan Presiden dan anggota DPR/DPD/DPRD serentak menjadi langkah yang baik bagi proses demokratisasi di Indonesia. Momentum tersebut jangan hanya dijadikan sebagai momentum lima tahunan. Tetapi harus digunakan untuk mencari pemimpin terbaik.  

Dalam demokrasi belum tentu yang terpilih adalah yang terbaik. Paling tidak kita sudah mempersiapkan diri untuk mencari atau mendukung figur yang pantas untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan. Jika salah memilih resikonya terlalu besar. Berdiam diri juga bukan merupakan sikap yang bijak. Momentum demokrasi harus menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang pro rakyat dan mau serta mampu memperjuangkan nasibnya.

Buat apa pemilu dilakukan tiap lima tahun sekali jika tidak ada perubahan bagi bangsa ini. Buat apa demokrasi dipilih jika tidak mampu menjadikan keadilan sebagai landasan. Dan buat apa bangga dengan segala prosedur dan mekanisme demokrasi jika masyarakat masih makan terasi.

Perjuangan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk merealisasikan keadilan dan kesejahteran harus terus dijaga. Jangan sampai transisi demokrasi yang sudah berjalan ini dirusak oleh tangan-tangan kotor, sehingga transisi demokrasi menjadi ternodai. Jika transisi demokrasi tidak dijaga, maka kita akan kembali menjadi negara otoriter.

 

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta)


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

PPP Apresiasi TNI - Polri Tangani KKB

Sabtu, 18 November 2017 06:07 WIB

Djan Faridz mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam Operasi Satgas Terpadu Penanggulangan KKB di Papua.


Gus Ipul-Anas Konsolidasi dengan PDIP

Sabtu, 18 November 2017 05:44 WIB

Sekitar 1.500 pengurus PDIP di tingkat kota, seluruh anggota DPRD, seluruh pengurus 31 kecamatan dan 156 kelurahan akan menghadiri forum itu


KPAI: Jangan Terprovokasi Dugaan Malapraktik Jessica

Sabtu, 18 November 2017 05:15 WIB

Hasil yang didapatkan dari penelusuran KPAI, RS Adam Malik telah melakukan prosedur operasi standar dalam penanganan Jessica.


Pileg 2019, PKB Targetkan 100 Kursi di DPR

Sabtu, 18 November 2017 04:36 WIB

Pada Pemilu Anggota DPR RI 2014, PKB meraih suara sebanyak 11 juta, sehingga pada Pemilu 2019, cak Imim mengharapkan lebih dari itu.


PAN: Wajar Kiai Terlibat Proses Pilkada Jatim

Sabtu, 18 November 2017 04:11 WIB

Menurut Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPW PAN Jatim Keterlibatan kiai dalam Pilkada Jatim merupakan bentuk keterpanggilan.


TNI Amankan Mortir Aktif Temuan Warga di Sukabumi

Sabtu, 18 November 2017 04:00 WIB

Mortir itu pertama kali ditemukan oleh warga yang diketahui bernama Tohasin saat sedang mencari barang bekas di sekita Sungai Cibandang


Organda: Taksi Online Harus Ikuti Aturan

Sabtu, 18 November 2017 03:32 WIB

Dengan aturan pemerintah yang juga diterapkan kepada taksi online, persaingan antara taksi konvensional dengan online dapat makin sehat


Mahfud MD Tegaskan Sikap Politik KAHMI Independen

Sabtu, 18 November 2017 03:15 WIB

Kahmi dan HMI tidak akan mengambil sikap politik partisan, melainkan politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar


Tiga Parpol di Kabupaten Bandung Terancam Gagal Ikut Pemilu

Sabtu, 18 November 2017 03:01 WIB

Ketiga parpol yang terancam tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 diketahui pada Rapat Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi KPU.


Tragis, Empat Warga Ketapang Tewas di Dalam Sumur

Sabtu, 18 November 2017 02:41 WIB

Peristiwa itu bermula ketika keempat korban menguras sumur di lingkungan lembaga pendidikan Islam di Dusun Tobedes Laok.


Khofifah Beri Santunan Korban Longsor Jember

Sabtu, 18 November 2017 02:23 WIB

Santunan tersebut diberikan Menteri Sosial di sela-sela kegiatan kuliah umum pelatihan kader lanjut PMII


Jokowi: Indonesia Perlu Keseimbangan Kebijakan Luar Negeri

Sabtu, 18 November 2017 01:56 WIB

Upaya menciptakan keseimbangan dalam kebijakan politik luar negeri tersebut mendapatkan respon positif dari pemimpin Timur Tengah


Pelanggaran Dalam Operasi Zebra Tembus 3.800 Kasus

Sabtu, 18 November 2017 01:44 WIB

Kebanyakan pelanggaran dilakukan kendaraan roda dua karena ketidaklengkapan surat menyurat.


BNN Sulbar: Narkoba Merusak Otak

Sabtu, 18 November 2017 01:30 WIB

Indonesia saat ini dinyatakan pemerintah darurat narkoba karena terdapat 66 jenis narkoba yang masuk dan beredar di negara ini


Di Lebanon, Prajurit TNI Indobatt Latih Tentara UNIFIL dan LAF

Sabtu, 18 November 2017 01:18 WIB

Pelatihan Joint Urban Combat Training tersebute merupakan salah satu program dari PBB