News / Hukum / Berita

KPK Pelajari Surat yang Dilayangkan Setya Novanto

akurat logo
Yudi Permana
Rabu, 13 September 2017 22:31 WIB
Share
 
KPK Pelajari Surat yang Dilayangkan Setya Novanto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. AKURAT.CO

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari surat yang dilayangkan Ketua DPR RI Setya Novanto, terkait permintaan perihal penundaan proses penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Pasalnya pihak Novanto (sapaan akrabnya) sedang menghadapi sidang prapradilan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Surat tersebut sudah kita terima, tentu perlu dipelajari terlebih dahulu oleh pimpinan, dan kami secara internal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

Ia mengatakan, terkait surat tersebut, KPK akan mencermati, dan melakukan pembahasan, karena perihal suratnya itu adalah aspirasi atau pengaduan masyarakat.

"Bagaimana prosesnya sampai surat itu keluar, dan apakah itu keputusan bersama di DPR, tentu itu bukan domain KPK untuk menanggapi. Saya kira itu lebih tepat mengacu pada proses yang ada di DPR," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, posisi KPK dalam kaitan kasus Setya Novanto saat ini, adalah proses hukum yang akan terus berjalan, dan juga surat yang diterima itu akan dipelajari.

"Kami lebih pada posisi kurang lebih dua hal, yang pertama proses hukum akan terus berjalan. Kami hormati proses praperadilan tersebut, dan secara paralel penyidikan tetap kami lakukan. Yang kedua surat yang kami terima ini tentu akan kami pelajari," tuturnya.

Febri menegaskan bahwa proses praperadilan merupakan proses yang terpisah dengan proses penyidikan.

"Sampai dengan hari ini kami masih agendakan pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN). Dan surat panggilan berikutnya juga sudah kita sampaikan pada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.

Pihaknya, lanjut dia, telah mengharapkan pada saat dijadwalkan kembali, Setya Novanto untuk hadir menjalani pemeriksaan di KPK.

"Tentu kami berharap yang bersangkutan sudah sehat, dan penuhi panggilan yang sudah kami layangkan," ujar Febri.

Selain itu ia menyatakan bahwa KPK telah menerima surat dari DPR RI, tertanggal 12 September 2017 perihal aspirasi atau pengaduan masyarakat.

Surat itu ditujukan pada Ketua KPK dan ditembuskan pada sejumlah pihak, yaitu pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III, dan pihak pengadu.

"Jadi kalau dibaca dari isi surat ini, pihak DPR dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Bapak Fadli Zon, menyampaikan bahwa sebelumnya saudara Setya Novanto sebagai pihak pengadu, sebagai masyarakat itu mengirimkan surat pada DPR agar kemudian DPR menyampaikan surat kepada KPK atau menyampaikan permohonan yang disampaikan oleh Setya Novanto tersebut kepada KPK," tuturnya.

Ia juga menyatakan bahwa surat itu terkait dengan dua hal, yaitu proses praperadilan yang sedang berjalan, dan juga proses penyidikan yang juga sedang berjalan di KPK.

"Jadi isi surat pada pokoknya pimpinan DPR atau Wakil Ketua DPR RI atau Korpolkam menerima surat dari saudara Setya Novanto pada 7 September 2017 perihal pemberitahuan proses hukum praperadilan dan pemeriksaan oleh KPK atas nama Setya Novanto," kata Febri.

Dalam surat tertanggal 7 September tersebut, kata Febri, dikemukakan sekitar empat poin yang secara umum terkait proses praperadilan yang sudah didaftarkan dan diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan proses pemeriksaan yang sedang berjalan di KPK.

"Kemudian dalam surat tertanggal 7 September tersebut, pada poin 4 juga disebutkan bahwa terkait dengan surat panggilan KPK pada 6 September 2017 kepada saudara Setya Novanto, sebagai warga masyarakat Setya Novanto menghormati proses hukum dan selalu taat dengan proses itu," ucap Febri.

Selanjutnya, kata Febri, Setya Novanto memohon pada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan surat pemberitahuan pada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dan melakukan penundaan pemeriksaan kepada Setya Novanto.

Sebelumnya seperti diketahui, KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []


Editor. Ainurrahman

Sumber. Antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Manajer Sunu Buka Suara Mengenai Hubungan Umi Pipik dengan Sunu

Sabtu, 25 November 2017 08:56 WIB

Benarkah Umi Pipik nikah sirih dengan Sunu? ini kata manajer Sunu


Ribuan Siswa Biak Peringati Hari Guru Nasional di Sekolah

Sabtu, 25 November 2017 08:51 WIB

Ribuan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, Papua memperingati hari guru Nasional


PGRI Kaltim Minta Kesejahteraan Guru Lebih Ditingkatkan

Sabtu, 25 November 2017 08:45 WIB

Sebagai provinsi yang mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, tentu Kaltim harusnya sudah mumpuni dalam aspek kesejahteraan guru


Pemkab Badung Apresiasi Guru Honorer Beri Gaji Sesuai UMK

Sabtu, 25 November 2017 08:43 WIB

Pemkab Badung, Bali, akan mengapresiasi para guru honor yang memenuhi jam mengajar dengan memberikan gaji sesuai UMK


Siapakah Militan Sinai yang Diduga Menyerang Masjid al-Rawda?

Sabtu, 25 November 2017 08:37 WIB

Serangan militan di masjid al-Rawda, Bir al-Abed, Sinai Utara, Mesir, terjadi secara mengejutkan dan brutal hingga menewaskan 235 orang


Sedang Jalani Program Bayi Tabung? Tetaplah Berhubungan Badan

Sabtu, 25 November 2017 08:35 WIB

Hubungan badan dikhawatirkan mengganggu transfer embrio yang memakan waktu selama 48 jam hingga dua pekan.


Singapura Kagumi Sumsel Tanpa Konflik

Sabtu, 25 November 2017 08:31 WIB

Singapura mengagumi provinsi Sumatera Selatan tanpa konflik sehingga perkembangan pembangunan cukup pesat.


Paduan Suara dan Orkestra Ramaikan Peringatan Hari Guru di Kemendikbud

Sabtu, 25 November 2017 08:24 WIB

Gubernur DKI Jakarata Anies Rasyid Baswedan yang juga mantan Mendikbud dijadwalkan mengisi acara tersebut


Masjid yang Diserang Militan Sinai Biasa Digunakan Pengikut Tasawuf

Sabtu, 25 November 2017 08:10 WIB

Beberapa kelompok militan, termasuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menganggap tasawuf sebagai bid'ah


Warna Bibir Ungkapkan Banyak Hal Tentang Kesehatan

Sabtu, 25 November 2017 08:05 WIB

Tak hanya mata, ternyata warna bibir bisa jadi deteksi masalah di tubuh lho.


Twitter Kembangkan Fitur Bookmark

Sabtu, 25 November 2017 07:51 WIB

Twitter telah mencoba sejumlah desain dan menentukan satu yang paling mudah untuk dinavigasikan dengan mengujinya kepada komunitas.


Kader PAN Desak Rusli Matdian Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Sabtu, 25 November 2017 07:46 WIB

Sejumlah kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mendesak Ketua DPD Rusli Matdian agar mengundurkan diri.


Kamu Pecinta Kopi? Yuk Datang ke Toraja Coffee House

Sabtu, 25 November 2017 07:44 WIB

Kopi Toraja mendapat tempat di hati masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun juga di kancah Internasional.


Jennifer Dunn Dihujat, Hotman Paris: Orang Lain Punya Istri 4 Boleh

Sabtu, 25 November 2017 07:39 WIB

Kenapa orang lain punya istri empat boleh. Kan agama saya mengizinkan. Sudah itu aja.


Bangkitkan Sensasi Seks dengan Pola Pikir Erotis

Sabtu, 25 November 2017 07:32 WIB

Pola pikir bukan hanya berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan semata. Dalam urusan seks, pola pikir pasangan juga sangat penting.