News / Kolom / Berita
Kolom

Pajak dan Kembalinya Underground Economy

akurat logo
Bhima Yudhistira Adhinegara
Selasa, 12 September 2017 08:59 WIB
Share
 
Pajak dan Kembalinya Underground Economy
Bhima Yudistira Adinegara. Dok Pribadi

AKURAT.CO, Seorang pengusaha di daerah tampak gusar, ia menghitung lagi berapa biaya pajak yang dikeluarkan paska ikut tax amnesty. Program yang katanya pengampunan dosa pajak itu ternyata justru mencekik pengusaha kecil. Tagihan pajak jadi bengkak berkali lipat setelah mengaku dosa di program tax amnesty. Setelah lama berpikir akhirnya si pengusaha timbul niatan untuk mangkir dari membayar pajak. Cerita tersebut hanyalah ilustrasi dari keresahan para pengusaha yang masuk ‘jebakan batman’ karena sudah ikut program tax amnesty.

Awalnya tax amnesty diniatkan untuk menyasar wajib pajak kakap yang menyimpan harta diluar negeri. Asumsi yang digunakan ada dana sebesar Rp11.450 triliun milik WNI terparkir di luar negeri. Seiring perkembangan tax amnesty hingga periode akhir 2017 karena gagal memulangkan dana luar negeri atau repatriasi maka target operasi pun berubah. Pengusaha terutama UMKM dalam negeri jadi sasaran empuk perburuan tax amnesty. Pada akhir cerita jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty hanya 562 ribu orang. Jika asumsinya 500 ribu orang merupakan wajib pajak pribadi, maka wajib pajak yang ikut hanya mencapai 1,81% dari 27,63 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Jumlah tersebut jelas mengecewakan.

Saat ini Pemerintah sedang berpikir keras, lubang tikus mana lagi yang bisa disasar. Target pajak untuk tahun 2018 pun tidak main-main yakni Rp1.609 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN-P 2017, maka ada kenaikan sekitar Rp136 triliun. Pertanyaanya lalu darimana uang sebanyak itu diperoleh? Padahal tahun depan sudah tidak ada lagi program seperti tax amnesty. Jika Pemerintah mengandalkan keterbukaan informasi alias mengintip rekening bank antar Negara tentu tidak bakal instan. Setidaknya butuh waktu 3-5 tahun uang dari keterbukaan pajak masuk kantong Pemerintah. Otomatis yang paling mungkin saat ini adalah mengejar wajib pajak pribadi yang terlanjur ikut tax amnesty. Utak atik batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang pastinya akan menimbulkan protes hingga berburu pajak artis, selebgram, sampai e-commerce semua dilakukan. Perburuan dikebun binatang pun dimulai.

 Kembalinya Underground Economy

Bicara soal underground economy, Penulis selalu teringat novel karya Moammar Emka yang berjudul ‘Jakarta Undercover’. Novel itu cukup bagus memotret kondisi perekonomian masyarakat yang terjebak pada bisnis prostitusi di Jakarta. Mulai dari PSK kelas hotel berbintang atau club mewah hingga kelas pinggiran rel kereta api. Perputaran uang dari bisnis prostitusi pun terbilang cukup besar. Masalahnya bisnis haram tersebut tidak tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara umum underground economy diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara legal maupun ilegal yang terlewat dari penghitungan PDB. Karena sama-sama tidak nampak, aktivitas ekonomi bawah tanah sering diasosiasikan dengan prostitusi, narkoba, pencucian uang atau transaksi barang haram lainnya. Padahal underground economy dimensi nya bisa lebih luas lagi tergantung perspektif mana yang digunakan. Dalam persoalan pajak underground economy bisa diasosiasikan dengan transaksi ekonomi yang tidak tercatat dalam pelaporan pajak.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Sri Juli Asdiyanti dalam Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan Tahun 2016 soal Underground Economy di Indonesia cukup menarik. Besaran underground economy diprediksi mencapai 8,33% dari total PDB. Sementara pendapatan pajak yang hilang setara 1% dari total PDB Indonesia di tahun 2013. Angka ini diprediksi akan bertambah besar seiring pengejaran pajak yang makin agresif. Kalau masyarakat merasa terancam karena pajak makin agresif, bisa jadi underground economy marak lagi. Banyak transaksi yang dilakukan dibawah tangan alias tanpa pelaporan pajak. Membeli rumah misalnya tanpa ke notaris, asalkan saling percaya transaksi bisa berlanjut. Begitu juga jual beli mobil bekas tanpa balik nama pemilik.

Kondisi ini akan mematahkan teori bahwa tax amnesty yang berupaya mengungkap praktik underground economy akan sia-sia. Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan cara petugas pajak mengejar potensi penerimaan Negara sampai ke ranah privasi (mengintip rekening bank) justru menjadi defensif. Alih-alih menjadi taat lapor pajak alias tax compliance nya naik, WP pribadi dikhawatirkan justru makin menghindari pelaporan pajak. Dus, tax ratio bakal stagnan di 11%.

Komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat pun seakan tidak terjalin mesra. Misalnya wacana perubahan PTKP yang belum final dilempar ke media. Sementara Pemerintah saling tuding asal ide merubah PTKP berasal dari Menteri Keuangan, Dirjen Pajak atau jatuh begitu saja dari langit?

Oleh karena itu Pemerintah sebaiknya memikirkan dampak pengejaran pajak yang agresif ini bagi psikologis masyarakat. Jangan sampai penerimaan pajak justru turun alias kontraproduktif karena masyarakat malah takut dengan petugas pajak. Dibandingkan menggunakan alur komunikasi yang sifatnya represif dan menyasar WP Pribadi kecil, lebih baik Pemerintah putar otak untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan asing yang diduga memanipulasi laporan keuangan sehingga pemasukan PPh badan lebih besar. Sekedar mengingatkan lagi bahwa tahun 2016 Dirjen Pajak pernah membuat heboh dengan mengumumkan adanya 2.000 perusahaan asing yang tidak membayar pajak selama 10 tahun. Harusnya perburuan pajak perusahaan asing jadi prioritas.

Kemudian Pemerintah juga bisa fokus menarik pajak dari perusahaan digital besar. Setelah memajaki Google, tentu berikutnya ada Facebook dan perusahaan sejenis lainnya. Kemudian ekstensifikasi atau perluasan objek kena cukai seperti kantong plastik, minuman berpemanis jangan sampai lolos lagi di 2018 setelah sebelumnya tidak berhasil dipungut.[]

(Penulis adalah peneliti INDEF)

 


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Anies Dihalau Paspampres, Ketua SC: Saya yang Salah

Senin, 19 Februari 2018 15:23 WIB

Ia menegaskan tak ada maksud tertentu melainkan hanya salah paham saja.


Roro Fitria Sempat Ikut Pesta Narkoba Saat Jadi Duta Anti Narkoba

Senin, 19 Februari 2018 15:17 WIB

Ia awalnya menolak, tapi akhirnya ketagihan setelah mencoba.


Kelompok Radikal Masih Jadi Ancaman Prinsip Toleransi

Senin, 19 Februari 2018 15:17 WIB

Yang dilakukan kelompok radikal menghadapi tahun politik yang kini semakin memanas.


Jalani 150 Kali Operasi, Kista di Dagu Bocah Ini Tak Kunjung Hilang

Senin, 19 Februari 2018 15:15 WIB

Meskipun sudah ratusan kali dioperasi, Ryder tidak bisa sembuh dari penyakit langka yang dideritanya.


Ini Desa-desa yang Terdampak Abu Letusan Gunung Sinabung

Senin, 19 Februari 2018 15:09 WIB

Aktivitas vulkanologi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, Jumat (19/2) mengalami peningkatan ekstrem


Nikita Mirzani Singgung Keimanan Artis yang Tertangkap Narkoba

Senin, 19 Februari 2018 15:07 WIB

Nikita yakin artis yang terjerat narkoba karena pengaruh lingkungan dan pergaulan.


Selamat! Rinni Wulandari Lahirkan Anak Pertama

Senin, 19 Februari 2018 15:07 WIB

Kabar bahagia datang dari pasangan Rinni Wulandari dan Kevin Julian.


Bamsoet Kutuk Keras Pelaku Teror ke Pemuka Agama

Senin, 19 Februari 2018 15:04 WIB

Kekerasan kapada tokoh agama berpotensi memicu perpecahan antar-umat beragama.


Benarkan Ada PK Ahok, MA: Sidang Pertama Pekan Depan

Senin, 19 Februari 2018 14:58 WIB

Permohonan PK diajukan secara tertulis oleh Ahok melalui penasehat hukumnya


Wah, Suami Unggah Foto Laudya Cynthia Bella Tanpa Hijab

Senin, 19 Februari 2018 14:58 WIB

Emran sepertinya sudah kangen. Saat ini Bella di Indonesia.


Mandiri Gaet UGM Kembangkan Tenaga Kriya Perbankan

Senin, 19 Februari 2018 14:55 WIB

Sinergi ini akan memberikan peluang yang lebih baik kepada tenaga kriya dalam meningkatkan karir, baik di Bank Mandiri maupun di tempat lain


JK Beri Peringatan Usai SUGBK Mengalami Kerusakan

Senin, 19 Februari 2018 14:53 WIB

Jusuf Kalla menghimbau agar masyarakat Indonesia bisa menjaga fasilitas-fasilitas milik negara ini.


Campina Ice Cream Bayar Utang ke Swiss Life

Senin, 19 Februari 2018 14:52 WIB

Perseroan telah melunasi utang pada 15 Februari 2018 lalu


Mabes Gelar Rapat Vicon Untuk Bahas Pengamanan Ulama

Senin, 19 Februari 2018 14:49 WIB

Penyerangan kepada tokoh agama makin sering terjadi.


Usai Sidang, Tiga Terdakwa Kasus First Travel Diteriaki Penipu dan Dajjal

Senin, 19 Februari 2018 14:44 WIB

Ketiga terdakwa hanya menunduk malu.