News / Hukum / Berita
Pansus Angket KPK

Adie Massardi: KPK Hanya Perlu Diformat Ulang

akurat logo
Bayu Primanda Putra
Selasa, 12 September 2017 05:26 WIB
Share
 
Adie Massardi: KPK Hanya Perlu Diformat Ulang
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adie Massardi (batik). www.aktual.com

AKURAT.CO, KPK perlu pembenahan, lantaran sejauh ini, KPK dinilai belum pernah menyentuh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adie Massardi yang menyinggung bahwa KPK kerap kali luput mengawasi kasus suap di perusahaan besar asing yang diduga melakukan suap kepada para pejabat hingga kasus pengemplangan pajak.

"Padahal dari skandal penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan tempo hari, polisi mencatat ada sekitar 150 perusahaan, belasan diantaranya perusahaan besar asing, yang manipulasi pajaknya diarsiteki Gayus," ujar Adhie Massardi saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (11/9).

Menurut Adie, KPK setelah didesak sejumlah LSM dan tokoh pendukungnya, barulah KPK masuk dalam kasus mafia pajak itu. Akan tetapi, setelah KPK masuk untuk mengusut, justru kasus-kasus tersebut malah menguap.

"Tapi anehnya, setelah KPK masuk (ke dalam pengusutan kasus suap) belasan perusahaan asing pengemplang pajak, itu raib secara misterius," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mantan Jubir Presiden Gusdur itu mengaku bahwa dirinya sejak awal memang mengetahui bahwa KPK yang diinisiasi Bank Dunia sebagai bagian dari MoU IMF dengan pemerintah (orde baru) pada 1997 memang didesain hanya untuk memberantas korupsi yang dilakukan pejabat lokal, memberikan jaminan negara-negara donor (Bank Dunia) agar tidak dikorupsi.

Itulah sebabnya KPK yang mendapat sumbangan sangat besar dari luar negeri tidak mungkin berani menyentuh perusahaan-perusahaan asing yang banyak 'main mata' dengan pejabat negara dalam mengeruk kekayaan alam di negeri ini.

Padahal setiap tahun, negara dirugikan ratusan triliun rupiah oleh perusahaan-perusahaan asing itu, baik di sektor pajak maupun bagi hasil yang tidak adil, serta permainan penggantian biaya operasi (cost recovery).

Hal tersebut terlihat ketika Menteri ESDM Jero Wacik diciduk KPK, melengkapi OTT KPK terhadap Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini pada Agustus 2013 silam, banyak orang menyangka KPK akan segera masuk ke gurita korupsi di sektor migas dan mineral yang dilakukan perusahaan asing raksasa.

"Tapi saya sangat kecewa, karena KPK menghindar dari berurusan dengan perusahaan asing, dan memilih menjebloskan Jero Wacik dengan skandal korupsi ecek-ecek, yakni pemakaian kas operasional kementerian di masa lalu, yaitu di Kementerian Pariwisata," kata Adie.

Oleh karena itu, KPK menurut Adie, tidak harus dibubarkan melainkan hanya cukup diformat ulang dan dianggarkan keuangannya oleh DPR, agar ke depannya bisa lebih produktif lagi dan tidak melulu menunggu dana dari asing.

"Jadi KPK hanya perlu diformat ulang, dan DPR harus mengalokasikan dana besar untuk KPK, agar tidak ada alasan bagi lembaga ini meminta dana dari asing, sehingga memiliki keberanian menumpas korupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing itu." ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa ke depan, KPK harus berani menindak koruptor yang lebih besar lagi ketimbang para koruptor negeri yang disetir oleh oknum asing.

"Jangan beraninya kepada koruptor lokal, yang notabene merupakan hasil didikan perusahaan-perusahaan asing itu," pungkas Adie.[]‎


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

IDI Tegaskan Analisa Kesehatan Setnov Tak Berdasarkan Sosmed

Senin, 20 November 2017 00:38 WIB

Tim IDI yang diterjunkan bertugas untuk memberikan 'second opinion' dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter RSCM.


Inter vs Atalanta: Fakta dan Data Tim Sesama Biru-Hitam

Senin, 20 November 2017 00:30 WIB

Kedua tim sama mempunyai kostum ciri khas biru-hitam.


Babak I: Will Hughes Bikin Debut Moyes Tertinggal

Senin, 20 November 2017 00:13 WIB

David Moyes berdiri di tepi lapangan dalam debutnya untuk West Ham United.


Setya Novanto Akhirnya Resmi Ditahan KPK

Minggu, 19 November 2017 23:57 WIB

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dinyatakan tidak perlu lagi dilakukan perawatan"


Panglima TNI: Ulama Indonesia Ajarkan Umatnya Melindungi Umat Lain

Minggu, 19 November 2017 23:47 WIB

Ulama di Indonesia selalu memberikan tausiyah kepada umatnya untuk menjadi seorang muslim yang cinta bangsa dan NKRI


Si Penakluk Nadal-Federer Mencari Pembalasan Dendam

Minggu, 19 November 2017 23:32 WIB

Grigor Dimitrov unggul head to head dengan skor 4-1 atas David Goffin.


Sampdoria Berikan Kekalahan Kedua untuk Juventus

Minggu, 19 November 2017 23:24 WIB

Selisih angka antara Juventus di posisi kedua dan Napoli pada posisi pertama klasemen Liga Serie A Italia melebar menjadi empat angka.


Pengamat: Kampanye Hitam Untungkan Bupati Ipong

Minggu, 19 November 2017 23:09 WIB

Semakin "dikuyo-kuyo" kandidat biasanya akan memperoleh efek mellow yang baik dipemilih Jawa.


PKS Dorong Pesantren Bisa Jadi Tulang Punggung Indonesia

Minggu, 19 November 2017 23:00 WIB

"Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan ulama, pesantren dan umat Islam dalam memerdekakan republik"


Pencuri Rumah Kosong Beraksi, Satu Unit Motor dan Laptop Raib

Minggu, 19 November 2017 22:56 WIB

Pelaku adalah spesialis pencurian Rumsong.


Tiba di Rumah Mertua, Kahiang Ayu Disambut Tarian Onang-onang

Minggu, 19 November 2017 22:49 WIB

Keduanya disambut dengan tarian Onang-onang khas Mandailing. Dua orang pesilat diiringi tabuhan gendang menyambut iring-iringan rombongan.


Maju Pilgub, Herman Deru Akan Mewakafkan Dirinya untuk Sumsel

Minggu, 19 November 2017 22:47 WIB

Untuk membangun Sumsel harus mendahulukan rasa saling menghargai, bahu membahu dan bersatu.


KPK Tunggu Rekomendasi Dokter Soal Penahanan Setnov

Minggu, 19 November 2017 22:22 WIB

"Sabar ya kita tunggu dulu KPK mengikuti apa rekomendasi dokter"


Pengacara Setnov Dilaporkan ke KPK, AAN: Salah Kamar

Minggu, 19 November 2017 22:15 WIB

Pasalnya, Fredrich Yunadi tak pantas dikenakan pasal 21 lantaran tindakannya dianggap tak merintangi penyidikan KPK.


Tanda Verifikasi Mulai Dihapus Twitter untuk Akun "Bermasalah"

Minggu, 19 November 2017 22:09 WIB

Bagi Twitter, lambang verifikasi pada akun yang mereka setujui merupakan gambaran mengenai platform media sosial mikroblog tersebut.