PBB Apresiasi Indonesia Tingkatkan Perlindungan Migran di Luar Negeri

akurat logo
Yohanes Antonius Corebima
Rabu, 06 September 2017 15:19 WIB
Share
 
PBB Apresiasi Indonesia Tingkatkan Perlindungan Migran di Luar Negeri
Ilustrasi TKI . Istimewa

AKURAT. CO,  Wakil Pemerintah Indonesia menghadiri dialog dengan Komite Pekerja Migran PBB pada tanggal 5 dan 6 September 2017. Dialog yang berlangsung di Markas PBB di Jenewa, Swiss, tersebut terkait dengan Laporan Pertama Indonesia atas implementasi Konvensi PBB mengenai Buruh Migran. 

Pemerintah Indonesia yang di Wakili Staf ahli Menaker Bidang Kerjasama Internasional, Sekretaris Utama BNP2TKI dan Direktur Perlindungan WNI-BHI Kementerian Luar Negeri.

Mengawali dialog tersebut, Pelapor untuk Indonesia (country rapporteur), Can Uver, atas nama Komite menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya sistematis yang dilakukan Indonesia ke arah peningkatan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. 

“Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara pengirim tenaga kerja lainnya dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri”, ungkap Can Uver, anggota Komite Pekerja Migran PBB  asal Turki, Rabu (6/9).

Beberapa hal yang menjadi sorotan Komite dan dapat dijelaskan dengan baik oleh wakil Indonesia antara lain mengenai revisi undang-undang perlindungan pekerja migran yang lebih merefleksikan nilai-nilai Konvensi, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah, kerjasama internasional dan bilateral di bidang perlindungan pekerja migran, pengelolaan remitansi, kekerasan terhadap pekerja migran wanita, kasus-kasus perdagangan manusia, penanganan kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat madani, khususnya LSM. 

“Perlindungan pekerja migran dilakukan Pemerintah Indonesia secara inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk LSM. Bahkan dalam penyusunan Laporan Awal inipun LSM dilibatkan”, ungkap Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemlu, yang selama setahun terakhir mengkoordinasikan persiapan laporan tersebut.

Terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri, wakil Indonesia menyampaikan bahwa upaya perlindungan yang diberikan sudah jauh melampaui batas kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Buruh Migran maupun Konvensi Wina. 

Namun, perlindungan tersebut tidak dapat diberikan secara maksimal tanpa dukungan negara tujuan atau negara penerima, karena perlindungan di luar negeri harus diberikan dengan menghormati hukum setempat. 

Selain dihadiri anggota delegasi lainnya dari unsur Kantor Staf Presiden, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan wakil Pemda Kabupaten Wonosobo, hadir pula sebagai pengamat dalam dialog tersebut sejumlah wakil LSM Indonesia seperti Migrant Care dan SARI.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

PPP Apresiasi TNI - Polri Tangani KKB

Sabtu, 18 November 2017 06:07 WIB

Djan Faridz mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam Operasi Satgas Terpadu Penanggulangan KKB di Papua.


Gus Ipul-Anas Konsolidasi dengan PDIP

Sabtu, 18 November 2017 05:44 WIB

Sekitar 1.500 pengurus PDIP di tingkat kota, seluruh anggota DPRD, seluruh pengurus 31 kecamatan dan 156 kelurahan akan menghadiri forum itu


KPAI: Jangan Terprovokasi Dugaan Malapraktik Jessica

Sabtu, 18 November 2017 05:15 WIB

Hasil yang didapatkan dari penelusuran KPAI, RS Adam Malik telah melakukan prosedur operasi standar dalam penanganan Jessica.


Pileg 2019, PKB Targetkan 100 Kursi di DPR

Sabtu, 18 November 2017 04:36 WIB

Pada Pemilu Anggota DPR RI 2014, PKB meraih suara sebanyak 11 juta, sehingga pada Pemilu 2019, cak Imim mengharapkan lebih dari itu.


PAN: Wajar Kiai Terlibat Proses Pilkada Jatim

Sabtu, 18 November 2017 04:11 WIB

Menurut Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPW PAN Jatim Keterlibatan kiai dalam Pilkada Jatim merupakan bentuk keterpanggilan.


TNI Amankan Mortir Aktif Temuan Warga di Sukabumi

Sabtu, 18 November 2017 04:00 WIB

Mortir itu pertama kali ditemukan oleh warga yang diketahui bernama Tohasin saat sedang mencari barang bekas di sekita Sungai Cibandang


Organda: Taksi Online Harus Ikuti Aturan

Sabtu, 18 November 2017 03:32 WIB

Dengan aturan pemerintah yang juga diterapkan kepada taksi online, persaingan antara taksi konvensional dengan online dapat makin sehat


Mahfud MD Tegaskan Sikap Politik KAHMI Independen

Sabtu, 18 November 2017 03:15 WIB

Kahmi dan HMI tidak akan mengambil sikap politik partisan, melainkan politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar


Tiga Parpol di Kabupaten Bandung Terancam Gagal Ikut Pemilu

Sabtu, 18 November 2017 03:01 WIB

Ketiga parpol yang terancam tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 diketahui pada Rapat Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi KPU.


Tragis, Empat Warga Ketapang Tewas di Dalam Sumur

Sabtu, 18 November 2017 02:41 WIB

Peristiwa itu bermula ketika keempat korban menguras sumur di lingkungan lembaga pendidikan Islam di Dusun Tobedes Laok.


Khofifah Beri Santunan Korban Longsor Jember

Sabtu, 18 November 2017 02:23 WIB

Santunan tersebut diberikan Menteri Sosial di sela-sela kegiatan kuliah umum pelatihan kader lanjut PMII


Jokowi: Indonesia Perlu Keseimbangan Kebijakan Luar Negeri

Sabtu, 18 November 2017 01:56 WIB

Upaya menciptakan keseimbangan dalam kebijakan politik luar negeri tersebut mendapatkan respon positif dari pemimpin Timur Tengah


Pelanggaran Dalam Operasi Zebra Tembus 3.800 Kasus

Sabtu, 18 November 2017 01:44 WIB

Kebanyakan pelanggaran dilakukan kendaraan roda dua karena ketidaklengkapan surat menyurat.


BNN Sulbar: Narkoba Merusak Otak

Sabtu, 18 November 2017 01:30 WIB

Indonesia saat ini dinyatakan pemerintah darurat narkoba karena terdapat 66 jenis narkoba yang masuk dan beredar di negara ini


Di Lebanon, Prajurit TNI Indobatt Latih Tentara UNIFIL dan LAF

Sabtu, 18 November 2017 01:18 WIB

Pelatihan Joint Urban Combat Training tersebute merupakan salah satu program dari PBB