News / Hukum / Berita

Minim Keahlian Penyebab TKI Terlibat Masalah Hukum

akurat logo
Yohanes Antonius Corebima
Kamis, 24 Agustus 2017 20:39 WIB
Share
 
Minim Keahlian Penyebab TKI Terlibat Masalah Hukum
Ilutrasi TKI . Istimewa

AKURAT.CO, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Muhamad Iqbal mengatakan terjadinya kasus hukum pada tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri karena 70 persen pekerja itu tidak memiliki atau rendah keahlian.

"Dari jumlah WNI di luar negeri sekitar sembilan juta, 80 persen TKI. Sayangnya dari jumlah itu, 70 persen tidak memiliki keahlian," kata Iqbal Kamis (24/8).

Dia mengatakan itu pada acara bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bekerja sama dengan Pemprov Sumatra Utara.

Oleh karena tidak ada atau rendah keahlian seperti hanya memiliki ijazah SD bahkan tidak punya dan tidak bisa baca tulis akibatnya sering menimbulkan kasus hukum.

"Akibatnya kasus TKI menjadi penyumbang terbesar dalam permasalahan WNI di luar negeri," katanya.

Iqbal menegaskan, banyaknya permasalahan TKI, bukan semata kesalahan pekerja.Melainkan, katanya, akibat ketidakmampuan para pemangku kepentingan yang berkompeten dalam membuat tata kelola yang baik dalam pengiriman TKI.

"Harusnya TKI yang diberangkatkan sudah siap secara mental, pendidikan maupun keahliannya," katanya.

Dia mengakui, kasus TKI terbanyak terjadi di Malaysia dan Arab Saudi karena tenaga kerja lebih banyak ke negara itu.

Untuk menekan angka kasus hukum TKI, ujar Iqbal, pada tahun 2016, Kemenlu mengubah strategi dalam perlindungan WNI di luar negeri yaitu dengan lebih mengarah pada memperjuangkan hak-hak WNI di luar negeri.

Hingga Desember 2016, katanya, telah diupayakan pengembalian hak-hak WNI termasuk TKI sekitar Rp92 miliar dari tahun 2015 yang sampai Rp112 miliar.
Dia mengungkapkan, ada empat strategi yang dilakukan Kemenlu dalam melakukan perlindungan WNI di luar negeri.

“Strategi itu memberikan perhatian khusus kepada pekerja rumah tangga, anak buah kapal, sektor konstruksi dan sektor lain yang secara alamiah memiliki tingkat kerentanan permasalahan yang tinggi,”katanya lagi.

Dalam perlindungan WNI, Kemenlu juga mendorong pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang peduli di luar negeri.

"Kalau hanya mengandalkan Kemenlu untuk melindungi WNI, jelas tidak mampu karena keterbatasan dalam banyak hal." Tukasnya.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

PPP Apresiasi TNI - Polri Tangani KKB

Sabtu, 18 November 2017 06:07 WIB

Djan Faridz mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri dalam Operasi Satgas Terpadu Penanggulangan KKB di Papua.


Gus Ipul-Anas Konsolidasi dengan PDIP

Sabtu, 18 November 2017 05:44 WIB

Sekitar 1.500 pengurus PDIP di tingkat kota, seluruh anggota DPRD, seluruh pengurus 31 kecamatan dan 156 kelurahan akan menghadiri forum itu


KPAI: Jangan Terprovokasi Dugaan Malapraktik Jessica

Sabtu, 18 November 2017 05:15 WIB

Hasil yang didapatkan dari penelusuran KPAI, RS Adam Malik telah melakukan prosedur operasi standar dalam penanganan Jessica.


Pileg 2019, PKB Targetkan 100 Kursi di DPR

Sabtu, 18 November 2017 04:36 WIB

Pada Pemilu Anggota DPR RI 2014, PKB meraih suara sebanyak 11 juta, sehingga pada Pemilu 2019, cak Imim mengharapkan lebih dari itu.


PAN: Wajar Kiai Terlibat Proses Pilkada Jatim

Sabtu, 18 November 2017 04:11 WIB

Menurut Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPW PAN Jatim Keterlibatan kiai dalam Pilkada Jatim merupakan bentuk keterpanggilan.


TNI Amankan Mortir Aktif Temuan Warga di Sukabumi

Sabtu, 18 November 2017 04:00 WIB

Mortir itu pertama kali ditemukan oleh warga yang diketahui bernama Tohasin saat sedang mencari barang bekas di sekita Sungai Cibandang


Organda: Taksi Online Harus Ikuti Aturan

Sabtu, 18 November 2017 03:32 WIB

Dengan aturan pemerintah yang juga diterapkan kepada taksi online, persaingan antara taksi konvensional dengan online dapat makin sehat


Mahfud MD Tegaskan Sikap Politik KAHMI Independen

Sabtu, 18 November 2017 03:15 WIB

Kahmi dan HMI tidak akan mengambil sikap politik partisan, melainkan politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar


Tiga Parpol di Kabupaten Bandung Terancam Gagal Ikut Pemilu

Sabtu, 18 November 2017 03:01 WIB

Ketiga parpol yang terancam tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 diketahui pada Rapat Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi KPU.


Tragis, Empat Warga Ketapang Tewas di Dalam Sumur

Sabtu, 18 November 2017 02:41 WIB

Peristiwa itu bermula ketika keempat korban menguras sumur di lingkungan lembaga pendidikan Islam di Dusun Tobedes Laok.


Khofifah Beri Santunan Korban Longsor Jember

Sabtu, 18 November 2017 02:23 WIB

Santunan tersebut diberikan Menteri Sosial di sela-sela kegiatan kuliah umum pelatihan kader lanjut PMII


Jokowi: Indonesia Perlu Keseimbangan Kebijakan Luar Negeri

Sabtu, 18 November 2017 01:56 WIB

Upaya menciptakan keseimbangan dalam kebijakan politik luar negeri tersebut mendapatkan respon positif dari pemimpin Timur Tengah


Pelanggaran Dalam Operasi Zebra Tembus 3.800 Kasus

Sabtu, 18 November 2017 01:44 WIB

Kebanyakan pelanggaran dilakukan kendaraan roda dua karena ketidaklengkapan surat menyurat.


BNN Sulbar: Narkoba Merusak Otak

Sabtu, 18 November 2017 01:30 WIB

Indonesia saat ini dinyatakan pemerintah darurat narkoba karena terdapat 66 jenis narkoba yang masuk dan beredar di negara ini


Di Lebanon, Prajurit TNI Indobatt Latih Tentara UNIFIL dan LAF

Sabtu, 18 November 2017 01:18 WIB

Pelatihan Joint Urban Combat Training tersebute merupakan salah satu program dari PBB