News / Hukum / Berita
Kasus Setya Novanto

KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto

akurat logo
Muslimin
Senin, 17 Juli 2017 20:52 WIB
Share
 
KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan). AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, KPK belum membicarakan soal penahanan Setya Novanto yang baru saja ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 di Kemendagri.

"Kami belum bicara soal penahanan, kami masih bicara soal tentang peningkatan status terhadap seseorang ke tingkat penyidikan, terkait dengan kegiatan lain nanti kami akan informasikan lebih lanjut," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Febri menyatakan KPK akan menginformasikan lebih lanjut terkait kapan penahanan terhadap Setya Novanto itu dilakukan.

"Nanti akan kami informasikan lebih lanjut tentu saja kami menunggu informasi dari tim penyidik yang sudah ditunjuk untuk penanganan perkara ini," ucap Febri.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Agus, Setnov yang saat penganggaran dan pelaksanaan KTP-E itu berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, berperan melalui seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa KTP-E. SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-E," tambah Agus.

Agus menegaskan bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dua terdakwa sebelumnya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Setnov berperan sejak perencanaan.

"Diduga perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa," tambah Agus.


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Sedang Jalani Program Bayi Tabung? Tetaplah Berhubungan Badan

Sabtu, 25 November 2017 08:35 WIB

Hubungan badan dikhawatirkan mengganggu transfer embrio yang memakan waktu selama 48 jam hingga dua pekan.


Singapura Kagumi Sumsel Tanpa Konflik

Sabtu, 25 November 2017 08:31 WIB

Singapura mengagumi provinsi Sumatera Selatan tanpa konflik sehingga perkembangan pembangunan cukup pesat.


Paduan Suara dan Orkestra Ramaikan Peringatan Hari Guru di Kemendikbud

Sabtu, 25 November 2017 08:24 WIB

Gubernur DKI Jakarata Anies Rasyid Baswedan yang juga mantan Mendikbud dijadwalkan mengisi acara tersebut


Masjid yang Diserang Militan Sinai Biasa Digunakan Pengikut Tasawuf

Sabtu, 25 November 2017 08:10 WIB

Beberapa kelompok militan, termasuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menganggap tasawuf sebagai bid'ah


Warna Bibir Ungkapkan Banyak Hal Tentang Kesehatan

Sabtu, 25 November 2017 08:05 WIB

Tak hanya mata, ternyata warna bibir bisa jadi deteksi masalah di tubuh lho.


Twitter Kembangkan Fitur Bookmark

Sabtu, 25 November 2017 07:51 WIB

Twitter telah mencoba sejumlah desain dan menentukan satu yang paling mudah untuk dinavigasikan dengan mengujinya kepada komunitas.


Kader PAN Desak Rusli Matdian Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Sabtu, 25 November 2017 07:46 WIB

Sejumlah kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mendesak Ketua DPD Rusli Matdian agar mengundurkan diri.


Kamu Pecinta Kopi? Yuk Datang ke Toraja Coffee House

Sabtu, 25 November 2017 07:44 WIB

Kopi Toraja mendapat tempat di hati masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun juga di kancah Internasional.


Jennifer Dunn Dihujat, Hotman Paris: Orang Lain Punya Istri 4 Boleh

Sabtu, 25 November 2017 07:39 WIB

Kenapa orang lain punya istri empat boleh. Kan agama saya mengizinkan. Sudah itu aja.


Bangkitkan Sensasi Seks dengan Pola Pikir Erotis

Sabtu, 25 November 2017 07:32 WIB

Pola pikir bukan hanya berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan semata. Dalam urusan seks, pola pikir pasangan juga sangat penting.


Menyusui Bisa Cegah Alergi Makanan pada Bayi

Sabtu, 25 November 2017 07:29 WIB

ASI merupakan antibody alami yang bisa mencegah bayi terserang penyakit.


Nasdaq dan S&P 500 Berakhir Menguat

Sabtu, 25 November 2017 07:29 WIB

Sesi perdagangan yang dipersingkat untuk libur, karena Wall Street terus mempertimbangkan risalah Federal Reserve dari pertemuan terakhirnya


Emas Berjangka Turun Akibat Aksi Ambil Untung

Sabtu, 25 November 2017 07:24 WIB

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun 4,9 dolar AS atau 0,38 persen, menjadi menetap di 1.287,30 dolar AS per ounce


Bengkulu Tetapkan APBD 2018 Rp3,15 triliun

Sabtu, 25 November 2017 07:23 WIB

Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu menetapkan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 senilai Rp3,15 triliun


Investor Resah Akibatkan Dollar AS Lesu

Sabtu, 25 November 2017 07:20 WIB

Karena para investor masih mempertimbangkan risalah pertemuan terakhir Federal Reserve.