News / Hukum / Berita

Jaksa Diduga Melanggar KUHAP karena Tidak Hadirkan Saksi Kunci

akurat logo
Yudi Permana
Rabu, 14 Maret 2018 18:21 WIB
Share
 
Jaksa Diduga Melanggar KUHAP karena Tidak Hadirkan Saksi Kunci
Ilustrasi. AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba.

AKURAT.CO, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa kemarin (13/3) telah menggelar persidangan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam Persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum terdakwa Christoforus Richard, yakni Teguh Samudera, I Wayan Sudirta dan Sirra Prayuna menemui kejanggalan dan ketidakadilan di dalam proses persidangan perkaranya.

"Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rauf dari Kejaksaan Agung, tidak menghadirkan saksi kunci Eny Sulaksono," kata I Wayan Sudirta dalam keterangan konfrensi pers, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/3). Majelis Hakim kasus ini terdiri dari Kartim Haeruddin, Aris Bawono Langgeng, dan R Lim Nurohim.

Sebelumnya Richard didakwa melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen terkait perkara perdata yang dimenangkannya di tingkat kasasi.

Menurut I Wayan, JPU telah melanggar pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP, karena tidak menghadirkan Saksi Eny Sulaksono yang namanya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Saksi ini tidak dipanggil ke persidangan, dan BAP juga tidak dibacakan di depan persidangan oleh JPU. Itu pelanggaran fatal!. Sementara setelah pembacaan dakwaan pada Selasa kemarin, penasehat hukum meminta agar saksi Eny Sulaksono agar dipanggil kembali berdasarkan pasal tersebut diatas, yang seharusnya wajib dikabulkan, tetapi ditolak oleh JPU dan Majelis Hakim,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Penasehat Hukum, tugas hakiki seorang Jaksa adalah mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari kesalahan terdakwa. Sebab pada sidang kemarin, tim Penasehat Hukum telah berusaha membantu JPU dengan meminta agar menghadirkan saksi Eny Sulaksono.

"Tetapi JPU menolak, sedangkan hal ini merupakan kewajiban dari JPU. Dengan demikian JPU telah menurunkan kualifikasinya sebagai Jaksa yang merupakan penegak hukum yang mencari keadilan," katanya.

"Dan seolah-olah sudah menjadi perwakilan dari kepentingan Pelapor. Maka atas kejadian tersebut telah menunjukkan bahwa penegakan keadilan yang merupakan tugas utama dari seorang Jaksa telah diabaikan pada persidangannya," lanjut dia.

Ia juga mengatakan, dalam persidangan, kerugian atas tindakan JPU yang tidak melaksanakan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP tidak boleh dibebankan kepada terdakwa Christoforus Richard. Hal tersebut diakibatkan adanya ketidak maksimalan yang mampu menimbulkan dalam membuat pledoi, yang diakibatkan ketidakhadiran Saksi Eny Sulaksono.

“Kami menjadi korban. Korban ketidak adilan untuk kepentingan pragmatis," ujar I Wayan selaku Penasehat Hukum terdakwa.

Pihak Penasehat Hukum menambahkan bahwa dalam penegakan hukum, Jaksa berperan dalam dua hal. Pertama mewakili negara dalam penuntutan. Kedua, mewakili kepentingan masyarakat.

"Masyarakat tidak bisa dilihat dari aspek kepentingan pelapor saja, Tapi juga dari aspek kepentingan terdakwa dalam mencari dan menemukan kebenaran matriil," tegasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, ada keseimbangan antara kepentingan pelapor dan terlapor. Hal itu dapat terlihat dalam konstruksi surat dakwaan yang dibuat JPU pada 30 September 2013 merupakan dasar dari tuduhan terhadap terdakwa Christoforus Richard.

Namun, menurut I Wayan, jaksa tidak melihat bahkan mengabaikan fakta terkait akta yang dibuat di hadapan notaris Eny Sulaksono mengenai pembatalan direksi.

"Notaris tersebut, kembali kami tegaskan, tidak diajukan ke hadapan persidangan untuk didengar keterangannya. Jika pengajuan tersebut dilakukan, maka peristiwa ini mampu menemukan titik terang, dalam hal legal standing yang dimiliki untuk menjual asset PT. NRW, yang merupakan persoalan utama dari terwujudnya persidangan tersebut," ucapnya.

"Hal tersebut dinyatakan dengan argumen bahwa Eny Sulaksono merupakan saksi penting dalam pembuatan akta 18 dan 19 mengenai pembatalan pengangkatan Judio Jose Rizal sebagai direktur dari PT. NRW," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya ditingkat kasasi. Tapi belakangan kliennya dipidanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kliennya diduga melanggar pasal 263 KUHP Terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT. Nusantara Raga Wisata. []


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Jon Favreau Konfirm Hadir diAvengers 4

Kamis, 26 April 2018 10:28 WIB

Jon Favreau mungkin tidak muncul di Avengers: Infinity War, tapi...


MUI Soroti Banjirnya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia

Kamis, 26 April 2018 10:25 WIB

MUI: Masih banyaknya tenaga kerja lokal berkemampuan yang bisa mengisi formasi pekerjaan tertentu.


Rupiah Masih Lembek, Dekati Level Rp14.000 per USD

Kamis, 26 April 2018 10:19 WIB

Reza: Imbal hasil sejumlah obligasi AS membuat ruang pergerakan Rupiah kian sempit dan menutup peluang untuk terjadinya balik arah


IHSG Masih Belum Melek Awal Perdagangan

Kamis, 26 April 2018 10:16 WIB

Dalam pembukaan perdagangan Kamis (26/4) menghasilkan transaksi perdagangan mencapai Rp350,44 miliar.


Preview: Jalan Terjal Arsenal Dapatkan Kado Perpisahan

Kamis, 26 April 2018 10:15 WIB

Kemenangan akan menjadi kado terindah bagi Arsene Wenger yang akhir musim ini meninggalkan bangku kepelatihan Arsenal.


Padukan Musik dan eSports, Festival Hyperplay 2018 Segera Hadir

Kamis, 26 April 2018 10:10 WIB

Untuk ranah eSports, festival tersebut menggelar turnamen League of Legends.


Palak Sopir Truk, Empat Preman Kampung Diciduk Polisi

Kamis, 26 April 2018 10:09 WIB

Kawanan tersebut tertangkap basah saat tengah memalak sopir yang sedang melintas


Semburan Api di Sumur Minyak Padam, Muncul Semburan Gas Setinggi 70 Meter

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Api padam dengan sendirinya sekitar pukul 05.00 WIB pagi tadi.


Pemerintah Klaim Harga Pangan Jelang Bulan Puasa Terpantau

Kamis, 26 April 2018 10:05 WIB

Pemerintah tetapkan HET beras medium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram.


Bamsoet Minta Perpres TKA Tidak Dipolitisasi

Kamis, 26 April 2018 09:56 WIB

Ketua DPR: Selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia.


Apa Kabar 8 Blok WK Migas Terminasi?

Kamis, 26 April 2018 09:45 WIB

Nicke: Proses pengambil alihan delapan WK migas tersebut sedang berjalan, dalam satu bulan ke depan 3 dari 8 WK sudah dialihkan ke Pertamina


PSSI Jelaskan Alasan Kembali Tunjuk Indra Sjafri Sebagai Pelatih

Kamis, 26 April 2018 09:42 WIB

Indra Sjafri kembali dipercaya menukangi Timnas Indonesia U-19.


Anies Baswedan: Satpol PP Siap Kawal Pilkada Serentak

Kamis, 26 April 2018 09:36 WIB

Anies berharap Satpol PP dan Satlinmas dapat menjaga ketentraman dan ketertiban sebelum atau saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.


Tiga Kelompok Industri Ini Bisa Dapat Tax Allowance, Apa Saja?

Kamis, 26 April 2018 09:35 WIB

Pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan 'tax allowance' dan akan tertuang pada revisi PP No 18 Tahun 2015.


Pemkab Tangerang Gandeng Swasta Optimalkan Pemasaran Produk Unggulan UMKM

Kamis, 26 April 2018 09:29 WIB

Maesyal: Masih banyak pengusaha UMKM lokal yang belum memanfaatkan internet untuk pemasaran sehingga pembeli hanya dari kalangan terbatas.