News / Kolom / Berita
100 Hari Kinerja Anies-Sandi

Bongkar Pasang Kebijakan Penataan Kawasan Tanah Abang

akurat logo
Ridwansyah Rakhman
Rabu, 24 Januari 2018 19:39 WIB
Share
 
Bongkar Pasang Kebijakan Penataan Kawasan Tanah Abang
Ilustrasi Tanah Abang. Candra Nawa

AKURAT.CO, Tanah Abang merupakan salah satu pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara. Segala komponen untuk bisa disebut sebagai pasar ada semua di kawasan ini, mulai pusat perbelanjaan, tempat pemotongan hewan, bahkan pekerja seks komersil kalangan bawah yang kerap terlihat di malam hari.

Sebagai lokasi dengan bermacam problematika, hingga kini belum ada pemimpin ibu kota yang mampu membereskan permasalahan di kawasan tersebut. Upaya penataan kawasan Tanah Abang bukan kali pertama dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan jajarannya. Sebelumnya pada masa jabatan Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama, kawasan Tanah Abang menjadi perhatian khusus baik oleh gubernur maupun pihak kepolisian.

Hampir seluruh jajaran satuan polisi Pamong Praja dikonsentrasikan untuk menjaga kawasan Tanah Abang steril dari pedagang kaki lima.

Pada 11 Agustus 2013, Pemerintah Provinsi DKI menutup pasar kambing yang berada tepat di bagian bawah Blok G. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa memasukkan para pedagang kaki lima (PKL) ke dalam Blok G. Pada masa tersebut sempat terjadi konflik vertikal antara pedagang kambing dengan petugas Satpol PP. Beberapa kali terjadi keributan yang menelan korban baik dari warga maupun Satpol PP.

Pada April 2015, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berupaya mengurai kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan umum dengan menerapkan sistem scan barcode di tiap angkutan umum. Hanya angkutan umum yang lolos barcode boleh melintas di kawasan Tanah Abang, namun hal ini tidak berjalan mulus.

Selanjutnya, hal lain yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi keberadaan parkir liar, di mana petugas dinas perhubungan melakukan patroli tiap hari untuk memastikan tidak ada lahan yang dijadikan lokasi parkir liar.

Saat ini, di era kepemimpinan Anies-Sandi, penataan kawasan Tanah Abang juga dilakukan dengan merubah kebijakan 360 derajat. Jika pada masa Ahok – panggilan Basuki Tjahaja Purnama – pemerintah sekuat tenaga untuk memasukkan PKL ke dalam pasar Blok G. Di masa kepemimpinan Anies-Sandi, pedagang diberikan ruang untuk berjualan di tengah jalan Jatibaru.

Jika melihat persoalan utama di kawasan Tanah Abang sedikitnya ada enam penyebab kesemrawutan. Yang pertama adalah pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian lahan, kedua banyaknya angkot yang berhenti di sembarang tempat, ketiga kemacetan menjadi celah bagi pedagang asongan yang menjual minuman dan rokok untuk mengais rejeki di tengah jalan.

Penyebab ke empat yakni kuli panggul barang yang kadang menggunakan sebagian jalan untuk membawa barang tekstil dari pasar ke kios ekspedisi. Yang kelima adalah kios ekspedisi itu sendiri, di mana untuk menunggu truk pengangkut penuh, pihak ekspedisi memarkir truknya di kawasan Tanah Abang. Dan yang keenam adalah pangkalan ojek.

Berdasarkan pantauan AKURAT.CO di lokasi, kesemrawutan Tanah Abang terlihat dari  pembawa barang yang menggunakan troli, kegiatan bongkar muat perusahaan ekspedisi, angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa aturan, belum lagi bus besar yang ngetem di depan pasar Blok G. Selain itu pedagang minuman dan makanan ringan juga menyumbangkan kesemrawutan di kawasan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Terkait masalah di atas, pemerintah sempat memberikan beberapa wacana untuk mengurai kesemrawutan. Di antaranya adalah membatasi jam operasional ekspedisi di mana perusahaan ekspedisi baru bisa beroperasi mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Wacana ini pernah dilontarkan Saifullah ketika masih menjabat Wali Kota Jakarta Pusat.

Wacana lain juga sempat keluar dari mantan Kasatpol PP Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi, yang saat itu menilai kesemrawutan Tanah Abang bisa diurai jika tidak ada kendaraan pribadi yang melintas di kawasan itu. Artinya, pemerintah harus menyiapkan kendaraan dari perempatan Karet Bivak, kemudian dari perempatan Sarinah, Jalan KS Tubun dan Jalan Cideng. Dengan demikian, kawasan Tanah Abang akan steril.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai bahwa selama ini kawasan Tanah Abang hanya dijadikan ujicoba oleh pemerintah Provinsi DKI. Ketika Jokowi menjabat Gubernur, kawasan Tanah Abang menjadi perhatian. Namun, kini yang dilihat hanya upaya penertiban dan penataan kawasan tersebut tanpa mencari akar masalahnya.

Seharusnya, jika memang sudah ditemukan akar permasalahan, pemerintah bisa memberikan solusi, antara lain melakukan pendataan ulang terhadap pemilik kios.

Kemudian mengenai parkir, pemerintah harus tegas terhadap pengelola kawasan Tanah Abang. Artinya, pemerintah bisa mendesak pengelola kawasan tersebut untuk menyediakan lahan parkir yang benar benar manusiawi.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita sebagai warga ibu kota bisa merasakan kenyamanan saat berbelanja di kawasan Tanah Abang? Atau memang kita harus membiasakan diri dengan keadaan seperti saat ini yang bisa dikatakan sangat semrawut.[]

* Ridwansyah, Redaktur News AKURAT.CO


Editor. Sunardi Panjaitan

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Sebanyak Delapan Kereta dari Jakarta Telat Tiba di Madiun

Sabtu, 24 Februari 2018 13:05 WIB

Keterlambatannya cukup parah, rata-rata berkisar antara empat jam hingga delapan jam lebih.


Surat Lamaran Kerja Steve Jobs Dijual Seharga Rp683 Juta

Sabtu, 24 Februari 2018 13:04 WIB

Surat lamaran itu menunjukkan ketertarikan Jobs terhadap teknologi sebelum akhirnya benar-benar menekuni bidangnya tersebut..


Roro Fitria dan Dhawiya Zaida Olahraga Bareng di Penjara

Sabtu, 24 Februari 2018 12:59 WIB

Keduanya sudah saling kenal sebelumnya.


Ilmuwan Ciptakan 'Kostum Happy' Pereda Stress bagi Para Astronot

Sabtu, 24 Februari 2018 12:59 WIB

Astronot di luar angkasa tidak hanya merasakan kelelahan fisik, namun juga psikologis.


Buron 17 Bulan, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa di NTT Dibekuk Polisi di Bekasi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:55 WIB

"Pelaku GS berhasil kami bekuk di wilayah Bekasi pada Kamis (22/2) lalu bersama tim dari Polda Metro Jaya,"


Usai Mediasi dengan KPU, Partai Idaman Siap Lanjut ke Sidang Adjudikasi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:53 WIB

Partai Idaman meyakini akan memenangkan gugatannya dalam sidang adjudikasi


Begini Rahasia Bikin Kentang Goreng Ala Restoran Cepat Saji

Sabtu, 24 Februari 2018 12:50 WIB

Bingung kan bagaimana caranya membuat kentang se-renyah restoran cepat saji? Ini rahasianya.


ASN di Banjar Kedapatan Tengah Mengkonsumsi Sabu-sabu

Sabtu, 24 Februari 2018 12:50 WIB

Selain melakukan pemeriksaan di ruang kerja tersangka, petugas juga menggeledah sepeda motor milik keduanya.


Lebih dari 90% Penderita TB di Denpasar Sembuh dari Penyakitnya

Sabtu, 24 Februari 2018 12:49 WIB

Selain pengobatan, ada pemberian bantuan yang diberikan kepada penderita Tuberculosis.


Bikin Ngiler, Beberapa Kuliner Ini Disajikan dalam Mangkuk Buah Segar

Sabtu, 24 Februari 2018 12:48 WIB

Makanan yang disajikan dalam buah segar lebih menarik jika disajikan dalam piring atau yang lainnya.


Pertamina Aceh Monitoring Penggunaan Elpiji Subsidi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:46 WIB

Sidak dan Monitoring dimulai sejak awal Februari 2018 di area Banda Aceh dan terakhir dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018.


BPBD Tangani Jebolnya Tanggul di Area Sungai Cilamaya Karawang

Sabtu, 24 Februari 2018 12:35 WIB

Tanggul sungai jebol karena debit air tinggi, sedangkan tanggul kurang begitu besar, sehingga tanggul tidak kuat menahan air.


PDIP: Keberhasilan Kerja Jokowi Tingkatkan Popularitas Partai

Sabtu, 24 Februari 2018 12:20 WIB

terkait kandidat calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusung partainya, Kordias mengatakan tidak dalam kapasitasnya memberikan pernyat


Pencalonan Jokowi Jadi Capres 2019 Diyakini Dapat Tingkatkan Elektabilitas PDIP

Sabtu, 24 Februari 2018 12:05 WIB

Dia menilai pencapresan Jokowi itu memunculkan simbiosis mutualisme, karena di satu sisi PDI Perjuangan diuntungkan dari "Jokowi Effect".


Bawaslu Gelar Sidang Mediasi antara Partai Idaman dengan KPU

Sabtu, 24 Februari 2018 11:47 WIB

Sebelumnya, KPU menyatakan partai Idaman tidak lolos dalam proses verifikasi untuk ikut menjadi peserta di Pemilu 2019