100 Hari Kinerja Anies-Sandi

Soal Reklamasi, DPRD DKI Minta Anies-Sandi Belajar Soal Pengelolaan Pemerintahan

akurat logo
Arief Munandar
Rabu, 24 Januari 2018 19:06 WIB
Share
 
Soal Reklamasi, DPRD DKI Minta Anies-Sandi Belajar Soal Pengelolaan Pemerintahan
Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kedua kiri) dan Syahrial (kiri) bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (kedua kanan) dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo (kanan) memberikan pemaparan tentang 100 Hari Kinerja Anies-Sandi di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, kompleks DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (24/1).. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

AKURAT.CO, Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP menyoroti permintaan pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, Teluk Jakarta oleh Gubernur Anies kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Anies-Sandi belajar tentang pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan. Pasalnya, HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta.

"Kalaupun ingin mencabut, Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana," kata Gembong dalam jumpa media di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/1).

Kemudian, lanjut Gembong, mereka harus menjelaskan mengapa harus dicabut. Jika melanggar aturan dia sebaiknya menjelaskan dahulu. 

"Parahnya, alasan lain dari Anies-Sandi yakni soal kewenangan Menteri. Memang benar menteri bisa membatalkan tapi apa alasannya," ujarnya.

Oleh karena itu, melalui Gembong, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan begitu, Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

"Maka dalam menghadirkan kebijakan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pertahanan Nasional menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk membatalkan penerbitan dan menunda Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau hasil reklamasi, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, jika pihaknya membatalkan HGB pulau hasil reklamasi di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, maka akan terjadi ketidakpastian hukum.

"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (10/1).[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Sebanyak Delapan Kereta dari Jakarta Telat Tiba di Madiun

Sabtu, 24 Februari 2018 13:05 WIB

Keterlambatannya cukup parah, rata-rata berkisar antara empat jam hingga delapan jam lebih.


Surat Lamaran Kerja Steve Jobs Dijual Seharga Rp683 Juta

Sabtu, 24 Februari 2018 13:04 WIB

Surat lamaran itu menunjukkan ketertarikan Jobs terhadap teknologi sebelum akhirnya benar-benar menekuni bidangnya tersebut..


Roro Fitria dan Dhawiya Zaida Olahraga Bareng di Penjara

Sabtu, 24 Februari 2018 12:59 WIB

Keduanya sudah saling kenal sebelumnya.


Ilmuwan Ciptakan 'Kostum Happy' Pereda Stress bagi Para Astronot

Sabtu, 24 Februari 2018 12:59 WIB

Astronot di luar angkasa tidak hanya merasakan kelelahan fisik, namun juga psikologis.


Buron 17 Bulan, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa di NTT Dibekuk Polisi di Bekasi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:55 WIB

"Pelaku GS berhasil kami bekuk di wilayah Bekasi pada Kamis (22/2) lalu bersama tim dari Polda Metro Jaya,"


Usai Mediasi dengan KPU, Partai Idaman Siap Lanjut ke Sidang Adjudikasi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:53 WIB

Partai Idaman meyakini akan memenangkan gugatannya dalam sidang adjudikasi


Begini Rahasia Bikin Kentang Goreng Ala Restoran Cepat Saji

Sabtu, 24 Februari 2018 12:50 WIB

Bingung kan bagaimana caranya membuat kentang se-renyah restoran cepat saji? Ini rahasianya.


ASN di Banjar Kedapatan Tengah Mengkonsumsi Sabu-sabu

Sabtu, 24 Februari 2018 12:50 WIB

Selain melakukan pemeriksaan di ruang kerja tersangka, petugas juga menggeledah sepeda motor milik keduanya.


Lebih dari 90% Penderita TB di Denpasar Sembuh dari Penyakitnya

Sabtu, 24 Februari 2018 12:49 WIB

Selain pengobatan, ada pemberian bantuan yang diberikan kepada penderita Tuberculosis.


Bikin Ngiler, Beberapa Kuliner Ini Disajikan dalam Mangkuk Buah Segar

Sabtu, 24 Februari 2018 12:48 WIB

Makanan yang disajikan dalam buah segar lebih menarik jika disajikan dalam piring atau yang lainnya.


Pertamina Aceh Monitoring Penggunaan Elpiji Subsidi

Sabtu, 24 Februari 2018 12:46 WIB

Sidak dan Monitoring dimulai sejak awal Februari 2018 di area Banda Aceh dan terakhir dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018.


BPBD Tangani Jebolnya Tanggul di Area Sungai Cilamaya Karawang

Sabtu, 24 Februari 2018 12:35 WIB

Tanggul sungai jebol karena debit air tinggi, sedangkan tanggul kurang begitu besar, sehingga tanggul tidak kuat menahan air.


PDIP: Keberhasilan Kerja Jokowi Tingkatkan Popularitas Partai

Sabtu, 24 Februari 2018 12:20 WIB

terkait kandidat calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusung partainya, Kordias mengatakan tidak dalam kapasitasnya memberikan pernyat


Pencalonan Jokowi Jadi Capres 2019 Diyakini Dapat Tingkatkan Elektabilitas PDIP

Sabtu, 24 Februari 2018 12:05 WIB

Dia menilai pencapresan Jokowi itu memunculkan simbiosis mutualisme, karena di satu sisi PDI Perjuangan diuntungkan dari "Jokowi Effect".


Bawaslu Gelar Sidang Mediasi antara Partai Idaman dengan KPU

Sabtu, 24 Februari 2018 11:47 WIB

Sebelumnya, KPU menyatakan partai Idaman tidak lolos dalam proses verifikasi untuk ikut menjadi peserta di Pemilu 2019