News / Politik / Berita

Politik Uang Masih Marak dalam Gelaran Pemilu di Indonesia

akurat logo
Bayu Primanda
Minggu, 14 Januari 2018 13:12 WIB
Share
 
Politik Uang Masih Marak dalam Gelaran Pemilu di Indonesia
Ilustrasi. AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Pemilihan umum yang akan berlangsung di tanah air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang.

Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar.

La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari Gerindra sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

Menurut La Nyalla pertanyaan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor. Dia mengatakan, jika dana tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, maka dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim.

Kejadian ini berbuntut kekecewaan dari La Nyalla yang kini berencana mundur dari keanggotaan Gerindra.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, pengakuan La Nyalla perlu ditelusuri kebenarannya agar praktik politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar.

Dia mengatakan penelusuran dapat dilakukan Satgas antiPolitik Uang yang baru saja dibentuk oleh Polri untuk memastikan Pilkada berlangsung bersih dan berkualitas, Neta mengingatkan jauh sebelum La Nyalla, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi juga mengaku pernah diminta dana sebesar Rp10 miliar untuk bisa memperoleh surat rekomendasi maju di Pilgub Jawa Barat 2018.

Hal ini perlu nendapat perhatian Satgas antiPolitik Uang Polri. Sebab, kata Neta praktik politik uang merupakan salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Dia menilai Satgas antiPolitik Uang Polri perlu menggali keterangan dari La Nyalla atas pengakuannya tersebut.

Kasus La Nyalla dapat menjadi momentum bagi Polri untuk memantau, memburu, dan menciduk para pelaku politik uang di balik Pilkada 2018.

Sehingga keberadaan Satgas antiPolitik Uang Polri benar benar nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebaliknya jika pengakuan adanya politik uang tidak benar, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengklarifikasi hingga melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Seperti diketahui Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian telah membentuk Satgas antiPolitik Uang untuk mencegah terjadinya politik uang pada tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2018.

Satgas yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akan mengawasi empat tahapan Pilkada yakni tahap pencalonan, tahap pemilihan, tahap penetapan calon terpilih hingga tahap pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun isu politik uang dalam Pilkada 2018 juga turut ditanggapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menyatakan mahar politik dan politik uang dalam pemilihan umum menciderai proses demokrasi dan berpotensi memicu praktik korupsi.

Mahalnya biaya maju sebagai kepala daerah bisa memicu kepala daerah tersebut melakukan korupsi untuk mengembalikan "modal" kampanyenya, jika terpilih di kemudian hari.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sejauh ini telah menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai dugaan adanya praktik politik uang jelang Pilkada Serentak 2018.

Febri mengingatkan jika ada penyelenggara negara yang disinyalir melakukan praktik korupsi jekang Pilkada, maka masyarakat dapat melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menekankan, KPK akan menelaah setiap laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan politik uang yang bersinggungan dengan korupsi.

Butuh terobosan Publik tentu sudah bosan dengan isu politik uang. Masalah ini perlu diselesaikan secara serius oleh pihak-pihak berwenang, secara bersama-sama hingga tuntas.

Jangan sampai, publik menjadi apatis terhadap keberlangsungan proses demokrasi pemilu.

Pengamat Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan sejatinya praktik politik uang dalam pilkada telah menjadi rahasia umum.

Arfianto juga menjelaskan bahwa publik telah mengetahui bahwa dalam proses pencalonan di konstestasi politik saat ini, khususnya Pilkada memerlukan uang.

Dana dengan jumlah fantastis yang biasanya disediakan diawal itu umumnya akan digunakan baik untuk kebutuhan kampanye hingga dana membayar saksi saat pencoblosan berlangsung.

Arfianto berpandangan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat sebuah terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar.

KPU perlu mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik, terkait dari mana asal dana kampanye, hingga alokasi penggunaanya.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parpol dan calon kepada publik. Sehingga parpol pendukung dan calon kepala daerah tidak hanya mengumbar janji, tapi juga dipaksa untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pilkada serentak.

Menurutnya, parpol dan calon kepala daerah dapat menginformasikan aliran dana melalui website, baliho, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan semenjak ditetapkan oleh KPUD sebagai pasangan calon peserta pilkada, hingga selesainya penyelenggaraan pilkada.

Dia menekankan transparansi dalam pendanaan kampanye penting demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.[]


Editor. Gema Trisna Yudha

Sumber. ANTARA

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

BI: PR Besar Perekonomian NTB, Harus Kembangkan Sektor Pertanian dan Pariwisata

Sabtu, 21 April 2018 10:41 WIB

BI perwakilan NTB melihat bahwa sektor pariwisata dipastikan akan menjadi motor baru ekonomi NTB



Anggaran Double Track Kereta Api Palembang Capai Triliun Rupiah

Sabtu, 21 April 2018 10:34 WIB

Pembangunan double track Kereta Api di Palembang untuk meningkatkan produktifitas angkutan batu bara


Preview: WBA dan Liverpool Bertekad Jaga Momentum

Sabtu, 21 April 2018 10:32 WIB

Liverpool ingin menjaga momentum ketika menyambangi markas WBA.


Trump Protes Harga Minyak Melambung Tinggi

Sabtu, 21 April 2018 10:31 WIB

Harga minyak AS turun hampir 1,2 persen ke level 67,50 dolar AS per barel.


Peringati Hari Kartini, Wanita Korban Kekerasan Gelar Lomba Mengaji

Sabtu, 21 April 2018 10:30 WIB

Memanfaatkan momentum Hari Kartini untuk mengingat semangat juang kaum wanita.


Imbal Hasil Obligasi Dongkrak Dolar AS

Sabtu, 21 April 2018 10:16 WIB

Imbal hasil pada surat utang negara AS dua tahun mencapai 2,457 persen.


Perempuan Minang, Berjuang Melawan Ketidakadilan

Sabtu, 21 April 2018 10:10 WIB

Perempuan Minangkabau pada masa lalu bergerak dan berjuang mengubah diri untuk berkemajuan dengan berbagai cara melawan ketidakadilan


Tedjo Eddy Ingatkan Dampak Buruh China di Indonesia

Sabtu, 21 April 2018 09:43 WIB

TKA asal China banyak yang membawa narkoba masuk ke Indonesia


KRAS Pelajari Program CSR Semen Padang

Sabtu, 21 April 2018 09:41 WIB

KRAS berkunjung ke Semen Padang untuk mempelajari penerapan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan standar ISO 26000 SR.


Reaksi Ferguson dan Klopp soal Pengunduran Diri Wenger

Sabtu, 21 April 2018 09:32 WIB

Ferguson dan Klopp berbicara soal keputusan Wenger untuk mengundurkan diri.


Suku Bunga Acuan yang Dipertahankan Berdampak Positif ke Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 21 April 2018 09:25 WIB

BI pertahankan suku bunga acuan demi menjaga pertumbuhan ekonomi ekonomi Indonesia, pun tantangan ekonomi global semakin kuat.


Perekonomian NTB 'Mengkilap' Sepanjang 2017, Ini Bukti dari BI

Sabtu, 21 April 2018 09:12 WIB

Kinerja ekonomi NTB juga membaik, dari kesejahteraan masyarakat kemiskinan terus menurun, tercatat dari 23,8% di 2008, di 2017, jadi 15,05%.


TNI Kembali Evakuasi Tiga Guru dari Tembagapura

Sabtu, 21 April 2018 09:12 WIB

Proses evakuasi berjalan lancar tanpa gangguan dan hambatan termasuk dari KKSB


Beri Pelatihan Wartawan, BI Sosialisasikan Posisi Kebijakan Moneternya

Sabtu, 21 April 2018 09:01 WIB

Pelatihan wartawan oleh BI adalah untuk sosialisasikan posisi BI dalam pengambilan kebijakan moneter di tengah situasi ekonomi saat ini