Menkes: Jika Terbukti, Rumah Sakit Tempat Setnov Dirawat Dicabut Izinnya

AKURAT.CO, Menteri Kesehatan RI Nila F Moeleok mengatakan pihaknya bisa mencabut izin Rumah Sakit dimana tersangka kasus mega proyek KTP-El Setya Novanto sempat dirawat saat mengalami kecelakaan apabila terbukti benar menghalang-halangi proses penyidikan perkara terkait.

"Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal. Kalau hukumannya dari kami, cabut izin," kata Nila di Jakarta, Juamt (12/1).

Nila mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah Rumah Sakit tersebut terbukti melanggar aturan atau tidak.

“Nanti kita lihat juga, ternyata ada kesalahan, kalau rumah sakit tentu dari kami betul (beri sanksi) kalau dia (RS) salah. Ya tentu ada aturan teguran, bukan teguran ringan, tapi teguran yang pertama, kedua. Kalau memang, itu kan ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan dulu, betul dia (RS) ranah kriminal, ya kalau hukumannya dari kami cabut izin (RS)," ungkap Nila.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo beserta Frederich Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setya Novanto sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto. Bimanesh telah ditahan KPK sejak Jumat malam.

Menkes menyebut pihaknya masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait terbukti tidaknya ada rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto.

"Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin rumah sakit," kata Nila seperti dikutip dari Antara.

Sementara untuk dokter Bimanesh, Nila menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya etika yang dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai dokter.

"Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut," ujar Menkes.

Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan.[]

---

Editor. Ainurrahman