News / Politik / Berita

Wujudkan Golkar Bersih, Kader Bermasalah Harus Ditindak Tegas

akurat logo
Yudi Permana
Jumat, 12 Januari 2018 06:17 WIB
Share
 
Wujudkan Golkar Bersih, Kader Bermasalah Harus Ditindak Tegas
Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Beringin Diterpa Angin' di Jakarta, Sabtu (25/11). Diskusi tersebut membahas isu pergantian posisi Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) pasca ditahan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi KTP elektronik.. AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, ‎Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa partai golkar harus memberikan tindakan tegas terhadap kader yang tersangkut masalah hukum, terutama kasus tindak pidana korupsi. Tindakan tegas tersebut berupa penonaktifan sementara, baik sebagai pengurus, maupun sebagai Anggota DPR selama menjalani proses hukum. ‎

"Bagaimana nanti sikap golkar terhadap orang-orang yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya, kalau (kader) sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya kira tidak ada pilihan lain, kita harus menyerahkan dengan ikhlas kader yang ditetapkan sebagai tersangka itu untuk mengikuti proses hukum," kata Doli Kurnia, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Sehingga, kata dia, agar golkar ini tidak lagi terkontaminasi seperti kasus yang kemarin menjerat Setya Novanto. Kemudian, lanjut Doli, kader yang terlibat masalah hukum seperti dugaan korupsi, itu akan diproses didalam partainya dalam hal ini golkar.

"Apakah dinonaktifkan dulu. Terus kemudian nanti sampai pada pemberhentian sebagai anggota (kader partai dan DPR) yang kita sesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Dan mekanisme yang kita tetapkan nanti didalam kepengurusan yang baru itu," ucapnya. ‎

Diketahui, beberapa A‎nggota DPR dari fraksi golkar yang tersangkut masalah kasus korupsi dan sudah menjadi tersangka, bahkan terdakwa, seperti Markus Nari, dan Zulfadhli yang perkaranya kini di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Doli, keputusan untuk menonaktifkan dan memberhentikan anggota DPR yang menjadi tersangka dugaan korupsi, akan diputuskan setelah susunan pengurus golkar yang baru telah terbentuk. ‎

"Nanti kan mekanisme atau sikap secara institusi menanggapi kader-kader yang terlibat indikasi kasus korupsi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu akan lebih detail lagi nanti dibahas didalam kepengurusan yang baru," tuturnya.

Namun keputusan tersebut harus sesuai dengan AD ART yang ada di partai golkar. Jangan sampai anggota DPR tersebut tidak di nonaktifan atau diberhentikan dari keanggotan di lembaga legislatif. ‎

"Yang jelas tidak boleh keluar dari AD ART, dan juga kemudian tidak keluar dari azas-azas penegakkan hukum," jelasnya. ‎

Jadi kalau sudah menjadi tersangka, ya saya kira bisa di nonaktifkan sebagai pengurus, yang kemudian di nonaktifkan sebagai anggota DPR, sampai kepada pemecatan," tambah dia. ‎

Akan tetapi aturan tersebut harus diatur dalam rangka mewujudkan golkar bersih, berupa peraturan organisasi partai secara lebih komprehensif. "‎Itu mekanisme yang harus diatur, karena yang sekarang belum ada (peraturannya)," sambungnya. ‎

"Kan baru AD ART, nanti kemudian golkar bersih itu harus diterjemahkan lagi secara detail didalam bentuk-bentuk peraturan organisasi," tegasnya. []‎


Editor. Gema Trisna Yudha

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polisi Ringkus Pria yang Bawa Sabu-sabu 30 Gram

Rabu, 24 Januari 2018 04:26 WIB

Polres Pesawaran menangkap seorang pria berinisial HD karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu.


KPK Minta Mayarakat Laporkan Kandidat Gunakan Politik Uang di Pilkada

Rabu, 24 Januari 2018 04:11 WIB

KPK bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara.


Golkar: Rangkap Jabatan di Kabinet Tak Masalah selama Jokowi Tak Terganggu

Rabu, 24 Januari 2018 03:26 WIB

Saya pikir clear, selama usernya dalam hal ini Presiden Jokowi itu tidak ada masalah


BPBD Mencatat 1.269 Rumah Rusak di Lebak Akibat Gempa

Rabu, 24 Januari 2018 03:07 WIB

Berdasarkan hasil rekapitulasi data sementara tercatat 1.269 rumah mengalami kerusakan akibat gempa tektonik.


Sering Terjadi Kecelakaan, Pemerintah Akan Bentuk Komite Keselamatan Kerja

Rabu, 24 Januari 2018 02:33 WIB

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memastikan segera membentuk Komite Keselamatan Konstruksi Kurangi kecelakaan kerja.


Jokowi Perintahkan TNI-Polri Bentuk Satgas Tangani Wabah Penyakit di Asmat

Rabu, 24 Januari 2018 02:01 WIB

Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri membentuk sebuah satgas untuk menangani wabah penyakit di Asmat, Papua.


KPK Dalami Proses Pembahasan APBD-P Kebumen 2017

Rabu, 24 Januari 2018 01:46 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, untuk mendalami APBD-P Kebumen 2017 tersebut, pihkanya memeriksa tujuh saksi.


Jelang Tahun Politik, Presiden Minta TNI-Polri Tak Eksklusif

Rabu, 24 Januari 2018 01:19 WIB

Presiden Joko Widodo mengatakan soliditas TNI-Polri yang saat ini baik harus tetap dipertahankan.


KPK Periksa ASN Dilingkungan Dinas PU Papua

Rabu, 24 Januari 2018 01:03 WIB

KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi yang bertugas di Dinas PU Papua terkait kasus pembangunan jalan.


Ini yang Dibicarakan Menhan AS dengan Wiranto

Rabu, 24 Januari 2018 00:43 WIB

Saat pertemuanya dengan Menhan AS, Wiranto mengungkapkan bahwa banyak hal dibicarakan.


Gunung Berapi Meletus, Satu Tentara Jepang Tewas

Rabu, 24 Januari 2018 00:36 WIB

Seorang tentara Jepang tewas akibat salju longsor di pusat Jepang.


Panglima TNI Sebut Ada Tiga Tujuan dari Rapim TNI-Polri 2018

Rabu, 24 Januari 2018 00:17 WIB

Menurut Hadi tujuan Rapim itu supaya ada kesamaan pola pikir, sikap, dan tindakan guna mengantisipasi perkembangan situasi di tahun politik.


Taiwan Tak Menepis Kemungkinan Serangan China

Selasa, 23 Januari 2018 23:56 WIB

Beijing telah meningkatkan sikap permusuhan terhadap Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari China.


Ketemuan, Menhan RI dan AS Bicarakan Program Intelijen 'Our Eyes'

Selasa, 23 Januari 2018 23:24 WIB

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatkan akan Kemenhan AS membantu pembentukan program intelijen yang digagas Indonesia.


Ryamizard: Menhan AS Berupaya Cabut Sanksi Terhadap Kopassus

Selasa, 23 Januari 2018 23:12 WIB

Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Amerika Serikat (AS) James Mattis akan mengupayakan pencabutan sanksi terhadap Kopassus.