Aturan Baru, BUMN Bisa Berpindah Ke Swasta Tampa Persetujuan DPR

akurat logo
Dedi Ermansyah
Jumat, 13 Januari 2017 05:57 WIB
Share
 
Aturan Baru, BUMN Bisa Berpindah Ke Swasta Tampa Persetujuan DPR
Agus Pambagyo. (Foto: suarakarya.id).

Jakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

Peraturan tersebut merupakan hasil revisi dari peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Perubahan aturan tersebut ternyata tidak diketahui oleh banyak kalangan, termasuk DPR sendiri.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa dalam PP tersebut perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, tanpa harus persetujuan DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," kata Agus Pambagyo dikutip dari Harianterbit.com, Jum’at (13/1/2017).

Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni:

(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," kata Agus menambahkan.

"Lho ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkap Agus lebih jauh.

Menurut Agus, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

"PP ini sendiri bertentangan undang-undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003," tegasnya.

Disebutkan bahwa bentuk penyertaan modal negara dari APBN bisa berupa saham milik negara di bumn atau di PT. Maka sesuai dengan UU 17/2003 tentang keuangan negara, bila berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR.

Agus memandang, aturan ini menjadi kesalahan baru pemerintahan Jokowi. Intinya, sambung Agus aset negara bisa diberikan ke Swasta.

"Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tambahnya.

"Kemudian dalam aturan tersebut, sama saja pemerintah memperlakukan perusahaan swasta untuk dapat menguasasi Sumber Daya Alam Indonesia," imbuhnya.

Secara konten, PP itu bertentangan dengan UU lainnya dan secara substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara, mengubah BUMN jadi swasta tanpa kendali DPR.

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Bamsoet Kutuk Keras Pelaku Teror ke Pemuka Agama

Senin, 19 Februari 2018 15:04 WIB

Kekerasan kapada tokoh agama berpotensi memicu perpecahan antar-umat beragama.


Benarkan Ada PK Ahok, MA: Sidang Pertama Pekan Depan

Senin, 19 Februari 2018 14:58 WIB

Permohonan PK diajukan secara tertulis oleh Ahok melalui penasehat hukumnya


Wah, Suami Unggah Foto Laudya Cynthia Bella Tanpa Hijab

Senin, 19 Februari 2018 14:58 WIB

Emran sepertinya sudah kangen. Saat ini Bella di Indonesia.


Mandiri Gaet UGM Kembangkan Tenaga Kriya Perbankan

Senin, 19 Februari 2018 14:55 WIB

Sinergi ini akan memberikan peluang yang lebih baik kepada tenaga kriya dalam meningkatkan karir, baik di Bank Mandiri maupun di tempat lain


JK Beri Peringatan Usai SUGBK Mengalami Kerusakan

Senin, 19 Februari 2018 14:53 WIB

Jusuf Kalla menghimbau agar masyarakat Indonesia bisa menjaga fasilitas-fasilitas milik negara ini.


Campina Ice Cream Bayar Utang ke Swiss Life

Senin, 19 Februari 2018 14:52 WIB

Perseroan telah melunasi utang pada 15 Februari 2018 lalu


Mabes Gelar Rapat Vicon Untuk Bahas Pengamanan Ulama

Senin, 19 Februari 2018 14:49 WIB

Penyerangan kepada tokoh agama makin sering terjadi.


Usai Sidang, Tiga Terdakwa Kasus First Travel Diteriaki Penipu dan Dajjal

Senin, 19 Februari 2018 14:44 WIB

Ketiga terdakwa hanya menunduk malu.


Bikin Malu! Justin Bieber Tepis Hp Kemal Palevi

Senin, 19 Februari 2018 14:32 WIB

Justin sebelumnya sudah menolak.


Nazaruddin Pastikan Ganjar dan Anas Ikut Terima Uang e-KTP

Senin, 19 Februari 2018 14:32 WIB

Nazaruddin mengaku melihat secara langsung penyerahan uang tersebut kepada Ganjar.


Polisi Amankan Dua Perawat dan Ribuan Infus

Senin, 19 Februari 2018 14:25 WIB

Otak pencurian infus ini masuk DPO.


Persipura Resmi Datangkan Hilton dan Marcel Sacramento

Senin, 19 Februari 2018 14:25 WIB

Persipura terus berbenah untuk memperbaiki skuat.


300 Personel TNI Ikut Amankan Kampanye Pilkada Damai di Pidie Jaya

Senin, 19 Februari 2018 14:24 WIB

Penguatan pengamanan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri.



Ekonomi Warga Raja Ampat Terdongkrak Karena Berkembangnya Destinasi Wisata

Senin, 19 Februari 2018 14:16 WIB

Sejumlah investor melirik destinasi wisata raja Ampat