News / Hankam / Berita
Industri Pertahanan

Kemandirian Industri Pertahanan Harus Dijaga

akurat logo
Iwan Setiawan
Kamis, 05 Januari 2017 13:50 WIB
Share
 
<p>Kemandirian Industri Pertahanan Harus Dijaga<br></p>
Industri Pertahanan RI.

Jakarta, Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, proses pengadaan alutsista yang memiliki objektivitas pembangunan kekuatan dan kemandirian industri pertahanan harus dapat dijaga bersama dari jebakan persaingan raksasa industri pertahanan dunia.

"Karena dengan jepretan 'paparazzi' akan berujung menjadi ajang benturan kepentingan yang saling menjatuhkan antara komponen bangsa dan memecah belah persatuan," kata Connie, di Jakarta, Kamis (5/1).

Ia berpendapat kinerja korporasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) beberapa tahun terakhir ditengarai menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti laporan yang disajikan sejumlah media tanah air menyebutkan jika PT DI tidak konsisten dalam memenuhi pesan klien. Salah satu pihak yang diduga turut dirugikan oleh PT DI adalah TNI Angkatan Udara.

Ia mencontohkan pengiriman pesawat oleh PT DI yang tidak tepat waktu hingga sangat mengganggu operasional pihak TNI Angkatan Udara.

Connie yang juga Dewan Pembina National Air and Space Power of Indonesia pun meyakini langkah Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna sudah tepat dalam pemilihan alutsista terbaru untuk TNI AU, Helikopter Agusta Westland (AW)-101 buatan Inggris.

Menurut dia, sebagai Presiden Komisaris PT DI, Marsekal TNI Agus Supriatna sadar akan kemampuan PT DI yang masih tertatih dan jelas tidak dapat ditunggu jika dihadapkan pada tuntutan tugas yang wajib dilaksanakan.

"Kasau sudah tepat memilih helikopter AW-101 untuk kepentingan militer dan SAR guna mengganti Super Puma yang habis masa pakainya tahun 2018 nanti. Selain itu, banyak data yang menjelaskan Super Puma atau Cougar bermasalah dimana-mana hingga dilarang terbang di Eropa," tuturnya.

Peneliti di INSS (Institute of National Security Studies), Tel Aviv, Israel ini menambahkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa dari dua unit EC-725 yang telah diserahkan masing-masing ke TNI AU dan dua unit Dauphin AS-355 ke Basarnas, hanya dua yang bisa beroperasi karena dua lainnya juga mengalami kebocoran pada gearbox sehingga sampai hari ini belum dapat dioperasikan.

"Jelas hal ini mengancam pemenuhan tugas pokok pengguna, baik TNI AU maupun Basarnas," ucapnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya sebelumnya, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pengembangan heli PT DI, namun demikian pihaknya membutuhkan heli dengan kapasitas lebih besar yang mampu membawa pasukan, dan pasti sesuai dengan kebutuhan.

Jemi menegaskan bahwa heli yang dibeli pihaknya sudah berdasarkan keputusan berbagai pihak di pemerintahan, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, serta Komisi I DPR RI.
[]


 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Polisi Ringkus Pria yang Bawa Sabu-sabu 30 Gram

Rabu, 24 Januari 2018 04:26 WIB

Polres Pesawaran menangkap seorang pria berinisial HD karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu.


KPK Minta Mayarakat Laporkan Kandidat Gunakan Politik Uang di Pilkada

Rabu, 24 Januari 2018 04:11 WIB

KPK bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara.


Golkar: Rangkap Jabatan di Kabinet Tak Masalah selama Jokowi Tak Terganggu

Rabu, 24 Januari 2018 03:26 WIB

Saya pikir clear, selama usernya dalam hal ini Presiden Jokowi itu tidak ada masalah


BPBD Mencatat 1.269 Rumah Rusak di Lebak Akibat Gempa

Rabu, 24 Januari 2018 03:07 WIB

Berdasarkan hasil rekapitulasi data sementara tercatat 1.269 rumah mengalami kerusakan akibat gempa tektonik.


Sering Terjadi Kecelakaan, Pemerintah Akan Bentuk Komite Keselamatan Kerja

Rabu, 24 Januari 2018 02:33 WIB

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memastikan segera membentuk Komite Keselamatan Konstruksi Kurangi kecelakaan kerja.


Jokowi Perintahkan TNI-Polri Bentuk Satgas Tangani Wabah Penyakit di Asmat

Rabu, 24 Januari 2018 02:01 WIB

Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri membentuk sebuah satgas untuk menangani wabah penyakit di Asmat, Papua.


KPK Dalami Proses Pembahasan APBD-P Kebumen 2017

Rabu, 24 Januari 2018 01:46 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, untuk mendalami APBD-P Kebumen 2017 tersebut, pihkanya memeriksa tujuh saksi.


Jelang Tahun Politik, Presiden Minta TNI-Polri Tak Eksklusif

Rabu, 24 Januari 2018 01:19 WIB

Presiden Joko Widodo mengatakan soliditas TNI-Polri yang saat ini baik harus tetap dipertahankan.


KPK Periksa ASN Dilingkungan Dinas PU Papua

Rabu, 24 Januari 2018 01:03 WIB

KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi yang bertugas di Dinas PU Papua terkait kasus pembangunan jalan.


Ini yang Dibicarakan Menhan AS dengan Wiranto

Rabu, 24 Januari 2018 00:43 WIB

Saat pertemuanya dengan Menhan AS, Wiranto mengungkapkan bahwa banyak hal dibicarakan.


Gunung Berapi Meletus, Satu Tentara Jepang Tewas

Rabu, 24 Januari 2018 00:36 WIB

Seorang tentara Jepang tewas akibat salju longsor di pusat Jepang.


Panglima TNI Sebut Ada Tiga Tujuan dari Rapim TNI-Polri 2018

Rabu, 24 Januari 2018 00:17 WIB

Menurut Hadi tujuan Rapim itu supaya ada kesamaan pola pikir, sikap, dan tindakan guna mengantisipasi perkembangan situasi di tahun politik.


Taiwan Tak Menepis Kemungkinan Serangan China

Selasa, 23 Januari 2018 23:56 WIB

Beijing telah meningkatkan sikap permusuhan terhadap Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari China.


Ketemuan, Menhan RI dan AS Bicarakan Program Intelijen 'Our Eyes'

Selasa, 23 Januari 2018 23:24 WIB

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatkan akan Kemenhan AS membantu pembentukan program intelijen yang digagas Indonesia.


Ryamizard: Menhan AS Berupaya Cabut Sanksi Terhadap Kopassus

Selasa, 23 Januari 2018 23:12 WIB

Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Amerika Serikat (AS) James Mattis akan mengupayakan pencabutan sanksi terhadap Kopassus.