Ini Penyebab Kejahatan di Sektor Pertambangan Sulit Terungkap

akurat logo
Rusdianto
Kamis, 14 September 2017 15:20 WIB
Share
 
Ini Penyebab Kejahatan di Sektor Pertambangan Sulit Terungkap
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Safarudin saat menjadi pembicara di Universitas Mulawarman, Samarinda. AKURAT.CO/Rusdianto

AKURAT. CO, Sebagi penopang perekonomian, pertambangan di Kalimantan Timur syarat dengan masalah. Namun ironisnya pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap kasus pidana yang terjadi di kawasan pertambangan.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin mengungkap empat alasan mengapa tindak pidana pada sektor pertambangan batubara di Kaltim sulit diproses.

"Yang pertama karena keluarga korban cenderung keberatan memberikan keterangan dan melapor," ujarnya saat menjadi pembicara pada Studium Generale di Universitas Mulawarman Samarinda Kamis (14/9).

Ia menyebut, meskipun bukan delik aduan namun setidaknya korban harus menghadirkan saksi untuk menyeret Pemilik usaha pertambangan ke meja hijau.

Berkaitan dengan itu lanjut dia, alasan selanjutnya adalah keluarga korban juga kerap keberatan apabila dilakukan prosedur autopsi terhadap jenazah korban.

"Padahal kami Kepolisian perlu memiliki bukti apa penyebab pasti meninggalnya, dan itu melalui prosedur autopsi," paparnya.

Selanjutnya yang paling menjadi hambatan adalah, keluarga korban cenderung takut kehilangan santunan yang telah diberikan dari pihak perusahaan.

"Karena mereka biasa sudah dikasih santunan, dan kalau proses hukum dilakukan, santunan dihentikan.  Lalu siapa yang mau memberi santunan itu?," tukasnya.

Namun demikian, ia mengatakan sebenarnya penanganan terhadap pengusaha tambang yang lalai meninggalkan lubang ex tambang yang menyebabkan kematian terhadap anak anak di Kaltim adalah dengan sanksi administrasi yakni pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).

Sebagi informasi, berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim hingga September 2017, sedikitnya 28 orang meninggal di lubang eks tambang.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Aturan Ketenagakerjaan Sudah Tak Relevan di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Chatib: Disruptive innovation yang terjadi itu akan membuat bisnis model yang ada sekarang bisa menjadi tidak relevan di masa depan.


Pengamat: Kasus Nikahsirri.com Bukti Dampak Keterbukaan Informasi Teknologi

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Situs nikahsirri.com menunjukkan salah satu dampak dari internet adalah tipisnya batas antara rasionalitas dan irasionalitas


Bangun Hotel Baru, Saham MDLN Potensi Melaju Positif

Selasa, 26 September 2017 14:06 WIB

Manajemen Modernland optimis jika penjualan di tahun 2017 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global.


Mandiri Gelar Diskusi Rumuskan Strategi Kelola Tenaga Kerja di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:03 WIB

Samjay: Saat ini korporasi di Tanah Air memiliki tantangan baru dalam merumuskan kebijakan perusahaan dan pengelolaan ketenagakerjaan


KPK Masalahkan Kehadiran Romli di Praperadilan Setnov

Selasa, 26 September 2017 14:00 WIB

Karena menghadiri undangan Pansus Angket, kehadiran Romli Atmasasmita dipermasalahkan KPK


Saat Latihan, 'Aset Berharga' Aubameyang Terhantam Bola

Selasa, 26 September 2017 13:57 WIB

Aubameyang juga menatap rekor milik legenda Bayern Munich


Buka Pekan Pertambangan dan Energi Expo, Menteri Jonan Tegaskan Pemerintah Tak Hambat Izin Pertambangan

Selasa, 26 September 2017 13:56 WIB

Jonan: Penyederhanaan peraturan di sektor migas dan minerba dan EBTKE mudah-mudahan terus bisa berjalan


Diduga Melakukan Suap, PT Pagoda Mitra Abadi Dilaporkan ke KPK

Selasa, 26 September 2017 13:55 WIB

Perwakilan warga Sampiran, Kabupaten Cirebon akan melaporkan PT Pagoda Mitra Abadi (PT PMA) ke KPK



Polisi Gagalkan Upaya Perdagangan Orang Berkedok TKI

Selasa, 26 September 2017 13:45 WIB

Polres Tanjung Balai Riau menggalkan upaya perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia Ilegal.


Pemerintah Siapkan Antisipasi Acara IMF-WB, Tapi Enggan Bicara Anggaran

Selasa, 26 September 2017 13:44 WIB

Pemerintah pikirkan untuk membuat persiapan lokasi yang berbeda untuk pengadaan IMF-World Bank 2018.


DPR Desak Pemerintah Menata Ulang Penempatan TKI

Selasa, 26 September 2017 13:37 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI meminta Kemenaker dan BNP2TKI menata ulang penempatan TKI di luar negeri.


Dana Bantuan Luar Negeri Akan Dikelola Oleh Satu Kementerian

Selasa, 26 September 2017 13:36 WIB

Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema pengelolaan bantuan luar negeri yang selama ini berjalan.


Fraksi PAN Walk Out dari Sidang Paripurna

Selasa, 26 September 2017 13:34 WIB

Yandri menilai pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah terburu-buru dalam mengetok palu. Hal tersebut tidak mencerminkan mekanisme yang ada


Pemerintah Jamin Pembangunan 3 Ruas Tol Ini Meski Ada Masalah Lahan

Selasa, 26 September 2017 13:30 WIB

Pemerintah tegaskan jamin proyek infrastruktur jalan tol berbudget Rp284 M, pada RAPBN 2018 dikerjakan oleh HK