News / Hukum / Berita
Kasus Narkoba

Jalani Pemeriksaan Intensif, Nasib Indra Ditentukan 3 Hari ke Depan

akurat logo
Miftahul Munir
Kamis, 14 September 2017 13:04 WIB
Share
 
Jalani Pemeriksaan Intensif, Nasib Indra Ditentukan 3 Hari ke Depan
politisi Golkar Indra Jaya Pilliang saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Istimewa

‎AKURAT.CO, Sampai saat ini politisi Golkar Indra Jaya Pilliang beserta kedua temannya masih melakukan pemeriksaan intensif oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menentukan nasib Indra ke depannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, untuk saat ini, status ketiganya masih sebagai terperiksa sampai pemeriksaan intensif itu selesai dilakukan.

"Ditentukan dalam 3x24 jam ya penahanannya juga," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (14/9).

Argo pun menampik tudingan kalau pihaknya sudah menargetkan Indra untuk ditangkap. Sebab, kata dia, pihaknya hanya mendapatkan informasi dari masyarakat sebelum menangkap ketiga orang tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk membuktikan kebenaran informasi yang didapatkan dari masyarakat.

"Barang buktinya habis digunakan. Memang kita cek kita cari. Satu gram makannya kita sedang kita cek yang menyediakan barang," tandasnya.[]


Editor. Melly Kartika Adelia

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

[FOTO] Masa Krisis Gunung Agung

Selasa, 26 September 2017 14:17 WIB

0


Pertikaian dengan CR7 Penyebab Nistelrooy Hengkang dari Manchester

Selasa, 26 September 2017 14:15 WIB

Perseteruan dengan Cristiano Ronaldo dianggap menjadi alasan utama Hengkangnya Ruud van Nistelrooy


Aturan Ketenagakerjaan Sudah Tak Relevan di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Chatib: Disruptive innovation yang terjadi itu akan membuat bisnis model yang ada sekarang bisa menjadi tidak relevan di masa depan.


Pengamat: Kasus Nikahsirri.com Bukti Tipisnya Perbedaan Rasionalitas dan Irasionalitas

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Situs nikahsirri.com menunjukkan salah satu dampak dari internet adalah tipisnya batas antara rasionalitas dan irasionalitas


Bangun Hotel Baru, Saham MDLN Potensi Melaju Positif

Selasa, 26 September 2017 14:06 WIB

Manajemen Modernland optimis jika penjualan di tahun 2017 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global.


Mandiri Gelar Diskusi Rumuskan Strategi Kelola Tenaga Kerja di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:03 WIB

Samjay: Saat ini korporasi di Tanah Air memiliki tantangan baru dalam merumuskan kebijakan perusahaan dan pengelolaan ketenagakerjaan


KPK Masalahkan Kehadiran Romli di Praperadilan Setnov

Selasa, 26 September 2017 14:00 WIB

Karena menghadiri undangan Pansus Angket, kehadiran Romli Atmasasmita dipermasalahkan KPK


Saat Latihan, 'Aset Berharga' Aubameyang Terhantam Bola

Selasa, 26 September 2017 13:57 WIB

Aubameyang juga menatap rekor milik legenda Bayern Munich


Buka Pekan Pertambangan dan Energi Expo, Menteri Jonan Tegaskan Pemerintah Tak Hambat Izin Pertambangan

Selasa, 26 September 2017 13:56 WIB

Jonan: Penyederhanaan peraturan di sektor migas dan minerba dan EBTKE mudah-mudahan terus bisa berjalan


Diduga Melakukan Suap, PT Pagoda Mitra Abadi Dilaporkan ke KPK

Selasa, 26 September 2017 13:55 WIB

Perwakilan warga Sampiran, Kabupaten Cirebon akan melaporkan PT Pagoda Mitra Abadi (PT PMA) ke KPK



Polisi Gagalkan Upaya Perdagangan Orang Berkedok TKI

Selasa, 26 September 2017 13:45 WIB

Polres Tanjung Balai Riau menggalkan upaya perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia Ilegal.


Pemerintah Siapkan Antisipasi Acara IMF-WB, Tapi Enggan Bicara Anggaran

Selasa, 26 September 2017 13:44 WIB

Pemerintah pikirkan untuk membuat persiapan lokasi yang berbeda untuk pengadaan IMF-World Bank 2018.


DPR Desak Pemerintah Menata Ulang Penempatan TKI

Selasa, 26 September 2017 13:37 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI meminta Kemenaker dan BNP2TKI menata ulang penempatan TKI di luar negeri.


Dana Bantuan Luar Negeri Akan Dikelola Oleh Satu Kementerian

Selasa, 26 September 2017 13:36 WIB

Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema pengelolaan bantuan luar negeri yang selama ini berjalan.