News / Politik / Berita

Fahri: Surat yang Dikirimkan Fadli Zon ke KPK Tidak Langgar Etika

akurat logo
Yudi Permana
Kamis, 14 September 2017 13:01 WIB
Share
 
Fahri: Surat yang Dikirimkan Fadli Zon ke KPK Tidak Langgar Etika
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. AKURAT.CO

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa surat yang dikirimkan koleganya (Fadli Zon) kepada KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto tidak melanggar etika, karena hanya meneruskan aspirasi masyarakat.

"Saya menilai tidak melanggar etika, karena hanya meneruskan surat aspirasi dari Pak Novanto (sapaan akrab Setya Novanto)," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Menurutnya, mekanisme di DPR itu untuk meneruskan surat aspirasi masyarakat yang langsung diteruskan kepada lembaga yang dituju. Sehingga wajar ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi Novanto kepada institusi KPK.

Ia mengatakan setiap surat yang masuk ke Sekretaris Jenderal DPR tersebut telah dipilih terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh Pimpinan DPR, berdasarkan bidangnya masing-masing.

"Memang semua surat yang diteruskan itu dikirim oleh Kesekjenan DPR ke institusi yang dituju," ucapnya.

Maka dari itu, Fahri menyatakan tidak beralasan kalau Wakil Ketua Umum Gerindra itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, karena mengirimkan surat ke KPK tanpa persetujuan Pimpinan DPR yang lain.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk meneruskan aspirasi masyarakat, maka tidak perlu diketahui Pimpinan DPR lainnya. Sehingga tidak menjadi masalah ketika Fadli langsung meneruskan surat aspirasi dari Novanto tersebut.

"Itu kan hanya meneruskan surat aspirasi, yaitu ada seorang yang mengusulkan suatu hal," ujarnya.

Fahri menegaskan semua orang bisa mengirimkan surat aspirasi kepada DPR, dan akan diteruskan oleh institusi tersebut.

Sebelumnya seperti diketahui Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa dirinya menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto, yang ditujukan kepada Pimpinan KPK.

"Saya hanya meneruskan aspirasi saja, jadi itu permintaan Novanto," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (13/9).

Fadli mengatakan adanya permintaan dari Novanto itu sama seperti halnya masyarakat umum yang banyak meminta hal yang sama, sehingga dirinya hanya meneruskan permintaan tersebut.

Ia mengklaim, bahwa seluruh Pimpinan DPR telah mengetahui surat permintaan dari Novanto tersebut, dan meneruskannya kepada dirinya karena merupakan Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapsari menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP), pada Selasa (12/9).

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. []


Editor. Ridwansyah Rakhman

Sumber. Antara

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Pertikaian dengan CR7 Penyebab Nistelrooy Hengkang dari Manchester

Selasa, 26 September 2017 14:15 WIB

Perseteruan dengan Cristiano Ronaldo dianggap menjadi alasan utama Hengkangnya Ruud van Nistelrooy


Aturan Ketenagakerjaan Sudah Tak Relevan di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Chatib: Disruptive innovation yang terjadi itu akan membuat bisnis model yang ada sekarang bisa menjadi tidak relevan di masa depan.


Pengamat: Kasus Nikahsirri.com Bukti Tipisnya Perbedaan Rasionalitas dan Irasionalitas

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Situs nikahsirri.com menunjukkan salah satu dampak dari internet adalah tipisnya batas antara rasionalitas dan irasionalitas


Bangun Hotel Baru, Saham MDLN Potensi Melaju Positif

Selasa, 26 September 2017 14:06 WIB

Manajemen Modernland optimis jika penjualan di tahun 2017 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global.


Mandiri Gelar Diskusi Rumuskan Strategi Kelola Tenaga Kerja di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:03 WIB

Samjay: Saat ini korporasi di Tanah Air memiliki tantangan baru dalam merumuskan kebijakan perusahaan dan pengelolaan ketenagakerjaan


KPK Masalahkan Kehadiran Romli di Praperadilan Setnov

Selasa, 26 September 2017 14:00 WIB

Karena menghadiri undangan Pansus Angket, kehadiran Romli Atmasasmita dipermasalahkan KPK


Saat Latihan, 'Aset Berharga' Aubameyang Terhantam Bola

Selasa, 26 September 2017 13:57 WIB

Aubameyang juga menatap rekor milik legenda Bayern Munich


Buka Pekan Pertambangan dan Energi Expo, Menteri Jonan Tegaskan Pemerintah Tak Hambat Izin Pertambangan

Selasa, 26 September 2017 13:56 WIB

Jonan: Penyederhanaan peraturan di sektor migas dan minerba dan EBTKE mudah-mudahan terus bisa berjalan


Diduga Melakukan Suap, PT Pagoda Mitra Abadi Dilaporkan ke KPK

Selasa, 26 September 2017 13:55 WIB

Perwakilan warga Sampiran, Kabupaten Cirebon akan melaporkan PT Pagoda Mitra Abadi (PT PMA) ke KPK



Polisi Gagalkan Upaya Perdagangan Orang Berkedok TKI

Selasa, 26 September 2017 13:45 WIB

Polres Tanjung Balai Riau menggalkan upaya perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia Ilegal.


Pemerintah Siapkan Antisipasi Acara IMF-WB, Tapi Enggan Bicara Anggaran

Selasa, 26 September 2017 13:44 WIB

Pemerintah pikirkan untuk membuat persiapan lokasi yang berbeda untuk pengadaan IMF-World Bank 2018.


DPR Desak Pemerintah Menata Ulang Penempatan TKI

Selasa, 26 September 2017 13:37 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI meminta Kemenaker dan BNP2TKI menata ulang penempatan TKI di luar negeri.


Dana Bantuan Luar Negeri Akan Dikelola Oleh Satu Kementerian

Selasa, 26 September 2017 13:36 WIB

Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema pengelolaan bantuan luar negeri yang selama ini berjalan.


Fraksi PAN Walk Out dari Sidang Paripurna

Selasa, 26 September 2017 13:34 WIB

Yandri menilai pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah terburu-buru dalam mengetok palu. Hal tersebut tidak mencerminkan mekanisme yang ada