News / Hukum / Berita
Pansus Angket KPK

Dasar KPK Lemah, MK Tolak Keluarkan Putusan Sela

akurat logo
Yudi Permana
Rabu, 13 September 2017 16:26 WIB
Share
 
Dasar KPK Lemah, MK Tolak Keluarkan Putusan Sela
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan telah menolak mengeluarkan putusan provisi (sela) terkait keabsahan Hak Angket KPK. 

Keputusan tersebut menurutnya, berdasarkan hasil rapat pemusyawaratan hakim (RPH). Jadi dengan tidak adanya putusan sela tersebut, maka pansus angket KPK yang digulirkan DPR tetap bisa berjalan.

"Sidang dalam permohonan pengujian UU Nomor 17/2014 terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," kata Anwar saat memimpin persidangan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Lebih lanjut dikatakan Anwar, bahwa MK sebelumnya telah mengadakan rapat pada Rabu (6/9), untuk mengambil suatu keputusan, apakah perlu mengeluarkan putusan sela atau tidak.

Dalam rapat tersebut, lanjut dia, yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna. 

Ia juga menyatakan, dalam rapat permusyawaratan hakim tidak tercapai mufakat (kesepakatan) dalam mengambil suatu keputusan (putusan sela), meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. 

"Maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 7 Undang-undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 8/2011 tentang perubahan atas Undang-undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut sebagai UU MK, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak," paparnya. 

Ia menegaskan, dalam rapat tersebut, antar sesama hakim berbeda pendapat, ada yang menyatakan untuk dikeluarkan putusan sela (provisi), dan ada juga hakim yang menolak dikeluarkan putusan tersebut.

"Berhubung putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diambil, dikarenakan 4 orang hakim berpendapat permohonan putusan provisi ditolak, dan 4 orang hakim lainnya berpendapat dikeluarkan permohonan putusan provisi untuk dikabulkan," ujar Anwar.

Karena, lanjut dia, suara dari hakim sama-sama kuat, maka pernyataan dari Ketua MK Arief Hidayat menjadi penting. 

"Ternyata, Arief berada di pihak yang menolak adanya putusan provisi. Selain Arief, ada 3 hakim lagi yang menolak putusan provisi, yaitu Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams," sambungnya. 

Sementara, 4 orang hakim yang menyetujui putusan provisi adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul dan Maria Farida indrati.

Anwar beralasan, sebagaimana dimaksud pada ayat 7, 'tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno yang menentukan' putusan tersebu dilakukan atau tidak. 

"Berhubung suara ketua MK Arief Hidayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 8 UU MK, termasuk ke dalam 4 hakim konstitusi yang berpendapat menolak permohonan putusan provisi, maka permohonan putusan provisi dinyatakan ditolak," tegasnya.

Sebelumnya seperti diketahui, para penggugat meminta MK untuk mengeluarkan putusan sela agar proses pansus angket di DPR dapat dihentikan sampai keluarnya hasil putusan gugatan terhadap pasal 79 UU MD3. []


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Aturan Ketenagakerjaan Sudah Tak Relevan di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Chatib: Disruptive innovation yang terjadi itu akan membuat bisnis model yang ada sekarang bisa menjadi tidak relevan di masa depan.


Pengamat: Kasus Nikahsirri.com Bukti Tipisnya Perbedaan Rasionalitasn dan Irasionalitas

Selasa, 26 September 2017 14:10 WIB

Situs nikahsirri.com menunjukkan salah satu dampak dari internet adalah tipisnya batas antara rasionalitas dan irasionalitas


Bangun Hotel Baru, Saham MDLN Potensi Melaju Positif

Selasa, 26 September 2017 14:06 WIB

Manajemen Modernland optimis jika penjualan di tahun 2017 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global.


Mandiri Gelar Diskusi Rumuskan Strategi Kelola Tenaga Kerja di Era Disruptive

Selasa, 26 September 2017 14:03 WIB

Samjay: Saat ini korporasi di Tanah Air memiliki tantangan baru dalam merumuskan kebijakan perusahaan dan pengelolaan ketenagakerjaan


KPK Masalahkan Kehadiran Romli di Praperadilan Setnov

Selasa, 26 September 2017 14:00 WIB

Karena menghadiri undangan Pansus Angket, kehadiran Romli Atmasasmita dipermasalahkan KPK


Saat Latihan, 'Aset Berharga' Aubameyang Terhantam Bola

Selasa, 26 September 2017 13:57 WIB

Aubameyang juga menatap rekor milik legenda Bayern Munich


Buka Pekan Pertambangan dan Energi Expo, Menteri Jonan Tegaskan Pemerintah Tak Hambat Izin Pertambangan

Selasa, 26 September 2017 13:56 WIB

Jonan: Penyederhanaan peraturan di sektor migas dan minerba dan EBTKE mudah-mudahan terus bisa berjalan


Diduga Melakukan Suap, PT Pagoda Mitra Abadi Dilaporkan ke KPK

Selasa, 26 September 2017 13:55 WIB

Perwakilan warga Sampiran, Kabupaten Cirebon akan melaporkan PT Pagoda Mitra Abadi (PT PMA) ke KPK



Polisi Gagalkan Upaya Perdagangan Orang Berkedok TKI

Selasa, 26 September 2017 13:45 WIB

Polres Tanjung Balai Riau menggalkan upaya perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia Ilegal.


Pemerintah Siapkan Antisipasi Acara IMF-WB, Tapi Enggan Bicara Anggaran

Selasa, 26 September 2017 13:44 WIB

Pemerintah pikirkan untuk membuat persiapan lokasi yang berbeda untuk pengadaan IMF-World Bank 2018.


DPR Desak Pemerintah Menata Ulang Penempatan TKI

Selasa, 26 September 2017 13:37 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI meminta Kemenaker dan BNP2TKI menata ulang penempatan TKI di luar negeri.


Dana Bantuan Luar Negeri Akan Dikelola Oleh Satu Kementerian

Selasa, 26 September 2017 13:36 WIB

Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema pengelolaan bantuan luar negeri yang selama ini berjalan.


Fraksi PAN Walk Out dari Sidang Paripurna

Selasa, 26 September 2017 13:34 WIB

Yandri menilai pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah terburu-buru dalam mengetok palu. Hal tersebut tidak mencerminkan mekanisme yang ada


Pemerintah Jamin Pembangunan 3 Ruas Tol Ini Meski Ada Masalah Lahan

Selasa, 26 September 2017 13:30 WIB

Pemerintah tegaskan jamin proyek infrastruktur jalan tol berbudget Rp284 M, pada RAPBN 2018 dikerjakan oleh HK