News / Politik / Berita
Kasus Setya Novanto

DPR Fraksi Hanura Berharap Status Tersangka Setnov Tak Pengaruhi DPR

akurat logo
Bayu Primanda Putra
Selasa, 18 Juli 2017 03:12 WIB
Share akurat gplus icon
 
DPR Fraksi Hanura Berharap Status Tersangka Setnov Tak Pengaruhi DPR
Setya Novanto. AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana berharap penetapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto tidak akan mempengaruhi kinerja institusi tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

"Mudah-mudahan ini penetapan status tersangka Novanto tidak berpengaruh terhadap kinerja DPR secara keseluruhan dalam menyelesaikan beberapa agenda penting yang sedang dihadapi," kata Dadang, di Jakarta, Senin (17/7) malam.

Dadang menilai penetapan status Novanto itu merupakan ujian berat bagi DPR karena posisi yang bersangkutan merupakan pucuk pimpinan di lembaga tersebut sehingga mempengaruhi citra DPR di masyarakat.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi KTP elektronik terjadi pada DPR periode 2009-2014, sehingga masyarakat harus memahaminya dan menjadi "pekerjaan rumah" bagi DPR saat ini untuk mengembalikan citranya.

"Tetapi, kami menghormati apa pun yang sudah ditetapkan oleh KPK sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga independen dalam penegakan tindak pidana korupsi," ujarnya pula.

Namun Dadang enggan berkomentar terkait apakah Novanto harus meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR karena ada mekanismenya termasuk kewenangan di internal Partai Golkar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

"KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin(17/7).

Selanjutnya, kesembilan adalah Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT Pertamina (Persero) menyampaikan secara tertulis jawaban dan data yang diminta Komisi VII DPR RI untuk diserahkan paling lambat 31 Juli 2017.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Misbakhun Dorong DPR Segera Seriusi RUU Redenominasi

Senin, 24 Juli 2017 11:34 WIB

Kebutuhan penyederhanaan mata uang rupiah sudah mendesak, sehingga pembahasan RUU Redenominasi perlu segera dibahas


Sandiaga Uno Ajak Gojek dan Perusahaan E-Commerce Lain Melantai di Bursa

Senin, 24 Juli 2017 11:32 WIB

Tidak ada alasan bagi para pebisnis UMKM untuk masuk di papan bursa.


Sebanyak 37 Calon Jamaah Haji dari Biak Numfor Siap Berangkat

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Jamaah diminta untuk menjaga kesehatan dan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima.


Noda Hitam di Balik Perhargaan Kota Layak Anak Kota Bogor

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Banyak kasus-kasus yang tidak tuntas, seperti yang dialami korban pencabulan di Kota Bogor bernama ML.


DPRD Minta Staf Ahli Dibayar Negara, Ini Jawaban Djarot

Senin, 24 Juli 2017 11:22 WIB

DPRD tak bisa disamakan dengan peran serupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memiliki staf ahli.


BPS Catat Ekspor Rajutan Bali ke Hong Kong Capai 25,91 Persen

Senin, 24 Juli 2017 11:15 WIB

Barang rajutan tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 2,67 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 50,841 juta dolar AS.


Ayu Ting Ting Akan Balik ke Pesbukers, Netizen Kembali Mencibir

Senin, 24 Juli 2017 10:58 WIB

Benarkah Ayu Ting Ting balik ke Pesbukers?


Hanura Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Senin, 24 Juli 2017 10:49 WIB

Dukungan kepada Jokowi sendiri sebenarnya sudah disampaikan pada Munaslub 2016. Maka di Rapimnas, hal ini akan dikokohkan.


Bursa Saham Tiongkok Melemah di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:40 WIB

Indeks komposit Shanghai turun 0,22 persen menjadi diperdagangkan pada 3.230,90 poin.


YLK Imbau Masyarakat Hati-hati Membeli Beras

Senin, 24 Juli 2017 10:33 WIB

Peredaran beras oplosan dan beras plastik meresahkan masyarakat.


Djarot: PNS Anti Pancasila, Segera Angkat Kaki dari Indonesia!

Senin, 24 Juli 2017 10:27 WIB

PNS bekerja untuk mengabdi kepada negara.


Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Senin, 24 Juli 2017 10:22 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 2,87 poin atau 0,12 persen menjadi 2.447,19 poin


Hari Ini, Adik Andi Narogong Diperiksa KPK sebagai Saksi SN

Senin, 24 Juli 2017 10:16 WIB

KPK mulai menggarap peranan SN dalam kasus e-KTP.


Rayakan 2 Bulan Jadian, Netizen Anggap Rizky Febian Alay

Senin, 24 Juli 2017 10:10 WIB

Niat mau romantis, Rizky Febian dicibir netizen


Ketua MPR RI Kecam Keras Pembatasan Akses ke Masjid Al Aqsa

Senin, 24 Juli 2017 10:07 WIB

Ketua MPR mengatakan warga Palestina memiliki hak untuk bebas beribadah di masjidnya sendiri dan juga di tanah yang menjadi haknya.