ITW Desak Jokowi Batasi Penjualan Kendaraan Roda Dua

akurat logo
Miftahul Munir
Selasa, 18 Juli 2017 01:11 WIB
Share
 
ITW Desak Jokowi Batasi Penjualan Kendaraan Roda Dua
Kemacetan di ibukota dinilai menyebabkan kerugian materi hingga mencapai RP 56 triliun per tahun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

AKURAT.CO, Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar memerintahkan kementerian yang berwenang untuk  membuat kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di daerah yang dilanda kemacetan.

Hal tersebut sebagai solusi efektif mengurangi kemacetan yang semakin hebat di sejumlah kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta.
 
Sebab kemacetan lalu lintas yang melanda Jakarta telah menimbulkan kerugian materi yang mencapai Rp56 triliun per tahun (hasil penelitian Balitbang Kementerian PU).  Tidak hanya itu, kemacetan juga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas serta memicu tingginya tingkat stress masyarakat. Bahkan permasalahan lalu lintas termasuk kemacetan potensi memicu terjadinya konflik.
 
"Dalam kondisi kemacetan sudah abnormal, Presiden harus turun tangan memerintahkan para menteri terkait agar fokus dan bersinergi mengatasi permasalahan lalu lintas," Ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (18/7).
 
Menurutnya, penyebab utama kemacetan adalah akibat jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol disusul dengan rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Tentu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah kendaraan, bisa dengan cara pengetatan persyaratan untuk memiliki kendaraan, seperti wajib memiliki lahan untuk tempat parkir dan garasi.

Tetapi akan lebih efektif, dengan kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di sejumlah kota khususnya Jakarta. Hingga jumlah kendaraan bermotor ideal dengan daya tampung panjang dan luas ruas jalan yang ada saat ini.  

"Upaya itu disertai penyiapan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi serta menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat," ungkapnya.
 
Anehnya, pemerintah lebih fokus pada upaya pembatasan gerak kendaraan yang disertai penerapan sistim Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Serta upaya yang bersifat proyek yang bernilai besar. Bahkan, pemerintah seperti membiarkan masyarakat memiliki kendaraan sebanyak-banyaknya asal dikenakan pajak progresif.
 
"Kemacetan sulit diatasi kalau pola berfikir pemerintah didasari hanya untuk meningkatkan pendapatan," tegas Edison.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Dana Resepsi Pengantin Dibawa Kabur "Wedding Organizer", Polisi Buru Pemiliknya

Jumat, 22 September 2017 22:13 WIB

Tim saat ini sedang mengejar pelaku, dan identitasnya sudah diketahui, tinggal menunggu waktu untuk melakukan penangkapan terhadap Sidik .



Pegawai Kantor Imigrasi Sukabumi Tertangkap OTT

Jumat, 22 September 2017 22:08 WIB

Tersangka ditangkap bersama dua calo berinisial Ru dan ER di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi,


Tradisi Penghormatan Pada Tokoh Pertambangan Ala Jonan

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Arie Federik Lasut merupakan pahlawan nasional yang pada 28 September 1945 mengambil tindakan berani merebut kantor Chisitsu Chosasho.


70 Persen Tahanan Narkoba Pondok Rajeg Usia Produktif

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Narkoba yang paling banyak dikonsumsi napi yaitu ganja


Neraca Perdagangan Pertanian Surplus USD 10,98 Miliar

Jumat, 22 September 2017 21:53 WIB

Kementan mengatakan, Impor beras di awal 2016 kemarin merupakan luncuran dari sebagian kontrak impor beras Bulog pada 2015.


Mabes Polri Tangkap Kapal Pembawa Miras Ilegal di Riau

Jumat, 22 September 2017 21:51 WIB

Kapal KLM Sinar Indah Jaya GT 110 MO.1033/PPE yang diduga membawa minuman keras ilegal di Pelabuhan Kapal Sungai Juling, Kabupaten Kepulauan


PVMBG Naikkan Status Gunung Agung Jadi Awas

Jumat, 22 September 2017 21:46 WIB

"Melihat kondisi terakhir Gunung Agung, yang apinya sudah tinggi dan peningkatan kegempaannya juga sangat luar biasa" kata Kasbani.


Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo

Jumat, 22 September 2017 21:42 WIB

Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo


Gubernur Bali Minta Agar Segera Bangun Dapur Umum di Pengungsian

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Gubernur mengatakan, hal itu dilakukan agar tidak ada yang sakit akibat tidak mendapat asupan gizi.


Intermediasi Perbankan Lambat, Pertumbuhan Kredit Rendah Hanya 8,2 Persen

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Intermediasi perbankan belum menunjukkan perbaikan, pertumbuhan kredit Juli 2017 masih rendah yaitu tercatat 8,2% (yoy).


Ini Kriteria Cowok Idaman Indah Permatasari

Jumat, 22 September 2017 21:34 WIB

Indah tidak suka pria bertato.


Jika Sektor Ritel Membaik Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2018

Jumat, 22 September 2017 21:28 WIB

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2017 masih di kisaran 5,0-5,4% dan akan meningkat menjadi 5,1-5,5% pada 2018.


Lelang Barang Rampasan Laku Terjual, KPK Cukup Puas

Jumat, 22 September 2017 21:26 WIB

Kami ucapkan terima kasih kepada DJKN. Kami cukup puas dengan pelaksanaan lelang kali ini karena sebagian besar terjual.


Apple Akan Kembalikan Gerakan Multitasking 3D Touch di iPhone

Jumat, 22 September 2017 21:25 WIB

Gerakan 3D Touch Apple adalah cara cepat untuk sampai ke layar multitasking pada iPhone