ITW Desak Jokowi Batasi Penjualan Kendaraan Roda Dua

akurat logo
Miftahul Munir
Selasa, 18 Juli 2017 01:11 WIB
Share akurat gplus icon
 
ITW Desak Jokowi Batasi Penjualan Kendaraan Roda Dua
Kemacetan di ibukota dinilai menyebabkan kerugian materi hingga mencapai RP 56 triliun per tahun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

AKURAT.CO, Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar memerintahkan kementerian yang berwenang untuk  membuat kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di daerah yang dilanda kemacetan.

Hal tersebut sebagai solusi efektif mengurangi kemacetan yang semakin hebat di sejumlah kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta.
 
Sebab kemacetan lalu lintas yang melanda Jakarta telah menimbulkan kerugian materi yang mencapai Rp56 triliun per tahun (hasil penelitian Balitbang Kementerian PU).  Tidak hanya itu, kemacetan juga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas serta memicu tingginya tingkat stress masyarakat. Bahkan permasalahan lalu lintas termasuk kemacetan potensi memicu terjadinya konflik.
 
"Dalam kondisi kemacetan sudah abnormal, Presiden harus turun tangan memerintahkan para menteri terkait agar fokus dan bersinergi mengatasi permasalahan lalu lintas," Ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (18/7).
 
Menurutnya, penyebab utama kemacetan adalah akibat jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol disusul dengan rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Tentu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah kendaraan, bisa dengan cara pengetatan persyaratan untuk memiliki kendaraan, seperti wajib memiliki lahan untuk tempat parkir dan garasi.

Tetapi akan lebih efektif, dengan kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di sejumlah kota khususnya Jakarta. Hingga jumlah kendaraan bermotor ideal dengan daya tampung panjang dan luas ruas jalan yang ada saat ini.  

"Upaya itu disertai penyiapan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi serta menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat," ungkapnya.
 
Anehnya, pemerintah lebih fokus pada upaya pembatasan gerak kendaraan yang disertai penerapan sistim Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Serta upaya yang bersifat proyek yang bernilai besar. Bahkan, pemerintah seperti membiarkan masyarakat memiliki kendaraan sebanyak-banyaknya asal dikenakan pajak progresif.
 
"Kemacetan sulit diatasi kalau pola berfikir pemerintah didasari hanya untuk meningkatkan pendapatan," tegas Edison.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Erick Tohir dan Sjafrie Sjamsoeddin Sambangi KPK, Ada Apa?

Senin, 24 Juli 2017 11:36 WIB

Diduga terkait kasus korupsi yang ditangani Polda Metro Jaya.


Misbakhun Dorong DPR Segera Seriusi RUU Redenominasi

Senin, 24 Juli 2017 11:34 WIB

Kebutuhan penyederhanaan mata uang rupiah sudah mendesak, sehingga pembahasan RUU Redenominasi perlu segera dibahas


Sandiaga Uno Ajak Gojek dan Perusahaan E-Commerce Lain Melantai di Bursa

Senin, 24 Juli 2017 11:32 WIB

Tidak ada alasan bagi para pebisnis UMKM untuk masuk di papan bursa.


Sebanyak 37 Calon Jamaah Haji dari Biak Numfor Siap Berangkat

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Jamaah diminta untuk menjaga kesehatan dan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima.


Noda Hitam di Balik Perhargaan Kota Layak Anak Kota Bogor

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Banyak kasus-kasus yang tidak tuntas, seperti yang dialami korban pencabulan di Kota Bogor bernama ML.


DPRD Minta Staf Ahli Dibayar Negara, Ini Jawaban Djarot

Senin, 24 Juli 2017 11:22 WIB

DPRD tak bisa disamakan dengan peran serupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memiliki staf ahli.


BPS Catat Ekspor Rajutan Bali ke Hong Kong Capai 25,91 Persen

Senin, 24 Juli 2017 11:15 WIB

Barang rajutan tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 2,67 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 50,841 juta dolar AS.


Ayu Ting Ting Akan Balik ke Pesbukers, Netizen Kembali Mencibir

Senin, 24 Juli 2017 10:58 WIB

Benarkah Ayu Ting Ting balik ke Pesbukers?


Hanura Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Senin, 24 Juli 2017 10:49 WIB

Dukungan kepada Jokowi sendiri sebenarnya sudah disampaikan pada Munaslub 2016. Maka di Rapimnas, hal ini akan dikokohkan.


Bursa Saham Tiongkok Melemah di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:40 WIB

Indeks komposit Shanghai turun 0,22 persen menjadi diperdagangkan pada 3.230,90 poin.


YLK Imbau Masyarakat Hati-hati Membeli Beras

Senin, 24 Juli 2017 10:33 WIB

Peredaran beras oplosan dan beras plastik meresahkan masyarakat.


Djarot: PNS Anti Pancasila, Segera Angkat Kaki dari Indonesia!

Senin, 24 Juli 2017 10:27 WIB

PNS bekerja untuk mengabdi kepada negara.


Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Senin, 24 Juli 2017 10:22 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 2,87 poin atau 0,12 persen menjadi 2.447,19 poin


Hari Ini, Adik Andi Narogong Diperiksa KPK sebagai Saksi SN

Senin, 24 Juli 2017 10:16 WIB

KPK mulai menggarap peranan SN dalam kasus e-KTP.


Rayakan 2 Bulan Jadian, Netizen Anggap Rizky Febian Alay

Senin, 24 Juli 2017 10:10 WIB

Niat mau romantis, Rizky Febian dicibir netizen