News / Hukum / Berita
Kasus Setya Novanto

KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto

akurat logo
Muslimin
Senin, 17 Juli 2017 20:52 WIB
Share akurat gplus icon
 
KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan). AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, KPK belum membicarakan soal penahanan Setya Novanto yang baru saja ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 di Kemendagri.

"Kami belum bicara soal penahanan, kami masih bicara soal tentang peningkatan status terhadap seseorang ke tingkat penyidikan, terkait dengan kegiatan lain nanti kami akan informasikan lebih lanjut," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Febri menyatakan KPK akan menginformasikan lebih lanjut terkait kapan penahanan terhadap Setya Novanto itu dilakukan.

"Nanti akan kami informasikan lebih lanjut tentu saja kami menunggu informasi dari tim penyidik yang sudah ditunjuk untuk penanganan perkara ini," ucap Febri.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Agus, Setnov yang saat penganggaran dan pelaksanaan KTP-E itu berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, berperan melalui seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa KTP-E. SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-E," tambah Agus.

Agus menegaskan bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dua terdakwa sebelumnya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Setnov berperan sejak perencanaan.

"Diduga perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa," tambah Agus.


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Sebanyak 37 Calon Jamaah Haji dari Biak Numfor Siap Berangkat

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Jamaah diminta untuk menjaga kesehatan dan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima.


Noda Hitam di Balik Perhargaan Kota Layak Anak Kota Bogor

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Banyak kasus-kasus yang tidak tuntas, seperti yang dialami korban pencabulan di Kota Bogor bernama ML.


DPRD Minta Staf Ahli Dibayar Negara, Ini Jawaban Djarot

Senin, 24 Juli 2017 11:22 WIB

DPRD tak bisa disamakan dengan peran serupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memiliki staf ahli.


BPS Catat Ekspor Rajutan Bali ke Hong Kong Capai 25,91 Persen

Senin, 24 Juli 2017 11:15 WIB

Barang rajutan tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 2,67 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 50,841 juta dolar AS.


Ayu Ting Ting Akan Balik ke Pesbukers, Netizen Kembali Mencibir

Senin, 24 Juli 2017 10:58 WIB

Benarkah Ayu Ting Ting balik ke Pesbukers?


Hanura Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Senin, 24 Juli 2017 10:49 WIB

Dukungan kepada Jokowi sendiri sebenarnya sudah disampaikan pada Munaslub 2016. Maka di Rapimnas, hal ini akan dikokohkan.


Bursa Saham Tiongkok Melemah di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:40 WIB

Indeks komposit Shanghai turun 0,22 persen menjadi diperdagangkan pada 3.230,90 poin.


YLK Imbau Masyarakat Hati-hati Membeli Beras

Senin, 24 Juli 2017 10:33 WIB

Peredaran beras oplosan dan beras plastik meresahkan masyarakat.


Djarot: PNS Anti Pancasila, Segera Angkat Kaki dari Indonesia!

Senin, 24 Juli 2017 10:27 WIB

PNS bekerja untuk mengabdi kepada negara.


Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Senin, 24 Juli 2017 10:22 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 2,87 poin atau 0,12 persen menjadi 2.447,19 poin


Hari Ini, Adik Andi Narogong Diperiksa KPK sebagai Saksi SN

Senin, 24 Juli 2017 10:16 WIB

KPK mulai menggarap peranan SN dalam kasus e-KTP.


Rayakan 2 Bulan Jadian, Netizen Anggap Rizky Febian Alay

Senin, 24 Juli 2017 10:10 WIB

Niat mau romantis, Rizky Febian dicibir netizen


Ketua MPR RI Kecam Keras Pembatasan Akses ke Masjid Al Aqsa

Senin, 24 Juli 2017 10:07 WIB

Ketua MPR mengatakan warga Palestina memiliki hak untuk bebas beribadah di masjidnya sendiri dan juga di tanah yang menjadi haknya.


Bursa Saham Tokyo Alami Penurunan di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:05 WIB

Indeks Nikkei 225 turun 176,51 poin atau 0,88 persen dari tingkat penutupan Jumat (21/7) menjadi diperdagangkan pada 19.923,24 poin.


Sudah Jelas, HTI Tak Setuju dengan Sistem Demokrasi

Senin, 24 Juli 2017 10:01 WIB

Sistem demokrasi tidaklah sesuai dengan asas syariat Islam yang dianut.