News / Hukum / Berita
Kasus Setya Novanto

KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto

akurat logo
Muslimin
Senin, 17 Juli 2017 20:52 WIB
Share
 
KPK Belum Bicarakan Penahanan Setya Novanto
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan). AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, KPK belum membicarakan soal penahanan Setya Novanto yang baru saja ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 di Kemendagri.

"Kami belum bicara soal penahanan, kami masih bicara soal tentang peningkatan status terhadap seseorang ke tingkat penyidikan, terkait dengan kegiatan lain nanti kami akan informasikan lebih lanjut," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Febri menyatakan KPK akan menginformasikan lebih lanjut terkait kapan penahanan terhadap Setya Novanto itu dilakukan.

"Nanti akan kami informasikan lebih lanjut tentu saja kami menunggu informasi dari tim penyidik yang sudah ditunjuk untuk penanganan perkara ini," ucap Febri.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Agus, Setnov yang saat penganggaran dan pelaksanaan KTP-E itu berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, berperan melalui seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa KTP-E. SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-E," tambah Agus.

Agus menegaskan bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dua terdakwa sebelumnya yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Setnov berperan sejak perencanaan.

"Diduga perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa," tambah Agus.


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Wali Kota Denpasar Tinjau Pengungsi Gunung Agung

Jumat, 22 September 2017 22:21 WIB

Wali Kota Denpasar, Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra meninjau warga masyarakat Karangasem yang melakukan pengungsian.


Dana Resepsi Pernikahan Dibawa Kabur, Polisi Buru Pemilik "Wedding Organizer"

Jumat, 22 September 2017 22:13 WIB

Tim saat ini sedang mengejar pelaku, dan identitasnya sudah diketahui, tinggal menunggu waktu untuk melakukan penangkapan terhadap Sidik .



Pegawai Kantor Imigrasi Sukabumi Tertangkap OTT

Jumat, 22 September 2017 22:08 WIB

Tersangka ditangkap bersama dua calo berinisial Ru dan ER di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi,


Tradisi Penghormatan Pada Tokoh Pertambangan Ala Jonan

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Arie Federik Lasut merupakan pahlawan nasional yang pada 28 September 1945 mengambil tindakan berani merebut kantor Chisitsu Chosasho.


70 Persen Tahanan Narkoba Pondok Rajeg Usia Produktif

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Narkoba yang paling banyak dikonsumsi napi yaitu ganja


Neraca Perdagangan Pertanian Surplus USD 10,98 Miliar

Jumat, 22 September 2017 21:53 WIB

Kementan mengatakan, Impor beras di awal 2016 kemarin merupakan luncuran dari sebagian kontrak impor beras Bulog pada 2015.


Mabes Polri Tangkap Kapal Pembawa Miras Ilegal di Riau

Jumat, 22 September 2017 21:51 WIB

Kapal KLM Sinar Indah Jaya GT 110 MO.1033/PPE yang diduga membawa minuman keras ilegal di Pelabuhan Kapal Sungai Juling, Kabupaten Kepulauan


PVMBG Naikkan Status Gunung Agung Jadi Awas

Jumat, 22 September 2017 21:46 WIB

"Melihat kondisi terakhir Gunung Agung, yang apinya sudah tinggi dan peningkatan kegempaannya juga sangat luar biasa" kata Kasbani.


Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo

Jumat, 22 September 2017 21:42 WIB

Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo


Gubernur Bali Minta Agar Segera Bangun Dapur Umum di Pengungsian

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Gubernur mengatakan, hal itu dilakukan agar tidak ada yang sakit akibat tidak mendapat asupan gizi.


Intermediasi Perbankan Lambat, Pertumbuhan Kredit Rendah Hanya 8,2 Persen

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Intermediasi perbankan belum menunjukkan perbaikan, pertumbuhan kredit Juli 2017 masih rendah yaitu tercatat 8,2% (yoy).


Ini Kriteria Cowok Idaman Indah Permatasari

Jumat, 22 September 2017 21:34 WIB

Indah tidak suka pria bertato.


Jika Sektor Ritel Membaik Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2018

Jumat, 22 September 2017 21:28 WIB

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2017 masih di kisaran 5,0-5,4% dan akan meningkat menjadi 5,1-5,5% pada 2018.


Lelang Barang Rampasan Laku Terjual, KPK Cukup Puas

Jumat, 22 September 2017 21:26 WIB

Kami ucapkan terima kasih kepada DJKN. Kami cukup puas dengan pelaksanaan lelang kali ini karena sebagian besar terjual.