News / Politik / Berita
Pansus Angket KPK

Substansi Tidak Jelas, HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

akurat logo
Muslimin
Senin, 17 Juli 2017 18:34 WIB
Share akurat gplus icon
 
Substansi Tidak Jelas, HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK
Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi bersama Fungsionaris PB HMI. Istimewa

AKURAT.CO, Hak Angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (Controlling). Secara historis, Hak Angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karena melebihi batas untuk penyelidikan KPK.

“Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut ‘dipaksakan’ muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP,” kata Ketua Umum HMI Muhamad Fauzi, di Jakarta, Senin (17/7).

Fauzi mengatakan, HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihi batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai:

Pertama, Hak Angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat menggangu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Kedua, Hak Angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Ketiga, Pansus Angket DPR cacat prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakan disahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subjek angket adalah KPK selaku state indpendent agencies, padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan program e-KTP.

Keempat, Pansus DPR telah berlebihan dengan dalih klausul “pelaksanaan UU” dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif-alternatif sehingga harus dibuktikan unsur penting, strategis dan berdampak luas. Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent) hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI 1945 (Pasal 20A ayat 2).

Kelima,Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangi dalam hal ini melakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, kami dari PB HMI MPO menyatakan:

1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;

2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus Hak Angket, karena keberadaan Pansus angket cacat prosedural dan substansi;

3. Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang akuntabel dan tidak tebang pilih;

5. Mengintruksikan kepada seluruh Cabang-Cabang HMI di Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan kriminalisasi KPK.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Sebanyak 37 Calon Jamaah Haji dari Biak Numfor Siap Berangkat

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Jamaah diminta untuk menjaga kesehatan dan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima.


Noda Hitam di Balik Perhargaan Kota Layak Anak Kota Bogor

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Banyak kasus-kasus yang tidak tuntas, seperti yang dialami korban pencabulan di Kota Bogor bernama ML.


DPRD Minta Staf Ahli Dibayar Negara, Ini Jawaban Djarot

Senin, 24 Juli 2017 11:22 WIB

DPRD tak bisa disamakan dengan peran serupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memiliki staf ahli.


BPS Catat Ekspor Rajutan Bali ke Hong Kong Capai 25,91 Persen

Senin, 24 Juli 2017 11:15 WIB

Barang rajutan tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 2,67 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 50,841 juta dolar AS.


Ayu Ting Ting Akan Balik ke Pesbukers, Netizen Kembali Mencibir

Senin, 24 Juli 2017 10:58 WIB

Benarkah Ayu Ting Ting balik ke Pesbukers?


Hanura Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Senin, 24 Juli 2017 10:49 WIB

Dukungan kepada Jokowi sendiri sebenarnya sudah disampaikan pada Munaslub 2016. Maka di Rapimnas, hal ini akan dikokohkan.


Bursa Saham Tiongkok Melemah di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:40 WIB

Indeks komposit Shanghai turun 0,22 persen menjadi diperdagangkan pada 3.230,90 poin.


YLK Imbau Masyarakat Hati-hati Membeli Beras

Senin, 24 Juli 2017 10:33 WIB

Peredaran beras oplosan dan beras plastik meresahkan masyarakat.


Djarot: PNS Anti Pancasila, Segera Angkat Kaki dari Indonesia!

Senin, 24 Juli 2017 10:27 WIB

PNS bekerja untuk mengabdi kepada negara.


Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Senin, 24 Juli 2017 10:22 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 2,87 poin atau 0,12 persen menjadi 2.447,19 poin


Hari Ini, Adik Andi Narogong Diperiksa KPK sebagai Saksi SN

Senin, 24 Juli 2017 10:16 WIB

KPK mulai menggarap peranan SN dalam kasus e-KTP.


Rayakan 2 Bulan Jadian, Netizen Anggap Rizky Febian Alay

Senin, 24 Juli 2017 10:10 WIB

Niat mau romantis, Rizky Febian dicibir netizen


Ketua MPR RI Kecam Keras Pembatasan Akses ke Masjid Al Aqsa

Senin, 24 Juli 2017 10:07 WIB

Ketua MPR mengatakan warga Palestina memiliki hak untuk bebas beribadah di masjidnya sendiri dan juga di tanah yang menjadi haknya.


Bursa Saham Tokyo Alami Penurunan di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:05 WIB

Indeks Nikkei 225 turun 176,51 poin atau 0,88 persen dari tingkat penutupan Jumat (21/7) menjadi diperdagangkan pada 19.923,24 poin.


Sudah Jelas, HTI Tak Setuju dengan Sistem Demokrasi

Senin, 24 Juli 2017 10:01 WIB

Sistem demokrasi tidaklah sesuai dengan asas syariat Islam yang dianut.