News / Politik / Berita
Pansus Angket KPK

Substansi Tidak Jelas, HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK

akurat logo
Muslimin
Senin, 17 Juli 2017 18:34 WIB
Share
 
Substansi Tidak Jelas, HMI Tolak Hak Angket DPR Terhadap KPK
Ketua Umum PB HMI, Muhammad Fauzi bersama Fungsionaris PB HMI. Istimewa

AKURAT.CO, Hak Angket merupakan hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan (Controlling). Secara historis, Hak Angket sebagai penguatan posisi DPR ketika berhadapan dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai Hak Angket tersebut tidak tepat digunakan DPR karena melebihi batas untuk penyelidikan KPK.

“Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, karena angket tersebut ‘dipaksakan’ muncul ketika KPK berupaya menuntaskan mega skandal korupsi e-KTP,” kata Ketua Umum HMI Muhamad Fauzi, di Jakarta, Senin (17/7).

Fauzi mengatakan, HMI sebagai organisasi kemahasiswaan melihat bahwa penggunaan angket tersebut telah melebihi batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), maka PB HMI menilai:

Pertama, Hak Angket DPR terhadap KPK tidak jelas substansi dan tujuan yang hendak dicapai, faktanya materi angket dapat menggangu kinerja KPK yang sedang menyelesaikan penyidikan korupsi e-KTP. Sehingga tidak tepat DPR sebagai lembaga politik justru menyelidiki secara politik materi yang sedang diselidiki secara hukum (pro justicia) oleh KPK.

Kedua, Hak Angket DPR sarat kepentingan politik, hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat korupsi e-KTP, namun berada di keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) angket DPR bahkan menjadi Ketua Pansus.

Ketiga, Pansus Angket DPR cacat prosedural dan cacat substansi, karena dipaksakan disahkan ketika sejumlah anggota DPR melakukan interupsi hingga walk out. Kemudian, tidak tepat justru yang menjadi subjek angket adalah KPK selaku state indpendent agencies, padahal seharusnya yang harus diselidiki adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan program e-KTP.

Keempat, Pansus DPR telah berlebihan dengan dalih klausul “pelaksanaan UU” dalam UU MD3 maka dapat mengangketkan KPK. Sebaliknya, Pansus DPR tidak mengaitkan dengan klausul kedua, yaitu kebijakan pemerintah penting, strategis, dan berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal rumusan Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 adalah kumulatif-alternatif sehingga harus dibuktikan unsur penting, strategis dan berdampak luas. Dapat disimpulkan, Pansus angket KPK tidak memahami nilai historis dan yuridis (original intent) hak angket masuk dalam Perubahan Kedua UUD RI 1945 (Pasal 20A ayat 2).

Kelima,Korupsi adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinari Crime). Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa. Maka merupakan kesalahan fatal dan melawan hukum bagi siapapun yang berusaha menghalangi dalam hal ini melakukan kriminalisasi dan pelemahan terhadap agenda perjuangan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, kami dari PB HMI MPO menyatakan:

1. Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK, karena substansi angket bertentangan dengan upaya penyidikan (pro justicia) kasus e-KTP oleh KPK;

2. Mendesak agar partai politik menarik perwakilan dari Pansus Hak Angket, karena keberadaan Pansus angket cacat prosedural dan substansi;

3. Mendukung Wadah Pegawai KPK untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

4. Mendukung agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang akuntabel dan tidak tebang pilih;

5. Mengintruksikan kepada seluruh Cabang-Cabang HMI di Indonesia melakukan aksi simpatik menolak pelemahan dan kriminalisasi KPK.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Wali Kota Denpasar Tinjau Pengungsi Gunung Agung

Jumat, 22 September 2017 22:21 WIB

Wali Kota Denpasar, Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra meninjau warga masyarakat Karangasem yang melakukan pengungsian.


Dana Resepsi Pernikahan Dibawa Kabur, Polisi Buru Pemilik "Wedding Organizer"

Jumat, 22 September 2017 22:13 WIB

Tim saat ini sedang mengejar pelaku, dan identitasnya sudah diketahui, tinggal menunggu waktu untuk melakukan penangkapan terhadap Sidik .



Pegawai Kantor Imigrasi Sukabumi Tertangkap OTT

Jumat, 22 September 2017 22:08 WIB

Tersangka ditangkap bersama dua calo berinisial Ru dan ER di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi,


Tradisi Penghormatan Pada Tokoh Pertambangan Ala Jonan

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Arie Federik Lasut merupakan pahlawan nasional yang pada 28 September 1945 mengambil tindakan berani merebut kantor Chisitsu Chosasho.


70 Persen Tahanan Narkoba Pondok Rajeg Usia Produktif

Jumat, 22 September 2017 21:59 WIB

Narkoba yang paling banyak dikonsumsi napi yaitu ganja


Neraca Perdagangan Pertanian Surplus USD 10,98 Miliar

Jumat, 22 September 2017 21:53 WIB

Kementan mengatakan, Impor beras di awal 2016 kemarin merupakan luncuran dari sebagian kontrak impor beras Bulog pada 2015.


Mabes Polri Tangkap Kapal Pembawa Miras Ilegal di Riau

Jumat, 22 September 2017 21:51 WIB

Kapal KLM Sinar Indah Jaya GT 110 MO.1033/PPE yang diduga membawa minuman keras ilegal di Pelabuhan Kapal Sungai Juling, Kabupaten Kepulauan


PVMBG Naikkan Status Gunung Agung Jadi Awas

Jumat, 22 September 2017 21:46 WIB

"Melihat kondisi terakhir Gunung Agung, yang apinya sudah tinggi dan peningkatan kegempaannya juga sangat luar biasa" kata Kasbani.


Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo

Jumat, 22 September 2017 21:42 WIB

Peduli Pengungsi Gunung Agung, Masyarakat Bisa Salurkan Bantuan Ke Pos Tanah Ampo


Gubernur Bali Minta Agar Segera Bangun Dapur Umum di Pengungsian

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Gubernur mengatakan, hal itu dilakukan agar tidak ada yang sakit akibat tidak mendapat asupan gizi.


Intermediasi Perbankan Lambat, Pertumbuhan Kredit Rendah Hanya 8,2 Persen

Jumat, 22 September 2017 21:38 WIB

Intermediasi perbankan belum menunjukkan perbaikan, pertumbuhan kredit Juli 2017 masih rendah yaitu tercatat 8,2% (yoy).


Ini Kriteria Cowok Idaman Indah Permatasari

Jumat, 22 September 2017 21:34 WIB

Indah tidak suka pria bertato.


Jika Sektor Ritel Membaik Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2018

Jumat, 22 September 2017 21:28 WIB

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2017 masih di kisaran 5,0-5,4% dan akan meningkat menjadi 5,1-5,5% pada 2018.


Lelang Barang Rampasan Laku Terjual, KPK Cukup Puas

Jumat, 22 September 2017 21:26 WIB

Kami ucapkan terima kasih kepada DJKN. Kami cukup puas dengan pelaksanaan lelang kali ini karena sebagian besar terjual.