Walhi: Pembahasan Reklamasi Pulau G Sarat Politik Transaksional

akurat logo
Deni Muhtarudin
Selasa, 11 Juli 2017 19:21 WIB
Share akurat gplus icon
 
Walhi: Pembahasan Reklamasi Pulau G Sarat Politik Transaksional
Komite Nelayan Tradisional saat melakukan aksi menolak reklamasi Pulau G. AKURAT.CO/Deni Muhtaruddin

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra mengungkapkan, selain telah merusak lingkungan, proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta juga sudah mengabaikan aspek HAM.

Pasalnya, menurut Puput, karena pembangunan pulau tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan nelayan yang terancam ruang hidup dan wilayah penghidupannya.

Puput menegaskan, hilangnya Teluk Jakarta akibat pembuatan pulau palsu reklamasi akan mengusir nelayan secara halus. Terlebih, kawasan pulau hasil reklamasi tersebut hanya diperuntukkan untuk kawasan komersial saja.

"Pulau Reklamasi yang dibangun kemudian hari akan dibangun kawasan mewah, hingga akhirnya warga sekitar harus kembali tergusur dengan alasan untuk kepentingan umum," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/7).

Di samping itu, lanjut Puput, pihaknya juga menduga bahwa pembahasan Amdal Reklamasi Pulau G sangat berpotensi mengandung unsur-unsur transaksional.

"WALHI Jakarta menduga pemaksaan melanjutkan pembangunan Reklamasi Pulau G sarat dengan agenda politik transaksional dan merupakan satu rangkaian projek pesanan dari berbagai kepentingan pengembang tampa memperdulikan dampaknya," ujarnya.


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Misbakhun Dorong DPR Segera Seriusi RUU Redenominasi

Senin, 24 Juli 2017 11:34 WIB

Kebutuhan penyederhanaan mata uang rupiah sudah mendesak, sehingga pembahasan RUU Redenominasi perlu segera dibahas


Sandiaga Uno Ajak Gojek dan Perusahaan E-Commerce Lain Melantai di Bursa

Senin, 24 Juli 2017 11:32 WIB

Tidak ada alasan bagi para pebisnis UMKM untuk masuk di papan bursa.


Sebanyak 37 Calon Jamaah Haji dari Biak Numfor Siap Berangkat

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Jamaah diminta untuk menjaga kesehatan dan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima.


Noda Hitam di Balik Perhargaan Kota Layak Anak Kota Bogor

Senin, 24 Juli 2017 11:27 WIB

Banyak kasus-kasus yang tidak tuntas, seperti yang dialami korban pencabulan di Kota Bogor bernama ML.


DPRD Minta Staf Ahli Dibayar Negara, Ini Jawaban Djarot

Senin, 24 Juli 2017 11:22 WIB

DPRD tak bisa disamakan dengan peran serupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang memiliki staf ahli.


BPS Catat Ekspor Rajutan Bali ke Hong Kong Capai 25,91 Persen

Senin, 24 Juli 2017 11:15 WIB

Barang rajutan tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 2,67 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 50,841 juta dolar AS.


Ayu Ting Ting Akan Balik ke Pesbukers, Netizen Kembali Mencibir

Senin, 24 Juli 2017 10:58 WIB

Benarkah Ayu Ting Ting balik ke Pesbukers?


Hanura Akan Usung Jokowi di Pilpres 2019

Senin, 24 Juli 2017 10:49 WIB

Dukungan kepada Jokowi sendiri sebenarnya sudah disampaikan pada Munaslub 2016. Maka di Rapimnas, hal ini akan dikokohkan.


Bursa Saham Tiongkok Melemah di Awal Perdagangan

Senin, 24 Juli 2017 10:40 WIB

Indeks komposit Shanghai turun 0,22 persen menjadi diperdagangkan pada 3.230,90 poin.


YLK Imbau Masyarakat Hati-hati Membeli Beras

Senin, 24 Juli 2017 10:33 WIB

Peredaran beras oplosan dan beras plastik meresahkan masyarakat.


Djarot: PNS Anti Pancasila, Segera Angkat Kaki dari Indonesia!

Senin, 24 Juli 2017 10:27 WIB

PNS bekerja untuk mengabdi kepada negara.


Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Senin, 24 Juli 2017 10:22 WIB

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 2,87 poin atau 0,12 persen menjadi 2.447,19 poin


Hari Ini, Adik Andi Narogong Diperiksa KPK sebagai Saksi SN

Senin, 24 Juli 2017 10:16 WIB

KPK mulai menggarap peranan SN dalam kasus e-KTP.


Rayakan 2 Bulan Jadian, Netizen Anggap Rizky Febian Alay

Senin, 24 Juli 2017 10:10 WIB

Niat mau romantis, Rizky Febian dicibir netizen


Ketua MPR RI Kecam Keras Pembatasan Akses ke Masjid Al Aqsa

Senin, 24 Juli 2017 10:07 WIB

Ketua MPR mengatakan warga Palestina memiliki hak untuk bebas beribadah di masjidnya sendiri dan juga di tanah yang menjadi haknya.