News / Daerah / Berita

BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat

akurat logo
Dedi Ermansyah
Senin, 19 Juni 2017 22:03 WIB
Share
 
BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat
Kantor BPK pusat di Jakarta.. Istimewa

AKURAT.CO, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada enam kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Enam kabupaten penerima opini WTP antara lain, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, Fakfak dan Kabupaten Maybrat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2016.

Opini WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Papua Barat Adi Sudibyo di Manokwari, Senin (19/6).

"Hari ini kita menyerahkan LHP LKPD tahun 2016 terhadap 10 daerah. Enam daerah mendapat opini WTP, empat daerah WDP (wajar dengan pengecualian)," katanya.

Empat daerah yang memperoleh WDP, yakni Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Dia menyebutkan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, tersisa Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memperoleh opini. Pemerintah di kabupaten baru ini belum menyerahkan LKPD tahun 2016 kepada BPK.

Dia menjelaskan, dari seluruh kabupaten/kota di daerah sebagian besar masih terjadi masalah, diantaranya terkait pengelolaan aset dan pertanggungjawaban dana perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk empat daerah yang memperoleh opini WDP, Adi meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Ia juga berharap DPR melalui fungsi pengawasan yang dimiliki turut mendorong pemerintah daerah agar bergegas menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

"Terutama masalah-masalah yang terjadi dilingkungan DPRD seperti dana perjalanan dinas. Sehingga kedepan seluruh daerah di Papua Barat bisa memperoleh WTP," kata Adi lagi.

Menurut dia, pemerintah daerah masih memiliki waktu 60 hari, untuk menindaklanjuti temuan BPK terhitung sejak penyerahan LHP dilakukan.

Sesuai peraturan presiden, jika dalam waktu 60 hari pemerintah daerah tidak menindaklanjuti temuan BPK. Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil langkah hukum.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Israel Jual Senjata ke Myanmar dan Sudan Selatan

Senin, 23 Oktober 2017 22:25 WIB

Terungkap kabar bahwa Israel mengirim persenjataan ke Myanmar.



LIPI Perkenalkan Aplikasi Penanggulangan Gempa Bernama Lindu

Senin, 23 Oktober 2017 22:10 WIB

Lindu merupakan inovasi dalam pengertian potensi gempa yang diaplikasikan lewat smartphone.


Miryam Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Pemberian Keterangan Palsu

Senin, 23 Oktober 2017 22:09 WIB

"Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp300 Juta," kata Jaksa KPK


Deputi Menko Maritim Terima Penghargaan Raja Leopold Karena Bejasa Pererat RI-Belgia

Senin, 23 Oktober 2017 22:04 WIB

Arif Havas Oegroseno menerima penghargaan Raja Leopold dari Belgia atau ''Commander in the Order of Leopold of Belgium''.


Rembuknas 2017, Jokowi: Kita Harus Lebih Berani Hadapi Perubahan Global

Senin, 23 Oktober 2017 21:58 WIB

"Kita juga harus sadar bahwa perubahan-perubahan sekarang ini sudah masuk hampir ke semua sektor," kata Jokowi


Telkomsel "Genjot " Jaringan 4G Setelah Menangi Lelang Frekuensi 2,3 GHz

Senin, 23 Oktober 2017 21:47 WIB

Telkomsel akan maksimalkan jaringan 4G di pelosok Indonesia dengan tambahan frekuensi selebar 30 MHz di spektrum 2,3 GHz.


Jusuf Kalla Bertolak Ke Tanah Air Usai Umrah

Senin, 23 Oktober 2017 21:46 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak menuju Tanah Air dari Bandara Internasional King Abdulazis.


Gerindra: Demiz Sosok Potensial dan Bisa Menang di Pilgub Jabar

Senin, 23 Oktober 2017 21:45 WIB

"Beliau bersilaturahmi ke Gerindra, kami menyambut dengan senang hati," ujar Bucky


Pusamania Borneo Gulung Mitra Kukar 4-0

Senin, 23 Oktober 2017 21:35 WIB

Borneo di peringkat 8 dengan 46 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan Mitra Kukar menempati posisi 10 dengan 43 poin dari 31 laga.


Pengungsi Gunung Agung Kekurangan MCK dan Kompor untuk Memasak

Senin, 23 Oktober 2017 21:30 WIB

Jumlah pengungsi Gunung Agung pada Senin (23/10) sekira pukul 18.00 Wita mencapai 134.310 orang


PKB Setuju Kehadiran Densus Tipikor Tapi dengan Syarat...

Senin, 23 Oktober 2017 21:23 WIB

PKB setuju akan kehadiran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri


Ini Usulan LIPI Terkait Persoalan Polhukam di Papua

Senin, 23 Oktober 2017 21:11 WIB

Adriana menyebutkan bahwa setidaknya ada empat masalah besar di Papua yang harus segera diselesaikan


Perusahaan Diminta Gunakan Software Asli Untuk Keamanan Data

Senin, 23 Oktober 2017 21:09 WIB

Mendorong keunggulan kompetitif brand perusahaan baik di level nasional maupun aktivitas bisnis global.


Begini Penjelasan BMKG Tentang Angin Puting Beliung

Senin, 23 Oktober 2017 21:08 WIB

Puting beliung melanda wilayah Kepulauan Seribu, Senin pagi tadi