News / Daerah / Berita

BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat

akurat logo
Dedi Ermansyah
Senin, 19 Juni 2017 22:03 WIB
Share
 
BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat
Kantor BPK pusat di Jakarta.. Istimewa

AKURAT.CO, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada enam kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Enam kabupaten penerima opini WTP antara lain, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, Fakfak dan Kabupaten Maybrat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2016.

Opini WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Papua Barat Adi Sudibyo di Manokwari, Senin (19/6).

"Hari ini kita menyerahkan LHP LKPD tahun 2016 terhadap 10 daerah. Enam daerah mendapat opini WTP, empat daerah WDP (wajar dengan pengecualian)," katanya.

Empat daerah yang memperoleh WDP, yakni Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Dia menyebutkan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, tersisa Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memperoleh opini. Pemerintah di kabupaten baru ini belum menyerahkan LKPD tahun 2016 kepada BPK.

Dia menjelaskan, dari seluruh kabupaten/kota di daerah sebagian besar masih terjadi masalah, diantaranya terkait pengelolaan aset dan pertanggungjawaban dana perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk empat daerah yang memperoleh opini WDP, Adi meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Ia juga berharap DPR melalui fungsi pengawasan yang dimiliki turut mendorong pemerintah daerah agar bergegas menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

"Terutama masalah-masalah yang terjadi dilingkungan DPRD seperti dana perjalanan dinas. Sehingga kedepan seluruh daerah di Papua Barat bisa memperoleh WTP," kata Adi lagi.

Menurut dia, pemerintah daerah masih memiliki waktu 60 hari, untuk menindaklanjuti temuan BPK terhitung sejak penyerahan LHP dilakukan.

Sesuai peraturan presiden, jika dalam waktu 60 hari pemerintah daerah tidak menindaklanjuti temuan BPK. Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil langkah hukum.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Chelsea Berjaya di Kandang Spurs

Senin, 21 Agustus 2017 00:16 WIB

The Blues berhasil unggul 2-1 dalam laga bertajuk Derby London itu.


Polisi Selidiki Bentrok Gojek Vs Sopir Taksi Konvensional di Pekanbaru

Minggu, 20 Agustus 2017 23:56 WIB

"Pelaku dalam lidik baik dari sopir taksi konvensional maupun dari yang 'online'," kata Kepala Polresta Pekanbaru


Buntut Insiden Bendera Terbalik, Puluhan Situs Malaysia Diretas

Minggu, 20 Agustus 2017 23:39 WIB

Setelah Malaysia dihujat habis-habisan di media sosial, kini puluhan situs asal Negeri Jiran itu juga diretas.


Bentrokan Gojek Vs Supir Taksi Konvensional Kembali Pecah

Minggu, 20 Agustus 2017 23:30 WIB

Meski sempat damai, bentrokan antara pengemudi Gojek, dengan supir taksi konvensional di Pekanbaru kembali terulang lagi



PB GSN Sebut Bendera Terbalik Merupakan Kebodohan Malaysia

Minggu, 20 Agustus 2017 23:02 WIB

PB GSN mengecam kecerobohan Malaysia atas Lambang Negara Indonesia Bendera Merah Putih yang terpasang terbalik dalam buku panduan SEA Games


Babak I: Tendangan Bebas Alonso Bawa Chelsea Unggul di Derby London

Minggu, 20 Agustus 2017 23:02 WIB

Marcos Alonso berhasil membobol gawang Tottenham yang dikawal Hugo Lloris lewat tendangan bebas.


Ini Rahasia Sukses Jenderal Sudirman Lancarkan Perang Gerilya

Minggu, 20 Agustus 2017 22:48 WIB

Dengan perlawanannya, Jenderal Sudirman berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia masih ada


Telur Fungsional Cegah Penyakit Jantung

Minggu, 20 Agustus 2017 22:39 WIB

Antioksidan dan omega 3 bisa ditemukan dalam telur unggas.


Cucu Soekarno Kecam Keras Kecerobohan Malaysia Soal Bendera Indonesia

Minggu, 20 Agustus 2017 22:23 WIB

Puti Guntur Soekarno, mengecam keras kecerobohan Malaysia atas terbaliknya Lambang Negara Indonesia Bendera Merah Putih diSea Games 2017


Golkar Apresiasi Pemerintah Terkait Program Sertifikasi Tanah

Minggu, 20 Agustus 2017 22:12 WIB

Program pemerintah memberikan sertifikat hak atas tanah berdampak mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat.


Dapat Kartu Kuning, Evan Dimas: Saya Kecewa

Minggu, 20 Agustus 2017 22:07 WIB

Evan mengaku tidak mengerti apa pertimbangan wasit memberikan kartu kuning kepada dirinya.


Hadiri Lomba Selancar Kelas Dunia, AHY Memuji Keindahan Pantai Pacitan

Minggu, 20 Agustus 2017 21:59 WIB

Senang sekali saya diundang ke pantai Watu Karung ini. Sepanjang mata memandang indah sekali.


Yeri Ramadona Sumbang Perunggu dari Cabang Boling

Minggu, 20 Agustus 2017 21:52 WIB

Yeri gagal mengalahkan dua peboling Malaysia yaitu Rafiq Ismail dan Adrian Ang yang akhirnya meraih medali emas dan perak untuk tuan rumah.


Bendera Indonesia Dilecehkan, DPR: Kontingen Indonesia Harus Buat Nota Protes

Minggu, 20 Agustus 2017 21:48 WIB

"Kontingen Indonesia harus buat Nota Protes. Kan kebangetan kalau Malaysia sampai lupa Bendera Indonesia," kata Dadang Rusdiana