News / Daerah / Berita

BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat

akurat logo
Dedi Ermansyah
Senin, 19 Juni 2017 22:03 WIB
Share
 
BPK Berikan WTP pada Enam Kabupaten di Papua Barat
Kantor BPK pusat di Jakarta.. Istimewa

AKURAT.CO, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada enam kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Enam kabupaten penerima opini WTP antara lain, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, Fakfak dan Kabupaten Maybrat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2016.

Opini WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Papua Barat Adi Sudibyo di Manokwari, Senin (19/6).

"Hari ini kita menyerahkan LHP LKPD tahun 2016 terhadap 10 daerah. Enam daerah mendapat opini WTP, empat daerah WDP (wajar dengan pengecualian)," katanya.

Empat daerah yang memperoleh WDP, yakni Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari dan Manokwari Selatan.

Dia menyebutkan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, tersisa Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memperoleh opini. Pemerintah di kabupaten baru ini belum menyerahkan LKPD tahun 2016 kepada BPK.

Dia menjelaskan, dari seluruh kabupaten/kota di daerah sebagian besar masih terjadi masalah, diantaranya terkait pengelolaan aset dan pertanggungjawaban dana perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk empat daerah yang memperoleh opini WDP, Adi meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Ia juga berharap DPR melalui fungsi pengawasan yang dimiliki turut mendorong pemerintah daerah agar bergegas menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

"Terutama masalah-masalah yang terjadi dilingkungan DPRD seperti dana perjalanan dinas. Sehingga kedepan seluruh daerah di Papua Barat bisa memperoleh WTP," kata Adi lagi.

Menurut dia, pemerintah daerah masih memiliki waktu 60 hari, untuk menindaklanjuti temuan BPK terhitung sejak penyerahan LHP dilakukan.

Sesuai peraturan presiden, jika dalam waktu 60 hari pemerintah daerah tidak menindaklanjuti temuan BPK. Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengambil langkah hukum.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Polres Tangsel Ungkap Kronologi Kasus Penyebar Konten Pornografi

Selasa, 23 Januari 2018 22:25 WIB

Tim Vipers Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap penyebar konten video pornografi melalui media elektronik.


Wiranto: Pak OSO Ketum Hanura yang Sah

Selasa, 23 Januari 2018 22:21 WIB

Mulai hari ini OSO kembali menjadi ketua umum DPP Hanura.



Dalami Kasus Penembakan, Polisi Minta Pendapat Ahli

Selasa, 23 Januari 2018 22:04 WIB

Tim penyidik Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat meminta pendapat sejumlah ahli untuk penyelidikan yang dilakukan oknum Brimob


Latih ASN, Kemenpan Bakal Tiru Sistem Telkom Corporate University

Selasa, 23 Januari 2018 22:00 WIB

ASN harus bisa menghadapi tantangan masa kini.


BMKG Pastikan Isu Gempa Susulan Berkekuatan 7,5 SR Hoax

Selasa, 23 Januari 2018 21:48 WIB

Aktifitas Gempa di Banten terus melemah.


Bawaslu Riau Bentuk Tim Siber Pantau Keterlibatan ASN dalam Politik

Selasa, 23 Januari 2018 21:41 WIB

Selamanya, ASN itu haram menyentuh dunia politik.


Dulang Suara di Madura untuk Khofifah-Emil, Demokrat Optimalkan Kyai Kampung

Selasa, 23 Januari 2018 21:40 WIB

Kami maksimalkan kyai kampung karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.


Kalahkan Perseru, Persebaya Berpeluang ke Perempatfinal

Selasa, 23 Januari 2018 21:39 WIB

Persebaya mengumpulkan empat poin dan berpeluang ke perempatfinal Piala Presiden 2018.


KPK Ingin Tangani Korupsi di Sektor Swasta, Arsul Sani: Harus Revisi UU KPK

Selasa, 23 Januari 2018 21:34 WIB

Arsul meminta KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi yang ada di sektor swasta.


Chiangrai United Kubur Mimpi Bali United Berlaga di Liga Champions Asia

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Bali United tak berdaya menghadapi wakil Thailand di perpanjangan waktu.


Polrestra Bogor Belum Bisa Simpulkan Kronologi Penembakan

Selasa, 23 Januari 2018 21:32 WIB

Polrestra Bogor Kota belum bisa menyimpilkan kronologi peristiwa penembakan.


Wiranto Imbau DPD dan DPC Konsentrasi Persiapan Verifikasi Faktual

Selasa, 23 Januari 2018 21:30 WIB

Tidak ada lagi kubu OSO atau Daryatmo.


Terkait Beras 4,5 Ton, BPBD Pidie Jaya: Saya Tidak Bertanggung Jawab

Selasa, 23 Januari 2018 21:24 WIB

Untuk menyuplai beberapa sak beras ke desa-desa, pihaknya selalu mengeluarkan izin.


Remukkan Korsel, Uzbekistan Jumpa Vietnam di Final

Selasa, 23 Januari 2018 21:23 WIB

Laga final antara Uzbekistan dan Vietnam akan dilangsungkan di Changzhou, Sabtu (27/1), mendatang.