DPD RI Ingin Perempuan Keluar Zona Pelabelan Domestik

akurat logo
Muslimin
Senin, 16 April 2018 17:48 WIB
Share
 
DPD RI Ingin Perempuan Keluar Zona Pelabelan Domestik
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (ketiga kanan) bersalaman dengan Ketua Senat Polandia Stanislaw Karczewski (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Darmayanti Lubis (kedua kanan) saat melakukan pertemuan di ruangan pertemuan Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10). Pertemuan ini untuk membicarakan kerjasama dua negara dalam segi pembangunan terutama untuk aspek ekonomi dan infrastruktur. Sementara untuk aspek pendidikan bisa dilakukan dengan pertukaran pelajar.. Sopian

AKURAT.CO, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis meminta kaum perempuan untuk keluar dari pelabelan domestik kepada mereka.

Darmayanti menilai Muslimah sebagai Khalifah pada dasarnya memiliki peran besar di berbagai sektor kehidupan. Karena itu perempuan harus mengoptimalkan perannya tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Darmayanti, untuk mengoptimalkan berbagai peran tersebut di atas, perempuan harus mampu mengatasi berbagai permasalahan Gender yang menjadi hambatan pembatas peran antara kaum hawa dan laki-laki.

"Perempuan harus keluar dari zona Pelabelan domestic yang selama ini dilekatkan kepadanya sehingga sering kali membuat perempuan ragu-ragu untuk maju dalam menjalankan peran publiknya. " ujar Darmayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4).

Darmayanti mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, perempuan harus melepaskan label perbedaan gender lainnya seperti adanya stereotype budaya dan lainnya.

Perempuan Indonesia, bagi Darmayanti, saat ini telah memiliki kesetaraan dengan laki-laki mulai dari pendidikan dan perannya dalam setiap aspek kehidupan, ditandai dengan adanya regulasi dan kebijakan yang juga mulai mendukung peran perempuan. Karena itu sudah saatnya bagi perempuan untuk menunjukkan kiprahnya sebagai agen perubahan bagi pembangunan, yang memberi manfaat bagi diri, masyarakat dan bangsa bahkan hingga internasional.

"Barangkali memang agak terlalu tinggi untuk visi sebuah pencapaian peran transformatif, namun dimulai dengan peran partisipatif juga boleh asal menjadi bagian seluruh bangsa. Pada peran transformatif, muslimah dapat mentransformaskani nilai-nilai ke-Islaman sewaktu menjalankan peran publiknya dalam bermasyarakat dan berbangsa. Bila hanya di rumah, mungkin nilai-nilai hanya terbatas untuk diri dan keluarganya, sementara negara kita saat ini menuntut dikembangkannya peran perempuan yang jumlahnya mencapai separuh populasi, meliputi bidang ekonomi, social budaya, politik dan lainnya," ujar politisi asal Sumatera Utara itu.

Karena itu, lanjutnya, untuk mempersiapkan hal tersebut, sejak dari tingkat keluarga perempuan harus mampu dan sukses menjalankan perannya sebelum keluar di masyarakat. Sebab perempuan juga harus mampu menyeimbangkan antara peran di keluarga dan masyarakat. Sehingga dukungan dari pihak keluarga juga menjadi salah satu kunci suksesnya menjalankan peran tersebut.

"Kesadaran diri harus terbangun baik dalam diri laki-laki maupun perempuan. Dengan menyadari hal tersebut dan membangun hubungan saling ikhlas dan menghargai dalam keluarga, maka seseorang perempuan tidak ragu ragu dalam menjalankan peran publiknya, agar perempuan tidak dihantui perasaan bersalah dalam menjalankannya, justru mendapat dukungan penuh dari sang mitra, selain itu, saat berkiprah pun, perempuan juga harus melepaskan stereotip dengan laki-laki yang selama ini membatasi mereka, lepaskan istilah orang yang katakan urusan perempuan hanya, sumur, kasur dan dapur,. Sebab hampir di semua sektor, kini kiprah perempuan sudah semakin membaik dan tidak sedikit menonjol daripada kaum laki-laki.. Jadi semua sektor harus masuk, tidak hanya sosial budaya tapi ekonomi dan politik harus masuk." ujarnya.

Lebih lanjut Darmayanti menambahkan, terlebih memasuki tahun politik menuju Pemilu 2019, peran perempuan masuk dalam bidang politik sangat dibutuhkan untuk berada di lingkaran penentu arah kebijakan. Menurutnya, dengan porsi 30 persen dalam UU Pemilu dimana keterwakilan perempuan dalam legislatif juga perlu disambut oleh para perempuan.

“Jadi harus disambut dengan memajukan dirinya dan membangun kesadaran bahwa Negara memang membutuhkan itu, tanpa berhenti memberi kesadaran akan manfaat perempuan berada pada pengambil keputusan dan kebijakan bagi kemajuan dan kepentingan perempuan khususnya dan bangsa pada umumnya. Saya berharap siapapun yang sudah duduk maupun belum duduk untuk menggugah masyarakat untuk kiranya memperjuangkan kebaikan bagi kepentingan perempuan dan anak," pungkasnya.


Editor. Bismarc Lesmana

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Samsung Galaxy A6 dan A6 Plus Pengganti Galaxy J8

Kamis, 26 April 2018 06:45 WIB

Masa kerja Galaxy J8 hampir usai. HP yang sempat jadi idola kelas menegah itu akan digantikan oleh duo Galaxy lainnya.


KPU Bekasi Mulai Lakukan Pengadaan Logistik Pilkada

Kamis, 26 April 2018 06:38 WIB

Kita mulai melakukan pengadaan logistik untuk kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).


Pengamat: BI Jangan Alergi Naikkan Suku Bunga, Agar Rupiah Selamat

Kamis, 26 April 2018 06:37 WIB

Kenaikan suku bunga acuan bisa menjadi salah satu upaya yang dilakukan BI untuk menekan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Kurangi Serangan Panik dengan Cara Ini

Kamis, 26 April 2018 06:30 WIB

Berikut ini beberapa tipsnya untuk mengatasi panik.


Bagaimana Kehidupan Seks Pasangan yang Selisih 25 Tahun? Ini Ceritanya

Kamis, 26 April 2018 06:25 WIB

Mereka sama-sama menyukai musik.


Forhati Minta DPR Atur Sanksi LGBT dalam Revisi UU KUHP

Kamis, 26 April 2018 06:20 WIB

Forhati khawatir sanksi ini akan "sepi-sepi saja" sampai RUU KUHP disetujui jadi undang-undang baru.


Sony Rilis Aksesoris Game untuk HP Seri Xperia dan PlayStation

Kamis, 26 April 2018 06:20 WIB

X Mount adalah aksesoris game terkini yang dirilis Sony untuk perangkat Xperia dan juga PlayStation.


WhatsApp Batasi Pengguna Di Bawah Umur 16 Tahun

Kamis, 26 April 2018 06:15 WIB

Sebelumnya, usia pengguna WhatsApp minimal 13 tahun. Kini, aturan itu berubah. Pengguna harus minimal harus berusia 16 tahun.


Gatot Nurmantyo Optimis Indonesia Jadi Negara yang Kuat

Kamis, 26 April 2018 06:05 WIB

Indonesia kuat jika kita semua optimistis.


Cedera Lutut Pupuskan Asa Chambo Tampil di Piala Dunia

Kamis, 26 April 2018 06:05 WIB

Dia mengalami cedera ligamen lutut


Rekomendasi Panja DPR Terkait TKA Tak Dijalankan Pemerintah

Kamis, 26 April 2018 05:50 WIB

Kita dulu punya namanya Panja pengawasan TKA, rekomendasi kita adalah membuat Satgas pengawasan.


Ketua Dewan Minta Pemerintah Aceh Tangani Serius Ledakan Sumur Minyak

Kamis, 26 April 2018 05:25 WIB

Harapan kita kepada Pemerintah Aceh, khususnya Pemkab Aceh Timur agar segera mengerahkan bantuan.


Saat Diboyong MU, Pemain Ini Mengaku Linglung

Kamis, 26 April 2018 05:10 WIB

Dari Palace, ke MU, kembali ke Palace


Korban Tewas Akibat Ledakan Sumur Minyak Bertambah Jadi 19 Orang

Kamis, 26 April 2018 05:05 WIB

Yang meninggal hingga saat ini berjumlah 19 orang.


Survei KedaiKOPI: Gatot Nurmantyo Capres Alternatif selain Jokowi dan Prabowo

Kamis, 26 April 2018 04:50 WIB

Dari hasil survei elektabilitas Gatot Nurmantyo (27,4 persen).