Perawatan Ketergantungan Napza Dinilai Tidak Efektif

akurat logo
Muslimin
Rabu, 14 Februari 2018 11:43 WIB
Share
 
Perawatan Ketergantungan Napza Dinilai Tidak Efektif
Ilustrasi Narkoba.. AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), menyelenggarakan seminar tentang dampak Perang Terhadap Narkotika (War on Drugs) yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 lalu. Seminar ini difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Seminar yang diadakan di kantor BNN ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan seperti BNN, Kepolisian RI, Kementerian Sosial RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hasil penelitian PKNI menunjukkan bahwa kebijakan pendekatan menghukum yang diberlakukan sejak Januari 2015 tersebut telah menyebabkan dampak pada segi sosial, ekonomi dan kesehatan. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan konsultan independen dari Maret sampai Mei 2016 dan bertujuan untuk mendokumentasikan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan dari perang terhadap Narkotika di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menekankan pendekatan melalui upaya penegakan hukum dan menetapkan target rehabilitasi bagi seratus ribu orang pengguna Napza di tahun 2015.

Pemerintah seharusnya memperhatikan bahwa ketergantungan Napza adalah bagian dari masalah kesehatan dan bersifat kronis.

"Misalnya jika ada seseorang terkena diabetes dan melakukan terapi dan tiba-tiba relapse, apakah dia akan dihukum pemerintah? Kenapa tidak bisa diterapkan ke pengguna narkotika?” ujar Arif R. Iryawan, program manager PKNI, Selasa (13/2).

Menurutnya, pendekatan hukum yang digunakan pemerintah memunculkan dampak kesehatan bagi para pengguna Napza. Pendekatan hukum seperti penetapan target rehabilitasi menyebabkan program perawatan ketergantungan Napza tidak efektif, tidak memiliki prosedur penanganan yang baku, memaksa dan merugikan pengguna Napza.

Walaupun akses rehabilitasi sudah memberikan dampak positif dengan meningkatkan keterlibatan LSM, perubahan cara atau kurangnya prosedur dalam penggunaan obat suntik sebagai ganti obat oral meningkatkan risiko penularan Hepatitis C dan HIV.

Ia mengatakan, dalam implementasi penegakan hukum, pengguna napza masih sering diproses secara hukum dan bukan direhabilitasi.

Sebagai akibatnya penjara mengalami over-kapasitas dan para penghuni menjadi lebih rentan terhadap HIV, hepatitis C dan TB. Salah satu studi yang dilakukan oleh John Hopkins Bloomberg School of Public Health (2016) mengatakan bahwa sekitar 15% dr total penghuni penjara terinfeksi Hepatitis C.

Kencangnya kampanye Perang Terhadap Narkoba juga semakin meningkatkan stigma pengguna Napza di kalangan masyarakat.

Selain itu, pemberitaan media yang masif mempengaruhi pendapat publik dan pembuat kebijakan. Stigma menyebabkan tindak kekerasan dari masyarakat dan sikap arogansi penegak hukum dalam upaya penyelesain kasus.

Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, F. Haru Tamtomo mengaku bahwa penegakan hukum dengan sistem pemenjaraan juga menyebabkan over-kapasitas di dalam lingkungan penjara, “Hampir 1/3 isi lapas adalah pengguna atau bandar seperti mengumpulkan pembeli dan penjual”, kata F. Haru.

Padahal, kata dia, lingkungan penjara menyebabkan pengguna Napza dimanfaatkan oleh bandar dan jaringan peredaran Napza yang lebih besar.

Pemenjaraan dan rehabilitasi juga menyebabkan dampak ekonomi bagi anggaran negara. Selain itu, dari sisi pengguna Napza mereka juga mendapatkan kerugian ekonomi seperti hilangnya sumber pendapatan, produktivitas, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selama menjalani proses hukum.

Oleh kareba demikian, PKNI memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari Perang Terhadap Narkotika. Misalnya dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil seperti akademisi dan lembaga masyarakat agar kebijakan narkotika lebih tepat dalam menjawab permasalahan.

Revisi terhadap UU No.35 tahun 2009 juga perlu dilakukan untuk menyelamatkan pengguna Napza dari eksploitasi, dekriminalisasi, dan pidana penjara untuk mendapatkan hak dalam mengakses layanan kesehatan dan rehabilitasi.

“Rehabilitasi perlu koordinasi antara pelaksana hukum dan komponen masyarakat untuk dapat melakukan rehabilitasi sesuai standar yang dimiliki,” ujar perwakilan Subdirektorat Komponen Masyarakat BNN, Ni Made Labasari.[]


Editor. Ainurrahman

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

PGN Akui Telah Kantongi Izin Caplok Pertagas

Jumat, 27 April 2018 09:55 WIB

PGN mengakui telah mendapat izin prinsip dari pemegang saham untuk berintegrasi dengan Pertagas


Jennifer Dunn Jalani Sidang Keempat, Faisal Harris Absen

Jumat, 27 April 2018 09:50 WIB

Faisal Harris dituding menjadi suami dari pernikahan siri Jennifer Dunn.


Tembakan Maut Polisi Akhiri Pelarian Perampok Sadis di Palembang

Jumat, 27 April 2018 09:47 WIB

Tersangka juga menghujani anggota polisi dengan tembakan bertubi-tubi menggunakan senjata api rakitan (senpira).


IHSG Dibuka Merangkak Tipis

Jumat, 27 April 2018 09:45 WIB

Barisan top gainers, yaitu: Pelita Samudera Shipping, Inti Agri Resources dan Media Nusantara Citra


Nikita Mirzani Terpikir Ganti Kelamin, Lucinta Luna Tersindir

Jumat, 27 April 2018 09:39 WIB

Lucinta Luna balas menyindir Nikita melalui instagram story.


Serikat Pekerja: Prespres TKA Memang Legal Sesuai UU Ketenagakerjaan?

Jumat, 27 April 2018 09:37 WIB

Indra sayangkan pihak-pihak yang membuat Perpres TKA hanya ingin senangkan hati Presiden tanpa pikirkan dampak peraturan yang diberlakukan.


Cedera Paksa Muguruza dan Kerber Angkat Koper

Jumat, 27 April 2018 09:37 WIB

Dua petenis unggulan itu harus angkat koper dari Stuttgart Terbuka.


Traveling Bersama Anak? Jangan Khawatir..

Jumat, 27 April 2018 09:34 WIB

Ada panduan menarik bagi ayah dan bunda ketika berlibur bersama anak-anak ke luar negeri.


Dukung Kemenag, MUI Tak Ingin Masjid Jadi Wahana Politik Praktis

Jumat, 27 April 2018 09:33 WIB

"Karena sering kali kegiatan politik praktis itu diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba."


Pengamat: Era Ahok Jadi Tempat Pengaduan Warga, Kini Balai Kota untuk Kampanye

Jumat, 27 April 2018 09:18 WIB

Trubus menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyalahi aturan dan seharusnya dia mengikuti pergub yang telah ada.


MU Tolak Geser Jadwal, Persija vs Persib Makin Tak Jelas

Jumat, 27 April 2018 09:18 WIB

Tanggal 4, MU dijadwalkan bentrok dengan Persib di Pamekasan, Madura.


Patah Hati Bisa Picu Kematian? Ini Kata Pakar

Jumat, 27 April 2018 09:11 WIB

Begini penjelasan pakar ahli jantung dan asisten profesor klinik di New York University.


Preview: Ujian Awal Mental Bertanding Pemain Indonesia U-23

Jumat, 27 April 2018 08:56 WIB

Milla menyadari Bahrain U-23 bukan lawan yang sangat mudah untuk dikalahkan.


Meriahkan Ramadan, Rhoma Irama, Ani, dan Rika Kembali ke Layar Kaca

Jumat, 27 April 2018 08:51 WIB

Rhoma menjelaskan, Tuhan menciptakan cinta dan kasih dalam tiap individu.


Bawa Puluhan Kayu Tanpa Dokumen, Dua Pria Ini Diamankan Polisi

Jumat, 27 April 2018 08:43 WIB

Rezki mengungkapkan, saat ini kedua tersangka telah diamankan ke Mapolres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.