Pansus RUU Sisnas Iptek: Perlindungan Peneliti Dalam Negeri Perlu Dilakukan

akurat logo
Yohanes Antonius
Jumat, 09 Februari 2018 03:27 WIB
Share
 
Pansus RUU Sisnas Iptek: Perlindungan Peneliti Dalam Negeri Perlu Dilakukan
Pansus RUU Sisnas Iptek. ISTIMEWA

AKURAT.CO, Letak Indonesia yang sangat strategis serta kaya akan keanekaragaman hayati dan fauna menarik minat ilmuwan mancanegara untuk melakukan berbagai kegiatan peneitian di Tanah Air. Besarnya minat ini terbukti dari jumlah permohonan yang cukup banyak di berbagai bidang penelitian.

Hal itu terungkap dalam rapat Pansus RUU Sisnas Iptek yang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (8/2). RDPU itu menghadirkan Ahli Kelautan dan Kemaritiman Rachmaniar, Ahli Rekayasa Nuklir Indonesia Bakri Arbie, serta Ketua Himpunan Perekayasan Nasional (HIMPERINDO) I Nyoman Jujur.

Dalam pemaparannya Rachmaniar mengatakan bahwa dalam pengalamannya sebagai penelliti, seringkali para peneliti asing mengambil sebanyak- specimen tanpa ada pengawasan dari lembaga terkait, selain itu kata dia peneliti asing memanfaatkan universitas di daerah untuk memperoleh specimen tertentu dengan imbalan pemberian dana penelitian.

"Untuk itu keberadaan peneliti asing perlu diatur dengan baik didalam RUU Sisnas Iptek untuk menghindari pencurian specimen tertentu keluar negeri tanpa sepengetahuan Indonesia," papar Rachmaniar.

Dalam kesempatan yang sama ahli Rekayasa Nuklir Indonesia Bakri Arbie mengusulkan agar didalam RUU Sisnas Iptek yang dibahas di DPR agar besaran pendanaan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di tetapkan sebesar 1 persen dari GDP Nasional dari Tahun 2019 sd. 2024 dan dipertimbangkan menjadi 2 persen dari GDP Nasional dari Tahun 2025 hingga 2030.

"Sedangkan dalam hal kelembagaan Iptek diperlukan kelembagaan setingkat Menteri Koordinator yang membawahi dan mengkoordinasikan pembinaan SDM, Ristek, Inovasi, dan Industri mengingat permasalahan yang terjadi saat ini, sulitnya koordinasi antar lembaga terkait. Kelemahan koordinasi ini
kemudian berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap kegiatan peneliti asing yang beraktivitas di Indonesia," jelas Bakrie.

Sementara itu I Nyoman berpendapat bahwa diperlukan pengaturan terkait perlindungan hukum
terhadap perekayasa dalam uji coba hasil produk kerekayasaan karena adanya resiko kegagalan pada bagian fase penerapan.

Sehingga, lanjut I Nyoman, aspek resiko kegagalan tersebut ditangani berdasarkan kaidah ilmiah bukan melalui kaidah hukum sehingga tidak dapat dituntut secara hukum kecuali ada unsur kesengajaan atau untuk memperkaya diri sendiri.

"Selain itu perlu ada kebijakan pemerintah yang tegas pada peningkatan kandungan teknologi local yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa BUMN dan Industri Swasta nasional juga melakukan peningkatan kualitas produknya berdasarkan hasil Litbang Jirap Nasional yang dibiayai Pemerintah," terang I Nyoman.

Terkait hal tersebut Daryatmo Mardiyanto selaku Ketua Pansus menyatakan, perlindungan terhadap peneliti dalam negeri perlu dilakukan, namun keberadaan peneliti asing tidak perlu dilarang untuk itu masalah ini akan menjadi salah satu perhatian bagi anggota pansus dalam membahas RUU Sisnas Iptek nanti Bersama pemerintah.

"Selain itu, diakui bahwa anggaran penelitian kita masih sangat rendah atau hanya 0,02 persen dari GDP. Jika kita bandingkan dengan Korea Selatan dimana alokasi anggaran untuk penelitan mencapai 4 persen dari GDP. Hal lainnya jumlah peneliti di Korea Selatan saat ini mencapai 450.000 peneliti atau sekitar 1 persen dari jumlah penduduk. dan pemerintah Korea Selatan mengalokasikan anggaran penelitian untuk 5 tahun ke depan bagi peneliti yang judul penelitiannya mendapatkan persetujuan," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

"Ini berarti kita tertinggal jauh dengan Korea Selatan dari sisi penganggaran kebiatan penelitian. Sedangkan terkait pemanfaatan hasil litbang bagi Industri dalam negeri menjadi perhatian anggota pansus, mengingat salah satu keluhan dari peneliti dan perguruan tinggi adalah banyaknya hasil penelitian yang telah dilakukan hingga memperoleh paten, namun tidak terserap oleh industri," sambung Daryatmo.[]


Editor. Iwan Setiawan

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

Mendagri: Stabilitas Politik Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan

Jumat, 23 Februari 2018 01:30 WIB

Karena politik erat kaitannya dengan ekonomi


Anak-anak Elvi Sukaesih Ini Rupanya Bukan Orang Baru dalam Dunia Narkoba

Jumat, 23 Februari 2018 01:30 WIB

Dhawiya sudah menggunakan narkotika sejak 2010. Kemudian tunangannya sejak 2008.


Kylie Jenner Klaim Wajah Stormi Webster Mirip Dirinya

Jumat, 23 Februari 2018 01:15 WIB

Wajah detail bayi Stormi Webster belum diperlihatkan.


Tessa Kaunang Anggap Gugatan Sandy Tak Masuk Akal

Jumat, 23 Februari 2018 01:10 WIB

Tessa pastikan anaknya tak kekurangan apapun.


Formasi: Tanpa Griezmann, Los Rojiblancos Duetkan Torres-Gameiro

Jumat, 23 Februari 2018 01:00 WIB

Pertemuan leg pertama, Atletico memang 4-1 atas Koebenhavn. Mampukah tim asuhan Simeone ke babak 16 besar?


Tim Cyber Troops Polda Jatim Patroli Pantau Kampanye Hitam di Medsos

Jumat, 23 Februari 2018 00:50 WIB

Demi meminimalisir isu sara di Pilkada Jatim


Arab Saudi Investasi Rp875 Triliun demi Kembangkan Industri Hiburan

Jumat, 23 Februari 2018 00:30 WIB

Investasi ini bagian dari program reformasi sosial dan ekonomi Saudi yang disebut Visi 2030



Fachri Albar Akhirnya Mengaku Telah 10 Tahun Konsumsi Narkoba

Jumat, 23 Februari 2018 00:05 WIB

Petugas berhasil mengulik keterangan ini setelah melakukan pendekatan psikologis kepada putra Ahmad Albar tersebut.


Kasum TNI: Ulama Berperan Penting Jaga Keutuhan dan Kebhinnekaan NKRI

Jumat, 23 Februari 2018 00:01 WIB

Menurutnya, saat ini Kyai dan Santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat demi menjaga kebhinekaan


Ini Langkah Unhan Tingkatkan Ketahanan EBT

Kamis, 22 Februari 2018 23:40 WIB

Yang disampaikan dalam konferensi bertajuk 'Sustainable Off-Grid Electrification and Renewable Energy Opportunities in Indonesia'


Dua Tim Kampanye Paslon Cagub Jatim Sepakat Tak Gunakan Isu SARA

Kamis, 22 Februari 2018 23:25 WIB

Namun, yang harus diawasi bukan politik identitas, karena hal itu justru bagian dari kebhinekaan


Mimpi Depok 2021 Jadi Kota Cerdas

Kamis, 22 Februari 2018 23:10 WIB

Menuju Kota Cerdas tidak instan tetapi harus secara bertahap.


Jakbar Gawat Narkoba, Ini Cara Polsek Kembangan Agar Anak Muda Jauhi Narkoba

Kamis, 22 Februari 2018 23:05 WIB

Cara yang dilakukan adalah membuat program turnamen futsal.


Perpanjangan Kontrak JICT Dinilai Telah Merugikan Negara

Kamis, 22 Februari 2018 22:43 WIB

Oleh Karenanya, KPK diminta segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut