News / Politik / Berita

PKS Dituding Minta Mahar Miliaran Rupiah untuk Rekomendasi

akurat logo
Roen Najip
Sabtu, 13 Januari 2018 19:51 WIB
Share
 
PKS Dituding Minta Mahar Miliaran Rupiah untuk Rekomendasi
Pengurus DPP PKS saat berjalan menuju kantor KPU RI di jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. AKURAT.CO/Yohanes Antonius

AKURAT.CO, Bakal Calon (Balon) Wali Kota Cirebon, Siswandi akhirnya buka suara ikhwal kegagalan dirinya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cirebon 2018.

Dia mengaku, gagal melenggang karena tak memenuhi permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai pimpinan Sohibal Imam itu meminta sejumlah uang dalam jumlah banyak kepada dirinya agar mengeluarkan rekomendasi satu hari sebelum pendaftaran.

"Mereka meminta mahar milyaran, bahkan mintanya kontan,” kata Siswandi di Cirebon, Sabtu (13/1).

Tak sampai di situ, permintaan PKS semakin menjadi-jadi pada hari terakhir pendaftaran. Pengakuan dia, partai yang pengurus pusatnya berkantor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan itu menaikan mahar lima kali dari sebelumnya.

"Sore, saat saya masih di kereta menuju Cirebon, mereka mengatakan rekomendasi sudah 90 persen,” ungkapnya.

Dia menambahkan, semua kronologis dugaan permintaan mahar tersebut ada pada tim advokasinya.

Siswandi-Euis Fetty harus mengelus dada setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKS walau pasangan ini sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari dua partai lain, Gerindra dan PAN.

Kegegalan mereka membuat pertarungan Pilkada Kota Cirebon tahun ini hanya diikuti dua pasangan calon.

Hal yang sama juga dirasakan La Nyalla. Hanya saja, dia diminta mahar oleh partai berbeda, tepatnya Partai Gerindra.

Mantan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga mantan kader Partai Gerindra, La Nyalla Mattaliti mengaku ada indikasi penipuan ketika dirinya ingin direkomendasi dari Partai Gerindra untuk maju Pilgub Jatim 2018.

La Nyalla menceritakan, bermula ketika dirinya datang penunjukan Mayjen (Purn) Sudrajat untuk maju Pilgub Jabar sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu, 9 Desember 2018. Pada saat itu Prabowo meminta uang kepada dirinya Rp 40 miliar sebagai syarat mendapat rekomendasi dari partai Gerindra untuk maju. Bahkan, Prabowo memberikan tenggang waktu hingga 20 Desember guna membayar mahar tersebut.

"(Maju Pilgub Jatim) Bapak Prabowo mengatakan, siap uang enggak? Saya bilang saya siap, kemudian dia tanya lagi, bisa kapan uang siapkan kapan? Saya bilang nanti saja setelah rekom selesai, saya ada pengusaha-pengusaha muslim. Saya sampaikan juga bahwa saya sudah keluar uang Rp 5,9 miliar ke Supriyanto (Ketua DPD Gerindra Jatim)," ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).[]


Editor. Suriaman Panjaitan

 

Rekomendasi

 

 

News Feed

Polisi Ringkus Pria yang Bawa Sabu-sabu 30 Gram

Rabu, 24 Januari 2018 04:26 WIB

Polres Pesawaran menangkap seorang pria berinisial HD karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu.


KPK Minta Mayarakat Laporkan Kandidat Gunakan Politik Uang di Pilkada

Rabu, 24 Januari 2018 04:11 WIB

KPK bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara.


Golkar: Rangkap Jabatan di Kabinet Tak Masalah selama Jokowi Tak Terganggu

Rabu, 24 Januari 2018 03:26 WIB

Saya pikir clear, selama usernya dalam hal ini Presiden Jokowi itu tidak ada masalah


BPBD Mencatat 1.269 Rumah Rusak di Lebak Akibat Gempa

Rabu, 24 Januari 2018 03:07 WIB

Berdasarkan hasil rekapitulasi data sementara tercatat 1.269 rumah mengalami kerusakan akibat gempa tektonik.


Sering Terjadi Kecelakaan, Pemerintah Akan Bentuk Komite Keselamatan Kerja

Rabu, 24 Januari 2018 02:33 WIB

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memastikan segera membentuk Komite Keselamatan Konstruksi Kurangi kecelakaan kerja.


Jokowi Perintahkan TNI-Polri Bentuk Satgas Tangani Wabah Penyakit di Asmat

Rabu, 24 Januari 2018 02:01 WIB

Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri membentuk sebuah satgas untuk menangani wabah penyakit di Asmat, Papua.


KPK Dalami Proses Pembahasan APBD-P Kebumen 2017

Rabu, 24 Januari 2018 01:46 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, untuk mendalami APBD-P Kebumen 2017 tersebut, pihkanya memeriksa tujuh saksi.


Jelang Tahun Politik, Presiden Minta TNI-Polri Tak Eksklusif

Rabu, 24 Januari 2018 01:19 WIB

Presiden Joko Widodo mengatakan soliditas TNI-Polri yang saat ini baik harus tetap dipertahankan.


KPK Periksa ASN Dilingkungan Dinas PU Papua

Rabu, 24 Januari 2018 01:03 WIB

KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi yang bertugas di Dinas PU Papua terkait kasus pembangunan jalan.


Ini yang Dibicarakan Menhan AS dengan Wiranto

Rabu, 24 Januari 2018 00:43 WIB

Saat pertemuanya dengan Menhan AS, Wiranto mengungkapkan bahwa banyak hal dibicarakan.


Gunung Berapi Meletus, Satu Tentara Jepang Tewas

Rabu, 24 Januari 2018 00:36 WIB

Seorang tentara Jepang tewas akibat salju longsor di pusat Jepang.


Panglima TNI Sebut Ada Tiga Tujuan dari Rapim TNI-Polri 2018

Rabu, 24 Januari 2018 00:17 WIB

Menurut Hadi tujuan Rapim itu supaya ada kesamaan pola pikir, sikap, dan tindakan guna mengantisipasi perkembangan situasi di tahun politik.


Taiwan Tak Menepis Kemungkinan Serangan China

Selasa, 23 Januari 2018 23:56 WIB

Beijing telah meningkatkan sikap permusuhan terhadap Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari China.


Ketemuan, Menhan RI dan AS Bicarakan Program Intelijen 'Our Eyes'

Selasa, 23 Januari 2018 23:24 WIB

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatkan akan Kemenhan AS membantu pembentukan program intelijen yang digagas Indonesia.


Ryamizard: Menhan AS Berupaya Cabut Sanksi Terhadap Kopassus

Selasa, 23 Januari 2018 23:12 WIB

Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Amerika Serikat (AS) James Mattis akan mengupayakan pencabutan sanksi terhadap Kopassus.